Selasa, 25 Juni 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Terkait Proses Pemeriksaan Pajak, Menko Perekonomian Dorong Penggunaan Sistem Benchmarking

Terkait Proses Pemeriksaan Pajak, Menko Perekonomian Dorong Penggunaan Sistem Benchmarking

Kamis, 25 April 2019 22:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengungkapkan perlunya membuat suatu benchmarking dalam proses pemeriksaan pajak dari suatu badan usaha tertentu.Tujuannya supaya memudahkan pemeriksa pajak agar tidak perlu memeriksa semuanya. Selain itu, benchmarking akan dapat mendorong badan usaha tersebut untuk memenuhinya, jika ia masih berada di bawah standar tersebut.
 
“Kalau ada satu perusahaan mengeluarkan Sistem Pemberitahuan Tahunan (SPT), tetapi angkanya ada di bawah benchmark (yang sudah ditentukan) ya harus diperiksa. Namun, yang sudah melewati benchmark, boleh diberikan ucapan terima kasih (karena sudah bagus dalam pelaporan pajaknya),” kata Darmin dilansir dari laman setkab, Kamis (25/04/2019).
 
Darmin meyakini, benchmarking takkan memberi beban berlebihan bagi si pemeriksa pajak, sebab mereka hanya akan memeriksa yang perlu diperiksa saja. Sedangkan, bagi perusahaan sendiri, dengan adanya benchmarking akan memacu mereka untuk lebih serius lagi dalam pembuatan SPT-nya.“Tidak perlu waktu lama dalam membuat benchmarking, cukup 1-2 tahun saja. Selain itu, dengan benchmarking juga akan dapat mengukur growth si perusahaan tersebut,” ujar Menko Darmin.
 
Menurut Menko Perekonomian itu, saat ini banyak perusahaan yang sudah membangun platform digital untuk operasional usahanya, baik di sektor perdagangan maupun keuangan. Karena itu, ia menganggap di sektor pajak sudah sepatutnya dibangun juga sistem digital yang lebih mapan lagi. Lebih dari sekadar sistem pelaporan pajak tahunan saja.
 
“Tapi jangan mengira bahwa di negara maju itu sudah selesai dengan sistem perpajakan dalam era digital. Mereka juga masih jauh dari itu. Tapi dunia terus berkembang, jadi yang harus dipikirkan adalah bagaimana strateginya supaya Indonesia bisa pelan-pelan masuk ke era digital itu,” ucap Darmin.
 
Salah satu persoalan dalam merancang kebijakan perpajakan dalam ekonomi digital, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, adalah ketika  pajak penghasilan (PPh) dari suatu perusahaan hanya dilihat dari profit yang diperolehnya saja. Padahal, masih banyak perusahan startup digital yang profitnya nol atau malah negatif.
 
“Jadi yang harus diperhatikan adalah obyektif dari perusahaan di bidang digital tersebut. Ukurannya bisa dari pendapatan (revenue), kontrak, dan/atau user. Dari sanalah nilai atau value dari perusahaan digital bisa dihitung. Bisa jadi pembukuan mereka rugi, tapi company value-nya naik terus, sehingga dia mampu mendapatkan investor (untuk memajukan usahanya),” ungkap Darmin.
 
Karena itu, lanjut Menko Perekonomian, harus ada perubahan konstruksi dari aturan perpajakan Indonesia di masa depan. Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian sedikit mengritik soal sistem e-filling SPT, yang menurutnya masih agak menyulitkan. Pasalnya, sistem e-filling masih belum memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data-data yang sudah ia masukkan sebelumnya, apabila ia belum selesai mengisi semua form-nya dalam sekali pengisian.(BS09)
 
 
 
T#g:PajakPerusahaan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 6 hari lalu

    Terobosan Investasi, Pemerintah Segera Pangkas Pajak Besar-Besaran

    Beritasumut.com-Pemerintah melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Salah satu terobosan yang dilakuk

  • 2 minggu lalu

    Bertemu Presiden Jokowi, APINDO Soroti Masalah Ketenagakerjaan dan Perpajakan

    Beritasumut.com-Ada dua masalah utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Himpunan Peny

  • 2 bulan lalu

    Tertidur di Warung Kopi, Pasutri Asal Kampung Pajak Labura Kehilangan Barang Berharganya

    Beritasumut.com-Lemsinar boru Marbun (62) warga Dusun II, Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) bersama suami

  • 2 bulan lalu

    Pertumbuhan Pajak Daerah Sumut 2018 Naik 8,21 Persen

    Beritasumut.com-Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumut akhir tahun anggaran 2018 menyampaikan sebanyak 26 rekomendasi kepada G

  • 2 bulan lalu

    Pemkab Asahan Gelar Bulan Panutan Pajak

    Beritasumut.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) menggelar Bulan Panutan Pajak Daerah tahun 20

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.