Ekonomi

Utang DBH Pemprov Sumut Tahun Ini Lunas, Pola Pembayaran DBH Diubah


Utang DBH Pemprov Sumut Tahun Ini Lunas, Pola Pembayaran DBH Diubah
beritasumut.com/BS03
Beritasumut.com-Belajar dari pengalaman persoalan kekurangan bayar Dana Bagi Hasil  (DBH) Pajak , Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan kebijakan baru dalam hal cara pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah kabupaten/kota dari yang sebelumnya per tiga bulan menjadi per bulan.
 
Hal itu disampaikan Sekda Provsu H Hasban Ritonga SH saat pada kegiatan Safarai Ramadhan bertempat di Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Selatan, Kamis (15/06/2017). “Kalau dulu bagi hasil pajak dibayarkan per tiga bulan, sekarang peraturan gubernur sudah dikeluarkan dimana Bagi Hasil Pajak akan dibayarkan dan ditransfer setiap bulan. Jadi tidak lagi menunggu tiga bulan,” jelas Hasban.
 
Hal tersebut menurut Hasban dalam rangka menghindari terjadinya kekurangan bayar Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/kota sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hasban menjelaskan tidak kurang dari Rp 2,3 trilyun kekurangan dana bagi hasil pajak dan Bantuan daerah bawahan Pemorovsu ke kabupaten/kota yang dicicil salama tiga tahun.  Pemprovsu menurutnya harus melunasi kurang bayar karena anggaran bagi hasil pajak tertunda pembayarannya akibat kesalahan penganggaran karena pembangkakan bantuan bantuan daerah bawahan ke kabupaten/kota.
 
“Alhamdulillah pada tahun 2017 ini semua hutang atau kurang bayar itu seluruhnya akan terlunasi sehingga tahun depan, Pemprovsu tidak lagi berhutang," kata Hasban.
 
Dijelaskannya, APBD Sumut di tahun berjalan ini sudah menyentuh Rp 13 triliun, walaupun selama tiga tahun terikat kewajiban membayar hutang. “Selangkah demi selangkah kami bisa naikkan APBD sehingga bisa naik tahap demi tahap,” kata Hasban.
 
Menjawab permintaan yang disampaikan Bupati Labauhanbatu Selatan H Wildan Aswan Tanjung untuk dukungan penganggaran dari Pemerintah Provinsi, Hasban mengakui jumlah bantuan daerah bawahan jauh berkurang.
 
Labusel, jelas Hasban, tahun ini mendapat bantuan APBD Sumut untuk pembangunan senilai Rp 3,2 M. Sedangkan dana APBN untuk pembanggunan jalan nasional sudah ditampung sebesar Rp 9,4 M. “Tapi kami sudah berkomitmen, karena utang sudah lunas, di 2018 bisa meningkatkan bantuan daerah bawahan kepada kabupaten/kota,” kata Hasban.(BS03)

Tag:APBDBDBDBHAnggaranutang DBH