Selasa, 19 November 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Prioritaskan Pendapatan Petani, Pemerintah Tunda Pungutan CPO dan Produk Turunannya

Prioritaskan Pendapatan Petani, Pemerintah Tunda Pungutan CPO dan Produk Turunannya

Rabu, 25 September 2019 14:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Guna memberikan prioritas kepada petani untuk memanfaatkan pendapatannya, Pemerintah memutuskan untuk menunda pungutan terhadap minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya yang seharusnya berlaku mulai 1 Oktober mendatang. 
 
“Presiden menginstruksikan supaya sebaiknya tidak usah dipungut dulu pada saat ini, karena kemungkinan besar harganya akan turun. Pungutan baru akan diberlakukan apabila ada kepastian harga akan naik,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konperensi pers usai Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), di Jakarta, Selasa (24/09/2019).
 
Sebagaimana diketahui dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, pemerintah tidak membebankan pungutan kepada CPO dan produk turunannya sejak 1 Maret 2019. 
 
Namun, setelah dikeluarkan PMK Nomor 23/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa sejak 1 Juni 2019 apabila harga CPO di atas 570 dollar AS per ton maka akan dikenakan pungutan terhadap CPO dan turunannya sebesar 50% dari pungutan penuh atau 25 dollar AS per ton. Sedangkan, jika harganya di atas 619 dolllar AS per ton, maka pungutannya akan dikenakan 100% atau 50 dollar AS per ton. 
 
Dalam Rapat Komite Pengarah BPDPKS didapatkan informasi dari Kementerian Perdagangan yang melaporkan harga CPO per 20 September 2019 adalah 574,9 dollar AS per ton, yang artinya adalah sebanyak 4,9 dollar AS di atas batas 570 dollar AS. “Artinya kalau berdasarkan aturan yang ada, produsen akan kena pungutan 25 dollar AS per ton, dan ini akan berlaku per 1 Oktober 2019. Tetapi kemudian kita tahu juga jika harga hari-hari setelahnya malah turun kembali. Kita percaya begitu dikenakan pungutan 50% tersebut harga akan turun. Artinya para petani atau produsen kelapa sawit akan menerima harga lebih rendah lagi,” papar Darmin. 
 
Karena itu, lanjut Menko Perekonomian Darmin Nasution, dirinya telah melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian, Presiden menginstruksikan supaya sebaiknya tidak usah dipungut dulu pada saat ini, karena kemungkinan besar harganya akan turun. Pungutan baru akan diberlakukan apabila ada kepastian harga akan naik. 
Menurut Menko Perekonomian, waktu 
pemberlakuan pungutan yang paling tepat yaitu ketika B30 akan efektif berjalan pada 1 Januari 2020. Pada saat itu akan terjadi kenaikan penggunaan CPO, karena volume pengunaan CPO untuk B30 akan bertambah sekitar 3 juta ton dibandingkan saat digunakan sebagai B20. “Jika penggunaan naik bisa diyakini bahwa harga akan naik. Nah, kalau pada saat itu pungutan diberlakukan, maka meskipun ada penurunan tapi arahnya pasti naik dibanding dengan harga sebelumnya. Sehingga kita bisa melihat harga yang diterima petani dan produsen kelapa sawit menjadi lebih baik,” tutur Menko Darmin. 
 
Menko juga menambahkan bahwa BPDPKS tidak dalam posisi kesulitan dana, sebab tidak ada yang dikeluarkan untuk subsidi terhadap penggunaan solar pada saat pembuatan B20. Maka itu, dana BPDPKS tersebut akan lebih fokus digunakan untuk peremajaan kelapa sawit rakyat. 
 
Seperti yang diketahui bahwa BPDPKS akan membiayai peremajaan kelapa sawit rakyat sebesar Rp25 juta per hektare, dan maksimal yang dibiayai pemerintah adalah 4 hektare. Persyaratan bagi petani yang berhak ikut peremajaan lahan kelapa sawit adalah yang kebunnya berusia lebih dari 25 tahun, atau jika kebunnya masih berusia di bawah 25 tahun, tapi mempunyai produktivitas rendah dikarenakan bibitnya salah.   “Rp25 juta itu akan dipakai untuk menebang pohon tua atau yang tidak produktif, kemudian untuk membersihkan lahan, serta untuk membeli bibit yang bersertifikat,” jelas Darmin seraya menambahkan, dengan demikian  diharapkan tidak ada lagi cerita ketika berbuah, hasilnya hanya 2 ton per tahun, karena dengan bibit yang bagus hasilnya bisa mencapai 9-10 ton per tahun. 
 
Lalu, setelah ditanam bisa diserahkan kembali ke pemiliknya, dan ini akan dibantu dengan KUR.(rel)
T#g:CPOPE CPOPungutan CPOpendapatan petani
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 4 bulan lalu

    Kunjungan Dubes RI Bersama Delegasi Bosnia ke Sumut Buka Kerja Sama Ekspor CPO

    Beritasumut.com-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dikunjungi Duta Besar (Dubes) RI untuk Bosnia Herzegovina Amelia Achmad Yani. Kedatangan Dubes bers

  • tahun lalu

    Jackpot Yang Dikelola Oknum Polisi Digerebek

    Beritasumut.com-Oknum petugas Polsek Pancur Batu berinsial Aiptu JG meradang melihat lapak mesin judi jeckpot yang dikelolanya itu digerebek oleh t

  • 2 tahun lalu

    Pemprov Sumut Harus Gandeng Provinsi Lain Perjuangkan DBH Pajak CPO

    Beritasumut.com-Perjuangan mengejar Dana Bagi Hasil (DBH) pajak ekspor Crude Palm Oil (CPO) ke pemerintah pusat sebenarnya sudah lama digaungkan. H

  • 3 tahun lalu

    DPR: Resolusi Sawit Uni Eropa Masih Bisa Ditinjau Ulang

    Beritasumut.com-Perwakilan Parlemen Uni Eropa melakukan pertemuan tertutup dengan DPR RI terkait resolusi parlemen Uni Eropa terhadap kelapa sawit

  • 3 tahun lalu

    Terkena Penyakit, 13.000 Bibit Sawit Impor Dimusnahkan

    Beritasumut.com-Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Karantina Pertanian Kelas II, Medan, Sumatera Utara, Jumat (31/03/2017

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.