Kesehatan

Dinkes Provsu Gelar Pertemuan Koordinasi Pembuatan Peraturan KTR di Kabupaten Tapteng


Dinkes Provsu Gelar Pertemuan Koordinasi Pembuatan Peraturan KTR di Kabupaten Tapteng
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) menggelar pertemuan Koordinasi Pembuatan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) bertempat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Tapteng di Jalan Oswald Siahaan.
 
Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Tapteng Nursyam diwakili Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Ewiya Laili dihadiri dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Tapteng, yaitu Bagian Hukum dan Ortala Setdakab, Satuan Polisi Pamong Praja, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan meliputi Seksi Promkes, Seksi Perencanaan, dan Seksi P2PTM. Turut juga selaku peserta pertemuan koordinasi ini dari PKK Tapteng, Kantor Kemenag Tapteng, dan Kecamatan Pandan.
 
Pertemuan koordinasi ini menghadirkan OK Syahputra Harianda yang merupakan Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia selaku narasumber yang memaparkan Advokasi KTR bersama dengan dr Andi Hakim Nasution dari Seksi PTM Dinkes Provsu.
 
Pada pemaparannya, Oka Syahputra menjelaskan terkait transisi epidemiologi bahwa kematian yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular (PTM) semakin meningkat. Tren ini kemungkinan semakin berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup, yaitu pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, dan merokok, serta hal lainnya. Faktor resiko perilaku penyebab terjadinya yang harus diperbaiki, khususnya akibat merokok.
 
“Berdasarkan Riskesdas 2007 dan 2013 bahwa 36,3% penduduk Indonesia di atas 15 tahun merokok dan 1,9% perempuan usia di atas 10 tahun. Ini salah satu faktor resiko perilaku penyebab terjadinya PTM yang harus diperbaiki. Ibaratnya, Indonesia ini surga perokok. Anak-anak, remaja, perempuan, laki-laki dapat membeli rokok dimana saja dan kapan saja. Harga rokok juga murah dan dapat dibeli eceran,” kata OK Syahputra dilansir dari laman tapteng.go.id, Minggu (20/10/2019).
 
“Peningkatan jumlah perokok anak akan menjadi bencana demografi di negeri ini. Perokok pasif mengisap 75% bahan berbahaya ditambah separuh dari asap yang dihembuskan keluar oleh perokok. Paparan asap rokok orang lain merupakan penyebab dari kanker paru-paru, penyakit jantung, kelahiran bayi dengan berat badan rendah, dan penyakit paru-paru kronis, seperti bronkitis, serta masalah kesehatan lainnya". 
 
Tidak ada tingkat yang aman dari paparan asap rokok orang lain bagi nonperokok. Selain bahaya kesehatan, biaya yang dikeluarkan untuk rokok juga tidak kecil dan tentunya mempengaruhi ekonomi juga. Untuk itu, diperlukan intervensi dari pemerintah melalui penerapan regulasi, seperti Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok atau KTR,” papar OK Syahputra menambahkan.
 
OK Syahputra mengungkapkan bahwa Dinkes Tapteng dapat mengajukan Peraturan Daerah (Perda) terkait KTR.“Saya mengapresiasi Bupati Tapanuli Tengah Bapak Bakhtiar Ahmad Sibarani yang telah menerbitkan Surat Edaran terkait larangan merokok di perkantoran pemerintah daerah, adanya Perda yang mengatur tentang penertiban penyakit masyarakat, termasuk Wanita Rawan Sosial, juga gencarnya pemberantasan narkoba di wilayah Tapanuli Tengah". 
 
"Dengan terbitnya sebuah Perda yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok ini akan banyak dampak positifnya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan dampak positif yang besar dalam mewujudkan masyarakat Tapanuli Tengah yang sehat dan unggul. Saya optimis terhadap Pak Bupati. Beliau muda dan energik, juga komit dalam memberhasilkan visi dan misinya,” pungkasnya.(BS09)
 

Tag:KTRRokok