Selasa, 10 Desember 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • PP Nomor 1 Tahun 2019, Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Wajib Masuk Sistem Keuangan Indonesia

PP Nomor 1 Tahun 2019, Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Wajib Masuk Sistem Keuangan Indonesia

Kamis, 24 Januari 2019 11:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Dengan pertimbangan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, pemerintah memandang perlu diatur ketentuan mengenai pemasukan devisa hasil ekspor yang diperoleh dari barang ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia.
 
Atas pertimbangan tersebut pada 10 Januari 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
 
Disebutkan dalam PP itu, setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan Devisa. Namun khusus Devisa berupa Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam, wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia.
 
“DHE SDA sebagaimana dimaksud, berasal dari hasil barang ekspor: a. pertambangan; b. perkebunan; c. kehutanan; dan d. perikanan,” bunyi Pasal 3 ayat (2) PP ini.
 
Kewajiban eksportir untuk memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.
 
Penempatan DHE SDA dalam Rekening DHE SDA sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, wajib dilaksanakan paling lama pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean Ekspor.
 
“Ketentuan mengenai pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia sebagaimana dimaksud dilakukan berdasar Peraturan Bank Indonesia,” bunyi Pasal 4 ayat (3) PP ini.
 
Ditegaskan dalam PP ini, bunga deposito yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA pada Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 
Pengawasan dan Sanksi
 
DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud digunakan oleh Eksportir yang menempatkan DHE SDA tersebut untuk pembayaran: a. bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor; b. pinjaman; c. impor; d. keuntungan/deviden; dan/atau e. keperluan lain dalam penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 
Penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dapat dilakukan sepanjang dibuktikan dengan dokumen pendukung. Sementara pinjaman wajib dibuat dalam perjanjian pinjaman.
 
“Dalam hal pembayaran dilakukan melalui escrow account, Eksportir wajib membuat escrow account tersebut pada Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing,” bunyi Pasal 7 PP ini.
 
Ditegaskan dalam PP ini, dalam hal escrow account sebagaimana dimaksud telah dibuat diluar negeri sebelum diundangkannya PP ini, Eksportir wajib memindahkan escrow account tersebut pada Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak PP ini diundangkan.
 
“Pengawasan pelaksanaan atas kegiatan Ekspor barang sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 8 ayat (1) PP ini.
 
Adapun pengawasan atas pelaksanaan kewajiban atas pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia dan penggunaan DHE SDA, menurut PP ini, dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Untuk pengawasan escrow account pada Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing, menurut PP ini, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
“Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan OJK didapati Eksportir tidak memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia, menggunakan DHE SDA di luar ketentuan, dan/atau tidak membuat/memindahkan escrow account di luar negeri pada Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing, Eksportir dikenakan sanksi administratif, berupa: a. denda administratif; b. tidak dapat melakukan Ekspor; dan/atau c. pencabutan izin usaha,” bunyi Pasal 9 ayat (1) PP ini.
 
Dilansir setkab.go.id, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.
 
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 10 Januari 2019.(BS01)
T#g:Devisa Hasil Eksporeksporekspor-imporekspor imporEkspor SDAImpor
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Tingkatkan Ekspor Tekstil, Presiden Jokowi: Kita Sudah Mulai Siapkan Apparel Park

    Beritasumut.com-Setelah September lalu sempat bertemu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali bertemu dengan pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesi

  • 3 minggu lalu

    Dongkrak Harga Sawit, Menko Perekonomian Ajak Malaysia Implementasikan Program Mandatori B30

    Beritasumut.com-Usai menghadiri The 2nd Ministeral Meeting of Palm Oil Producting Countries, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordina

  • 3 bulan lalu

    Petani Deli Serdang Ekspor Salak Asal STM Hulu ke Thailand

    Beritasumut.com-Kementerian pertanian lewat Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) kembali mengapresiasi petani dan eksportir di wilayah Deli Serdang

  • 4 bulan lalu

    Presiden Jokowi Minta Pemilik Mal Beri Ruang Strategis Brand Lokal

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa pasar Indonesia gede sekali, jangan sampai pasar yang ada yang besar ini dikuasai o

  • 4 bulan lalu

    Singapura Minta Pasokan Durian, Rambutan, Kopi dan Gula Merah dari Medan

    Beritasumut.com-Konjen Singapura untuk Kota Medan, Mr Richard Grosse menggelar silaturahmi dengan Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin SMSi diwakil

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.