Kamis, 17 Oktober 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Permudah Pendanaan, Anggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Makin Fleksibel

Permudah Pendanaan, Anggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Makin Fleksibel

Kamis, 15 Agustus 2019 12:01:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Untuk mempermudah proses pendanaan pengadaan tanah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), kini anggaran untuk pembebasan lahan untuk proyek-proyek tersebut dibuat semakin fleksibel.
 
Direktur LMAN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  (DJKN) Rahayu Puspasari mengatakan, pemerintah telah membuat terobosan dalam masalah itu  sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.100/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). PMK ini menyempurnakan PMK No.21/PMK.06/2017.
 
“PMK Nomor 100/PMK.06/2019 ini hadir pertama, memperkenalkan skema yang lebih fleksibel karena dalam skema ini kita mengakomodir perkembangan yang ada di lapangan kemudian melakukan penyesuaian. Apa yang disesuaikan? Fleksibilitas penggunaan dananya,” kata Rahayu dalam acara Ngobrol Santai bersama DJKN, di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Kantor DJKN, Jakarta, Rabu (14/08/2019).
 
Menurut Direktur LMAN itu ada beberapa fleksibilitas pengadaan tanah PSN oleh LMAN yang dimuat dalam PMK No.100/PMK.06/2019. Pertama, fleksibilitas ini dapat memfasilitasi perubahan komposisi dana proyek PSN.
 
“Fleksibilitas ini mengakomodir perubahan komposisi dana sepanjang dia (proyek) ada dalam prioritas,” jelas Rahayu.
 
Kedua, pengunaan dana yang sudah dicairkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke LMAN dapat dilakukan perubahan komposisi dan perubahan alokasi antar proyek namun harus sesuai dengan Daftar Prioritas Pendanaan Tanah bagi PSN (project list tahunan).
 
“Perubahan alokasi antarproject tetapi sifatnya lebih ke project yang ditunda, tidak jadi, yang ini lebih dahulu. Jadi, ada pergeseran prioritas project. Tapi dua-duanya harus sudah ada dalam project list kita, data prioritas, baru bisa dilakukan. Kalau tidak, berarti dia bukan kategori PSN, jadi tidak bisa dilakukan,” ungkap Rahayu.
 
Ketika dana dari rekening Kas Umum Negara ditransfer ke rekening LMAN, menurut Rahayu, LMAN menjadi pihak yang akan mengelola dana ini untuk sebaik-baik efektifitas pelaksanaan pengelolaan pendanaan lahan tadi. “Jadi, tadi perubahan komposisi, kedua perubahan alokasi antar project,” jelasnya.
 
Ketiga, penggunaan dana dapat dilakukan lintas tahun anggaran, dimana sebelumnya hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, atau harus diusulkan kembali dalam penyusunan APBN tahun berikutnya.
 
Ketiga, pengunaan dana lintas tahun anggaran. “Umumnya skema konvensional berupa belanja modal kalau sudah beda tahun anggaran, ini tidak boleh,” pungkas Rahayu.(rel)
T#g:Anggaran Pengadaan Tanahproyek strategis nasionalAnggaranPembiayaan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Sekdaprov Sumut Minta Penyusunan Anggaran Pilkada Serentak Dikaji Mendalam

    Beritasumut.com–Sebanyak 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 23 Septem

  • 4 minggu lalu

    Jaga Kesinambungan Pembiayaan Perumahan, Pemerintah Suntik PT Sarana Multigriya Rp800 Miliar

    Beritasumut.com-Dengan pertimbangan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dan dalam rangka membangun dan mengemban

  • satu bulan lalu

    Sejak 2016, Pemerintah Rampungkan 81 Proyek Strategis Nasional Dengan Investasi Rp 390 Triliun

    Beritasumut.com-Terhitung sejak tahun 2016 hingga Agustus 2019, pemerintah telah merampungkan 81 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai inves

  • 2 bulan lalu

    Ada 8 Jenis Pelanggaran Yang Akan Ditilang dalam Ops Patuh Toba Polrestabes Medan

    Beritasumut.com-Guna menekan kecelakaan dan mematuhi peraturan lalulintas, Satuan Lalulintas Polrestabes Medan menggelar operasi patuh Toba dari ta

  • 4 bulan lalu

    Termasuk Sumut, Mendagri Minta Provinsi yang Memiliki SiLPA Besar Genjot Penyerapan APBD

    Beritasumut.com-Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapot merah, hal ini terlihat dari be

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.