Selasa, 17 September 2019
  • Home
  • Kesehatan
  • Kemenkeu RI: Tak Semua Iuran BPJS Naik 100%, Kelas 3 Hanya Naik 65%

Kemenkeu RI: Tak Semua Iuran BPJS Naik 100%, Kelas 3 Hanya Naik 65%

Senin, 09 September 2019 20:10:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menegaskan, tidak semua iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ksehatan Naik 100%. Hanya kelas 1 dan kelas 2 yang naik 100%, sementara kelas 3 naik 65%.
 
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kepala Biro KLI) Kemenkeu RI, Nufransa Wira Sakti dilansir dari Setkab.go.id, Senin (09/09/2019) menyebut, “Itu (kenaikan 100%) hanya berlaku untuk Kelas 1 dan Kelas 2. Untuk kelas 3, tidak sebesar itu. Untuk Kelas 3, usulan kenaikannya adalah dari Rp25,5 ribu menjadi Rp42 ribu, atau naik 65%,” katanya.
 
Menurut Nufransa, kenaikan peserta mandiri kelas 3 sebesar Rp42 ribu itu sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Bahkan bagi peserta mandiri Kelas 3 yang benar-benar tidak mampu dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga berhak untuk masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. "Adapun besaran iuran BPJS Kelas 1 dan 2 yang diusulkan pemerintah akan berlaku mulai Januari 2020 adalah: a. Kelas 1 jadi Rp160.000 per bulan (sebelumnya Rp80 ribu), dan kelas 2 menjadi Rp110 ribu per bulan (sebelumnya Rp51.000)," paparnnya.
 
Kepala Biro KLI) Kemenkeu RI menegaskan, dalam menaikkan iuran ini, pemerintah mempertimbangkan 3 hal utama yaitu kemampuan peserta dalam membayar iuran (ability to pay), upaya memperbaiki keseluruhan sistem JKN sehingga terjadi efisiensi, serta gotong royong dengan peserta pada segmen lain. “Pemerintah sangat memperhitungkan agar kenaikan iuran tidak sampai memberatkan masyarakat dengan berlebihan,” jelas Nufransa.
 
Untuk itu, lanjut Nufransa, jika ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, bisa saja peserta yang bersangkutan melakukan penurunan kelas, misalnya dari semula Kelas 1 menjadi Kelas 2 atau Kelas 3; atau dari Kelas 2 turun ke Kelas 3. Namun Nufransa memastikan, kenaikan iuran BPJS ini akan diiringi dengan perbaikan sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) secara keseluruhan sebagaimana rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baik terkait kepesertaan dan manajemen iuran, sistem layanan dan manajemen klaim, serta strategic purchasing.
 
Nufransa juga menyampaikan, bahwa rencana kenaikan iuran ini juga adalah hasil pembahasan bersama oleh unit-unit terkait, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), (Kemenkes), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres).
 
Dia juga mengklarifikasi alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS. Nufransa menyebutkan, diantara penyebab utama defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah terjadi sejak awal pelaksanaannya adalah besaran iuran yang underpriced dan adverse selection pada peserta mandiri. Menurut Nufransa, banyak peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal, dan setelah sembuh, peserta berhenti membayar iuran atau tidak disiplin membayar iuran.
 
Pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7 persen. Artinya, 46,3 persen dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak. Sejak 2016 – 2018, besar tunggakan peserta mandiri ini mencapai sekitar Rp15 triliun. “Pemerintah menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional dan usulan untuk mendisiplinkan peserta yang menunggak iurannya, khususnya peserta mandiri. Sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri adalah Rp8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp27,9 triliun. Dengan kata lain, claim rasio dari peserta mandiri ini mencapai 313 persen. Dengan demikian, seharusnya kenaikan iuran peserta mandiri lebih dari 300%," pungkas Nufransa. (BS09)
T#g:BPJS KesehatanIuran BPJSKemenkeu RI
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    RS Sari Mutiara Medan Pastikan Kembali Beroperasi

    Beritasumut.com-Dalam waktu dekat, Rumah Sakit (RS) Sari Mutiara memastikan diri untuk kembali beroperasi. Hal ini disampaikan dr Tuahman Purba SpA

  • 7 bulan lalu

    DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Lakukan Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli

    Beritasumut.com-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang

  • 8 bulan lalu

    Regulasi Kemenkes Terkait BPJS Kesehatan, Pasien Bakal Dikenai Biaya Berobat

    Beritasumut.com-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mengeluarkan regulasi terbaru dalam menyambut tahun kelima Program Jaminan Kesehatan Nasio

  • 8 bulan lalu

    RS Ester Kabanjahe dan RS Herna Tebingtinggi Stop Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

    Beritasumut.com-Terhitung sejak bulan Januari 2019, sebanyak dua rumah sakit di Sumatera Utara (Sumut) resmi tidak menjalin kerjasama dengan BPJS K

  • 9 bulan lalu

    Kemenkes RI, BPJS Kesehatan dan KPK Komitmen Tanggulangi Fraud

    Beritasumut.com-Plt Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan drg Oscar Primadi MPH, hadir pada acara Konsolidasi Nasional Penguatan Sistem Pencegah

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.