Selasa, 25 Juni 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Penerbitan Peraturan Larangan Plastik Hilangkan Potensi Penerimaan Pajak

Penerbitan Peraturan Larangan Plastik Hilangkan Potensi Penerimaan Pajak

Selasa, 29 Januari 2019 23:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, dinilai Kementerian Perindustrian (Kemperin) dapat menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.
 
Dilansir dari laman beritasatu.com, Direktur Industri Kimia Hilir Kemperin, Taufik Bawazier mengungkapkan jika pemberian insentif kepada Pemda bukanlah solusi yang tepat dalam penanganan sampah plastik. 
 
"Kebijakan tersebut kontradiktif dengan kontribusi sektor industri plastik terhadap sumbangan ke Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan pajak nasional.Dengan melarang plastik berarti menghilangkan potensi penerimaan negara," ujar Taufik, Selasa (29/01/2019).
 
Dalam APBN 2019, penerimaan cukai plastik dipatok sebesar Rp 500 miliar. Angka tersebut, sama seperti target penerimaan cukai plastik pada 2018.Menurut Taufik, solusi dalam penanganan sampah plastik sudah ada dalam Undang-undang (UU) Nomor 18/2018 tentang Sampah, yang bunyinya ada berbagai kewajiban Pemda dan Kementerian atau Lembaga terkait untuk mengelola sampah.
 
"Dengan melakukan pengelolaan yang sampah yang baik, sampah plastik yang jumlahnya 16 persen dari total sampah dapat diolah kembali dan dimanfaatkan sebagai energi listrik, pupuk, dan bahan baku scrap industri recyling plastik," jelasnya.
 
Taufik mengungkapkan, dalam pengelolaan sampah plastik dengan baik, Kementerian telah melakukan bimbingan dan mengusulkan keringanan pajak untuk industri daur ulang plastik. Namun, keringanan pajak tersebut hingga saat ini belum terealisasi."Kita memberikan bimbingan teknis bagi industri daur ulang untuk dapat memanfaatkan scrap bahan baku plastik menjadi lebih baik," ungkap Taufik.
 
Taufik menambahkan, apenyelesaian masalah sampah plastik yang sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi dan menghidupi banyak pihak, tak terkecuali pemulung, dapat dibahas secara hati-hati, dan menyeluruh, sehingga tidak mematikan industri plastik nasional.(BS09)
 
T#g:KemenperinPajakPerusahaan PlastikPlastik
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 6 hari lalu

    Industri Daur Ulang Jadikan Limbah Plastik Punya Nilai Tambah

    Beritasumut.com-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan nilai tambah terhadap limbah plastik dan kertas melalui peran in

  • 6 hari lalu

    Terobosan Investasi, Pemerintah Segera Pangkas Pajak Besar-Besaran

    Beritasumut.com-Pemerintah melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Salah satu terobosan yang dilakuk

  • 2 minggu lalu

    Bertemu Presiden Jokowi, APINDO Soroti Masalah Ketenagakerjaan dan Perpajakan

    Beritasumut.com-Ada dua masalah utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Himpunan Peny

  • 4 minggu lalu

    Pemerintah Indonesia Jalin Kerjasama dengan Jepang, Tingkatkan Investasi di Sektor Industri

    Beritasumut.com-Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara Jepang di bidang ekonomi, termasuk peningkatan i

  • 4 minggu lalu

    Kebakaran Hanguskan Pabrik Plastik di Desa Sampali Percut Sei Tuan

    Beritasumut.com-Pabrik plastik di Jalan Jati Rejo, Dusun II, Desa Sampali, Percut Sei Tuan hangus dilalap si jago merah pada Sabtu (25/05/2019) din

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.