Senin, 16 September 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Tingkatkan Kepatuhan WP, Pemerintah Akan Revisi Sanksi Administrasi Perpajakan

Tingkatkan Kepatuhan WP, Pemerintah Akan Revisi Sanksi Administrasi Perpajakan

Sabtu, 07 September 2019 12:17:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Untuk menguatkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kepatuhan wajib Pajak (WP), pemerintah akan melonggarkan beberapa aturan perpajakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.
 
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, salah satu yang akan direvisi pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan adalah sanksi administratif perpajakan.
 
“Pemerintah akan menerapkan pengaturan ulang seperti sanksi bunga atas kekurangan bayar karena pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa yang saat ini tarifnya sebesar 2% perbulan dari pajak kurang dibayar, menjadi suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan (suku bunga acuan + 5%)/12 bulan. Besaran bunga per bulan dan denda ditetapkan Menkeu,” kata Robert pada acara Ngobrol Santai (Ngobras) di Direktorat Jenderal (DJP), Kamis (05/09/2019).
 
Kemudian, sanksi bunga atas kekurangan bayar karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang saat ini tarifnya sebesar 2% perbulan dari pajak kurang dibayar, menurut Dirjen Pajak, akan diubah perhitungannya menjadi suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12 bulan atau (suku bunga acuan + 10%)/12. Besaran bunga per bulan dan denda ditetapkan Menkeu.
 
Lebih lanjut, sanksi denda bagi PKP yang tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu yang saat ini dikenakan 2% dari dasar pengenaan pajak, nanti akan dikenakan sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak.
 
Selanjutnya, sanksi denda bagi pengusaha yang tidak lapor usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP saat ini tidak dikenakan sanksi, namun nanti, menurut Dirjen Pajak, akan dikenakan sanksi sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak untuk kesetaraan dengan PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu.(rel)
T#g:WPPajakwajib pajak
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak

    Beritasumut.com-Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang m

  • 2 minggu lalu

    Hadiri Seminar Nasional, DWP Kota Medan Siap Bersinergi Sukseskan Pembangunan Daerah

    Beritasumut.com-Dharma Wanita Persatuan (DWP) memiliki Peran yang strategis dalam Pembangunan Nasional termasuk Pembangunan Daerah khususnya di Kot

  • 2 minggu lalu

    Bayar Pajak Tepat Waktu, Pemko Medan Berikan Penghargaan ke Wajib Pajak

    Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan memberikan penghargaan kepada sejumlah Wajib Pajak (WP) Potensial Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

  • 4 minggu lalu

    Pasar Inpres Titi Kuning di Medan Kebakaran

    Beritasumut.com-Kebakaran menghanguskan sejumlah kios di Pasar Inpres Jalan Brigjed Zein Hamid Lingkungan VI, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Meda

  • satu bulan lalu

    Pemerintah Pertimbangkan Kemungkinan Laksanakan Kebijakan Tax Amnesty Jilid II

    Beritasumut.com-Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan paket kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty jilid II menyusul pelaks

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.