Senin, 23 September 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Penerbitan Peraturan Larangan Plastik Hilangkan Potensi Penerimaan Pajak

Penerbitan Peraturan Larangan Plastik Hilangkan Potensi Penerimaan Pajak

Selasa, 29 Januari 2019 23:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, dinilai Kementerian Perindustrian (Kemperin) dapat menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.
 
Dilansir dari laman beritasatu.com, Direktur Industri Kimia Hilir Kemperin, Taufik Bawazier mengungkapkan jika pemberian insentif kepada Pemda bukanlah solusi yang tepat dalam penanganan sampah plastik. 
 
"Kebijakan tersebut kontradiktif dengan kontribusi sektor industri plastik terhadap sumbangan ke Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan pajak nasional.Dengan melarang plastik berarti menghilangkan potensi penerimaan negara," ujar Taufik, Selasa (29/01/2019).
 
Dalam APBN 2019, penerimaan cukai plastik dipatok sebesar Rp 500 miliar. Angka tersebut, sama seperti target penerimaan cukai plastik pada 2018.Menurut Taufik, solusi dalam penanganan sampah plastik sudah ada dalam Undang-undang (UU) Nomor 18/2018 tentang Sampah, yang bunyinya ada berbagai kewajiban Pemda dan Kementerian atau Lembaga terkait untuk mengelola sampah.
 
"Dengan melakukan pengelolaan yang sampah yang baik, sampah plastik yang jumlahnya 16 persen dari total sampah dapat diolah kembali dan dimanfaatkan sebagai energi listrik, pupuk, dan bahan baku scrap industri recyling plastik," jelasnya.
 
Taufik mengungkapkan, dalam pengelolaan sampah plastik dengan baik, Kementerian telah melakukan bimbingan dan mengusulkan keringanan pajak untuk industri daur ulang plastik. Namun, keringanan pajak tersebut hingga saat ini belum terealisasi."Kita memberikan bimbingan teknis bagi industri daur ulang untuk dapat memanfaatkan scrap bahan baku plastik menjadi lebih baik," ungkap Taufik.
 
Taufik menambahkan, apenyelesaian masalah sampah plastik yang sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi dan menghidupi banyak pihak, tak terkecuali pemulung, dapat dibahas secara hati-hati, dan menyeluruh, sehingga tidak mematikan industri plastik nasional.(BS09)
 
T#g:KemenperinPajakPerusahaan PlastikPlastik
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Tingkatkan Kepatuhan WP, Pemerintah Akan Revisi Sanksi Administrasi Perpajakan

    Beritasumut.com-Untuk menguatkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kepatuhan wajib Pajak (WP), pemerintah akan melonggarkan beberapa aturan p

  • 3 minggu lalu

    RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak

    Beritasumut.com-Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang m

  • 4 minggu lalu

    Bayar Pajak Tepat Waktu, Pemko Medan Berikan Penghargaan ke Wajib Pajak

    Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan memberikan penghargaan kepada sejumlah Wajib Pajak (WP) Potensial Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

  • satu bulan lalu

    Pasar Inpres Titi Kuning di Medan Kebakaran

    Beritasumut.com-Kebakaran menghanguskan sejumlah kios di Pasar Inpres Jalan Brigjed Zein Hamid Lingkungan VI, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Meda

  • 2 bulan lalu

    Kemenperin Buat Alat Pantau Kualitas Udara dan Pengolah Air Limbah Industri

    Beritasumut.com-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus pada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang aplikatif untuk mendukung pen

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.