Sabtu, 17 Agustus 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Pemerintah Pangkas Pajak Penghasilan Pekerja Perusahaan Tekstil/Produk Tekstil

Pemerintah Pangkas Pajak Penghasilan Pekerja Perusahaan Tekstil/Produk Tekstil

Rabu, 26 Oktober 2016 13:46:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ilustrasi

Beritasumut.com-Dengan pertimbangan untuk meningkatkan daya saing industri pada sektor tertentu yang berorientasi ekspor, serta untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, pemerintah memandang perlu memberikan kebijakan perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dibayarkan oleh pemberi kerja yang memenuhi kriteria tertentu, untuk periode waktu tertentu.

Atas pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu.

Menurut PP ini, pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu dengan jumlah Penghasiian Kena Pajat dalam 1 (satu) tahun paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 2,5% (dua koma lima persen) dan bersifat final.

Dilansir setkab.go.id, Rabu (26/10/2016), Pemberi kerja dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, Merupakan Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatal usaha pada bidang industri: 1. alas kaki; dan/ atau 2. tekstil dan produk tekstil, Mempekerjakan pegawai langsung minimal 2.000 (dua ribu) orang, Menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawainya, Melakukan ekspor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai penjualan tahunan pada tahun sebelumnya, memiliki perjanjian kerja bersama dan mengikutsertakan pegawainya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan.

“Pegawai yang mendapatkan perlakuan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 27 sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang diperkirakan dalam 1 (satu) tahun memperoleh Penghasilan Kena Pajak tidak lebih dari Rp50.000.000,00 (iima puluh juta rupiah), berdasarkan daftar pegawai yang disampaikan pemberi kerja pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 dan Januari 2017,” bunyi Pasal 1 ayat (5) PP ini.

Sedangkan dalam hal realisasi jumlah Penghasilan Kena Pajak dari pegawai sebagaimana dimaksud telah melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, atas penghasilan yang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikenai pemotongan Paj ak Penghasilan dengan tarif 15% (lima belas persen) dan bersifat final sampai dengan Masa Pajak Desember tahun bersangkutan

Ketentuan mengenai tarif Pemotongan Paj ak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, berlaku untuk Masa Pajak Juli 2016 Sampai dengan Masa Pajak Desember 2017.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 17 Oktober 2016 itu.(BS01)
 

T#g:npwpPPhamnesty pajakpajak penghasilan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Film Detective Conan Terbaru 2019, The Fist of Blue Sapphire Pertama Kalinya Ambil Setting di Singapura

    Beritasumut.com-Anime Jepang yang sangat populer dengan catatan box office terlaris di Jepang, kali ini mengambil setting di Singapura. Film Detect

  • 2 bulan lalu

    Turun, PPh Rumah/Apartemen di Atas Rp30 Miliar Jadi 1%, Mobil di Atas Rp2 Miliar Jadi 5%

    Beritasumut.com-Setelah menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas rumah mewah, apartemen, atau kondominium, dengan pertimbangan unt

  • tahun lalu

    Industri Pionir Dapat Fasilitas Pengurangan Pajak, Ini Syaratnya

    Beritasumut.com-Dengan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,

  • tahun lalu

    Kemenkeu Permudah Aturan Peroleh Restitusi Pajak dan Pengembangan Pusat Logistik Berikat

    Beritasumut.com-Guna mendukung upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menggairahkan perekonomian nasional, pemerintah melalui Kementerian

  • tahun lalu

    Bupati Labuhanbatu: ASN Harus Jadi Contoh Teladan Pelaporan SPT

    Beritasumut.com-Bupati Labuhanbatu H. Pangonal Harahap SE MSi menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ranta

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.