Kamis, 24 Oktober 2019

Anggota DPR Menolak Kenaikan Iuran BPJS

Kamis, 10 Oktober 2019 13:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Anggota DPR RI, yang juga berprofesi sebagai dokter, H Adang Sudrajat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan BPJS kesehatan. Legislator dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini berkeyakinan bahwa, bila BPJS dinaikkan, dampak yang dirasakan masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi lemah akan sangat terasa bebannya.
 
Baru-baru ini, kata Adang, pemerintah memiliki rencana akan menaikkan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Rencana kenaikan ini dilakukan secara serentak pada tahun 2020 pda golongan kelas I dan II. Masing-masing kelas akan naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 dan Rp51.000 menjadi Rp110.000.  
 
“Saya melihat, bahwa Pemerintah saat ini sedang tambal sulam kebijakan, untuk menutupi defisit BPJS, yang cenderung memberatkan dan membebani rakyat,” kata dokter Adang.
 
Dokter Adang menjelaskan, bahwa masyarakat yang paling terbebani oleh kenaikan BPJS adalah masyarakat  yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Mereka pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis.
 
“Pekerja bukan penerima upah adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim usaha, tapi paling berjasa dalam memacu perekonomian. Golongan ini ditenggarai yang paling banyak menunggak iuran bpjs, karena iklim usaha yang tidak kondusif,” urai Adang.
 
Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan, DPP PKS ini menjelaskan bahwa, Kebijakan meletakkan BPJS sebagai satu satunya penyelenggara JKN adalah keputusan politik yang gegabah karena selain menafikan kemampuan beberapa daerah yang memiliki keluangan finansial. Juga terbukti kontra produktif terhadap desentralisasi kewenangan yang sedang di bangun.
 
“Pemerintah terhadap BPJS ini seperti menganugerahkan kewenangan monopoli operasional pada badan yang belum terbukti kehandalannya.  Pemerintah terlalu percaya diri memeberi kepercayaan yang sangat besar kepada BPJS sebagai operator JKN dari sebuah negara besar dengan penduduk yang padat, sehingga pada akhirnya realisasi di lapangan menjadi amburadul,” pungkas Adang Sudrajat.(BS01)
T#g:BPJSBPJS Kesehatankenaikan iuran BPJSTunggakan BPJS
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 5 hari lalu

    Bupati Karo Minta SKPD Optimalkan Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan

    Beritasumut.com-Bupati Karo Terkelin Brahmana meminta agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengoptimalkan Pelaksanaan BPJS Ketenagaker

  • 2 minggu lalu

    Aturan Baru BPJS Kesehatan, Puskesmas di Medan Boleh Rujuk Langsung ke RS Pirngadi

    Beritasumut.com-Sekda Kota Medan Wirya Alrahman mengatakan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi kini telah diperbolehkan menerima rujukan la

  • 4 minggu lalu

    BPJS Ketenagakerjaan Diharapkan Mampu Lindungi Pekerja Pasar

    Beritasumut.com-Program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara kepada masyarakatnya yang disesuaikan dengan kondis

  • satu bulan lalu

    RS Sari Mutiara Medan Pastikan Kembali Beroperasi

    Beritasumut.com-Dalam waktu dekat, Rumah Sakit (RS) Sari Mutiara memastikan diri untuk kembali beroperasi. Hal ini disampaikan dr Tuahman Purba SpA

  • satu bulan lalu

    Kemenkeu RI: Tak Semua Iuran BPJS Naik 100%, Kelas 3 Hanya Naik 65%

    Beritasumut.com-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menegaskan, tidak semua iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ksehatan Naik 100%. Hany

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.