Ekonomi

Oknum Polisi Sweeping UKM, Pelaku Usaha di Sergai Resah


Oknum Polisi Sweeping UKM,  Pelaku Usaha di Sergai Resah
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Puluhan pelaku usaha di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kembali resah. Pasalnya, mereka mendapatkan undangan secara mendadak untuk dimintai klarifikasi tentang perizinan usaha yang dikelolanya.
 
Keresahan ini terungkap dalam pertemuan dengan pengurus Forum Daerah Usaha Kecil dan Menengah (Forda UKM)  Sumut, yang dihadiri Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni Nukman, Sekretaris, Chairil Huda, Nurhalim Tanjung dan Penasehat Forda UKM, Lie Ho Pheng,  bersama puluhan pelaku usaha peternak ayam dan pengorek tanah galong, Jumat malam (01/03/2019).
 
Seperti diungkapkan salah seorang peternak ayam Hendrik mengaku sudah mendapatkan dua kali surat undangan klarifikasi dari Polresta Serdangbedagai. Dalam surat klarifikasi yang ditandatangi Kanit Reskrim Polres Serdangbedagai, Sisworo SH itu, disebutkan rujukan klarifikasi tersebut berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
 
Dia menyebutkan, kedatangan surat undangan tersebut membuatnya resah dan trauma. Bagaimana tidak, Hendrik mengaku pernah mengalami kejadian serupa sekira enam tahun silam. Saat itu, dia diminta klarifikasi oleh Polsek untuk  diklarifikasi izin-izin usahanya.
 
“Adanya panggilan ini kami jadi resah, sudah tau lah. kalau sudah masuk kantor polisi itu ada saja alasannya. Dulu sudah pernah sekali dipanggil soalnya, sekira 6  tahun yang lalu. Mereka (Polisi, Red) tanya dan cari- cari hal-hal yang menurut kami cari-cari kesalaha. Itu kita dimintai keterangan dari pagi sampai malam,” kenangnya enam tahun silam. 
 
Pengusaha ternak ayam lainnya, yang namanya enggan disebutkan menyampaikan, dulu izinnya yang dipertanyakan tersebut masih dalam tahap pengurusan. Namun tetap saja, mereka tidak mau tahu. “Ujung-ujungnya minta sejumlah duit juga, dan mau tak mau harus dikasi,” sebut pria berambut plontos itu.  “Kami juga dipaksa harus bernegosiasi dan harus membayar Rp 4 jutaan,” ujarnya menambahkan. 
 
Menyikapi hal tersebut,  Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni Nukman mengatakan pihaknya tetap mengakomodir apapun permasalahan yang dialami pelaku usaha. Selama tidak ditemukan kesalahan fatal di pihak pengusaha.
 
"Kita akan terus berupaya maksimal,  membantu mencarikan solusi terbaik hingga tuntas. Kasihan pelaku usaha kalau tidak tenang menjalankan pekerjaannya," ujarnya.
 
Sri meminta, aksi-aksi sweping oknum aparat ke pelaku usaha dengan modus undangan klarifikasi hendaknya tidak ada lagi. “Kami meminta kepada para aparat untuk selalu menjaga dan melindungi iklim usaha kita di Sumut, bukan sebaliknya membuat pelaku usaha semakin resah,” katanya.(BS06)

Tag:Forda UKMUKMUMKMpungli