Jumat, 06 Desember 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Pemerintah Ganti Batas Saldo yang Diintip Pajak Jadi Rp 1 Miliar

Pemerintah Ganti Batas Saldo yang Diintip Pajak Jadi Rp 1 Miliar

Kamis, 08 Juni 2017 16:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi melakukan revisi mengenai batasan saldo akun rekening yang secara otomatis dapat dilaporkan dari perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).
 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebelumnya ditetapkan batas saldo untuk rekening perbankan paling sedikit Rp 200 juta bagi orang pribadi, sekarang menjadi Rp 1 miliar.
 
Hal ini tertulis dalam PMK Nomor 70/2017 merupakan aturan pelaksana dari Perppu Nomor 1 Tahun tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
 
Revisi ini berawal dari masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar kebijakan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan memperhatikan aspek kemudahan administrasi bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya.
 
Di samping itu juga mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk yang berasal dari program tax amnesty, serta data pelaku usaha, sehingga pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batas minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari semua Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar.
 
Dengan perubahan batasan minimum menjadi Rp 1 miliar tersebut, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496 ribu rekening atau 0,25% dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini, jumlah tersebut turun dari yang semula 2,3 juta atau 1,14% dengan saldo minimum Rp 200 juta.
 
Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu resah dan khawatir karena penyampaian informasi tersebut tidak berarti uang simpangan nasabah akan serta merta dikenakan pajak. Tujuan pelaporan informasi keuangan ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap sesuai standar internasional, sehingga Indonesia dapat berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan dengan negara lain.
 
Pemerintah juga menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada Ditjen Pajak. Bagi petugas Ditjen Pajak yang membocorkan rahasia wajib pajak (WP) atau menggunakan informasi tersebut untuk tujuan selain pemenuhan kewajiban perpajakan, dikenakan sanksi pidana sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.(dtf)
T#g:Dirjen PajaknpwpPajakrekening wajib lapor
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    Tingkatkan Kepatuhan WP, Pemerintah Akan Revisi Sanksi Administrasi Perpajakan

    Beritasumut.com-Untuk menguatkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kepatuhan wajib Pajak (WP), pemerintah akan melonggarkan beberapa aturan p

  • 3 bulan lalu

    RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak

    Beritasumut.com-Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang m

  • 3 bulan lalu

    Bayar Pajak Tepat Waktu, Pemko Medan Berikan Penghargaan ke Wajib Pajak

    Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan memberikan penghargaan kepada sejumlah Wajib Pajak (WP) Potensial Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

  • 4 bulan lalu

    Pasar Inpres Titi Kuning di Medan Kebakaran

    Beritasumut.com-Kebakaran menghanguskan sejumlah kios di Pasar Inpres Jalan Brigjed Zein Hamid Lingkungan VI, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Meda

  • 4 bulan lalu

    Pemerintah Pertimbangkan Kemungkinan Laksanakan Kebijakan Tax Amnesty Jilid II

    Beritasumut.com-Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan paket kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty jilid II menyusul pelaks

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.