Selasa, 21 Januari 2020
  • Home
  • Ekonomi
  • Perpanjangan Izin Tambang Bisa Diajukan 5 Tahun Sebelum Berakhir

Perpanjangan Izin Tambang Bisa Diajukan 5 Tahun Sebelum Berakhir

Jumat, 13 Januari 2017 16:01:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist

Beritasumut.com-Dengan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 04 Tahun 2009, Presiden  Joko Widodo pada 11 Januari 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat  atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam PP baru itu, pemerintah menegaskan ketentuan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham sampai 51% secara bertahap.

“Tahapan divestasi yakni, tahun keenam 20% (dua puluh persen), tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen), tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen), tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen) dan tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham,” bunyi Pasal 97 ayat (2) PP tersebut.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebutkan, divestasi 51% ini penting karena instruksi Presiden. “Dengan diterapkannya PP ini, semua pemegang kontrak karya dan IUPK dan sebagainya itu wajib tunduk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang wajib itu melakukan divestasi saham sampai 51% sejak masa produksi,” kata Jonan di Jakarta, Kamis (12/01/2017).

Selain itu dalam PP No. 1 Tahun 2017, pemerintah juga merubah jangka waktu permohonan perpanjangan untuk izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usah pertambangan khusus (IUPK), paling cepat 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha, dan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK Operasi Produksi.

Permohonan perpanjangan sebelumnya diajukan paling cepat dua tahun sebelum izin operasi tambang berakhir, menurut Menteri ESDM, tidak cukup untuk pengembangan investasi tambang. “Perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan untuk IUPK paling cepat lima tahun dari berakhirnya izin usaha,” ujarnya, seperti dilansir setkab.go.id.

Dalam PP ini, pemerintah mengatur tentang harga patokan penjualan mineral dan batubara.

Selain itu, melalui PP ini, pemerintah juga mewajibkan pemegang kontrak karya itu untuk merubah izinnya menjadi rezim perijinan pertambangan khusus operasi produksi.

PP ini juga menghapus ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu.

Sedangkan pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan Peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam, menurut PP ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.(BS01)

T#g:industriPerizinanpertambangan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 5 hari lalu

    Kebakaran Pabrik Meubel di Tanjung Morawa, Kerugian Ditaksir Setengah Milyar Rupiah

    Beritasumut.com-Kebakaran melalap habis Ruang Produksi Pengecatan pintu di pabrik meubel PT Sumatera Timber Industri, Jalan Sultan Serdang, Dusun I

  • 7 hari lalu

    Pemkab Langkat Mendelegasikan Seluruh Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan

    Beritasumut.com-Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Asisten III Umum Musti Sitepu memimpin apel gabungan ASN dijajaran Pemkab Langkat, di Hala

  • satu minggu lalu

    Rakor DBH Kelapa Sawit, Pemprov Sumut Usulkan Revisi UU 33/2004

    Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuan

  • satu minggu lalu

    Tahun 2020, Kemenperin Bidik Industri Tumbuh 5,3 Persen

    Beritasumut.com-Pemerintah semakin fokus menggenjot kinerja industri manufaktur sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Berbagai langk

  • satu minggu lalu

    Selain Kembangkan Industri Pariwisata, Jepang Akan Hibahkan Kapal Pengawas Perikanan di Natuna

    Beritasumut.com-Pemerintah Jepang melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Motegi Toshimitsu menyampaikan komitmennya untuk mendukung prioritas Pemerint

  • Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.