Senin, 17 Februari 2020
  • Home
  • Ekonomi
  • Utang DBH Pemprov Sumut Tahun Ini Lunas, Pola Pembayaran DBH Diubah

Utang DBH Pemprov Sumut Tahun Ini Lunas, Pola Pembayaran DBH Diubah

Jumat, 16 Juni 2017 10:49:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/BS03
Beritasumut.com-Belajar dari pengalaman persoalan kekurangan bayar Dana Bagi Hasil  (DBH) Pajak , Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan kebijakan baru dalam hal cara pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah kabupaten/kota dari yang sebelumnya per tiga bulan menjadi per bulan.
 
Hal itu disampaikan Sekda Provsu H Hasban Ritonga SH saat pada kegiatan Safarai Ramadhan bertempat di Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Selatan, Kamis (15/06/2017). “Kalau dulu bagi hasil pajak dibayarkan per tiga bulan, sekarang peraturan gubernur sudah dikeluarkan dimana Bagi Hasil Pajak akan dibayarkan dan ditransfer setiap bulan. Jadi tidak lagi menunggu tiga bulan,” jelas Hasban.
 
Hal tersebut menurut Hasban dalam rangka menghindari terjadinya kekurangan bayar Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/kota sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hasban menjelaskan tidak kurang dari Rp 2,3 trilyun kekurangan dana bagi hasil pajak dan Bantuan daerah bawahan Pemorovsu ke kabupaten/kota yang dicicil salama tiga tahun.  Pemprovsu menurutnya harus melunasi kurang bayar karena anggaran bagi hasil pajak tertunda pembayarannya akibat kesalahan penganggaran karena pembangkakan bantuan bantuan daerah bawahan ke kabupaten/kota.
 
“Alhamdulillah pada tahun 2017 ini semua hutang atau kurang bayar itu seluruhnya akan terlunasi sehingga tahun depan, Pemprovsu tidak lagi berhutang," kata Hasban.
 
Dijelaskannya, APBD Sumut di tahun berjalan ini sudah menyentuh Rp 13 triliun, walaupun selama tiga tahun terikat kewajiban membayar hutang. “Selangkah demi selangkah kami bisa naikkan APBD sehingga bisa naik tahap demi tahap,” kata Hasban.
 
Menjawab permintaan yang disampaikan Bupati Labauhanbatu Selatan H Wildan Aswan Tanjung untuk dukungan penganggaran dari Pemerintah Provinsi, Hasban mengakui jumlah bantuan daerah bawahan jauh berkurang.
 
Labusel, jelas Hasban, tahun ini mendapat bantuan APBD Sumut untuk pembangunan senilai Rp 3,2 M. Sedangkan dana APBN untuk pembanggunan jalan nasional sudah ditampung sebesar Rp 9,4 M. “Tapi kami sudah berkomitmen, karena utang sudah lunas, di 2018 bisa meningkatkan bantuan daerah bawahan kepada kabupaten/kota,” kata Hasban.(BS03)
T#g:APBDBDBDBHAnggaranutang DBH
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 4 minggu lalu

    Kemenag RI Sebut Serapan Anggaran Ditjen Pendis Tertinggi 5 Tahun Terakhir

    Beritasumut.com-Serapan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) tahun 2019 mencapai 96,56%. Sekretaris Ditjen Pendis Imam Saf

  • 4 minggu lalu

    Korupsi DBH PBB Pemkab Labura dan Labusel, Poldasu Tetapkan 5 Tersangka

    Beritasumut.com–Kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu

  • satu bulan lalu

    Rakor DBH Kelapa Sawit, Pemprov Sumut Usulkan Revisi UU 33/2004

    Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuan

  • 2 bulan lalu

    Inilah Besaran R-APBD Tahun Anggaran 2020 dan 4 Ranperda yang Ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Tobasa

    Beritasumut.com-Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) menetapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1,143 Triliun. Selain

  • 3 bulan lalu

    Bertemu Peneliti Muda di Korsel, Presiden Jokowi: Jika Digabungkan Anggaran Riset Kita Capai Rp26 Triliun

    Beritasumut.com-Mengawali agenda hari ketiga di Busan, Korea Selatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan 22 ilmuwan peneliti Indonesia ya

  • Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.