Minggu, 18 Agustus 2019

Tinjau Ulang Rencana Biaya Top-Up E-Money

Selasa, 19 September 2017 01:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS H Ecky Awal Mucharam meminta agar rencana pengenaan biaya top up E-money ditinjau ulang. “Fintech (financial technology-red) termasuk uang elektronik memang perlu didorong, tetapi jangan dengan membebani masyarakat dan hanya menguntungkan penyedia jasa," ujar Ecky kepada para wartawan di Kompleks DPR-RI Senayan, Jakarta, Senin (18/09/2017).
 
Ecky menjelaskan kemajuan Fintech seharusnya menghadirkan efisiensi keuangan dan kemudahan. E-money kini menjadi salah satu alat pembayaran utama yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat khususnya transportasi. Untuk jalan tol, transjakarta, dan KRL, masyarakat tidak punya pilihan lagi menggunakan uang cash. 
 
Tidak menjadi masalah jika uang elektronik ini hanya bersifat pengganti uang cash yang nilainya setara. Tetapi jika untuk memperoleh uang elektronik itu masyarakat dibebani biaya, artinya uang elektronik itu bukan lagi menjadi alat tukar yang setara tetapi sudah terjadi monopoli jasa,” jelasnya.
 
“Sebetulnya bank sudah dapat keuntungan dari uang deposit yang mengendap tersebut. Padahal dari deposit sendiri margin-nya sudah tinggi karena bagi bank ini uang murah. Sekarang mau ditambah lagi biaya top up. Alasan untuk pengembangan penyediaan mesin pembayaran pun bagi saya tidak bisa diterima, sebab mereka sudah mendapat keuntungan dari sana,” sambungnya lagi.
 
Ecky menambahkan, biaya sebesar Rp2000 atau Rp2500 yang diusulkan sepertinya tidak besar secara nominal. Tetapi harus diingat jumlah frekuensinya sangat besar. Sekali top-up, jauh lebih banyak masyarakat yang mengisi sejumlah 50 ribu rupiah daripada yang 500 ribu. Yang paling dirugikan dari kebijakan ini adalah masyarakat kecil yang sekali top-up hanya 50 atau 100 ribu.
 
“Oleh karena itu, saya meminta BI dan OJK meninjau ulang rencana penerapan biaya ini. Jangan biarkan perbankan berperilaku seperti kartel dengan mengincar keuntungan tetapi membuat masyarakat tidak punya pilihan lain. Fintech seharusnya tumbuh secara alami karena masyarakat memang membutuhkan dan memilihnya sendiri,” tutup Ecky.(Rel)
T#g:E-MoneyFintechPemerintahTop-UpTop-Up E-Money
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    Presiden Jokowi: Kita Harus Siap dengan Kebijakan yang Tidak Populer

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa pada periode kepemimpinan tahun 2019-2024, pekerjaannya tambah berat. Kepala Negara

  • 2 minggu lalu

    Pemerintah Pertimbangkan Kemungkinan Laksanakan Kebijakan Tax Amnesty Jilid II

    Beritasumut.com-Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan paket kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty jilid II menyusul pelaks

  • 4 minggu lalu

    Inilah 9 MoU yang Ditandatangani Putra Mahkota Abu Dhabi dengan Pemerintah Indonesia

    Beritasumut.com-Sebanyak 9 kesepakatan kerja sama ditandatangani dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Putra Mahkota Abu Dhabi

  • 4 minggu lalu

    Pemerintah Ekspor 8,9 Ribu Ton Hasil Perikanan Serentak di 5 Pelabuhan, Termasuk dari Belawan

    Beritasumut.com-Dalam rangka Bulan Bakti Karantina, Mutu dan Hasil Perikanan Tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP

  • 2 bulan lalu

    Pemerintah Keluarkan 5 Kebijakan Terkait Investasi Sektor Properti

    Beritasumut.com-Guna mendorong investasi di sektor properti, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan sebanyak 5 (lima) poin. Kepala Badan Keb

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.