Kamis, 24 Oktober 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Mendag RI Resmikan Kantor BPTN di Medan, Wagubsu Harapkan Dapat Minimalisir Peredaran Barang Ilegal

Mendag RI Resmikan Kantor BPTN di Medan, Wagubsu Harapkan Dapat Minimalisir Peredaran Barang Ilegal

Rabu, 09 Oktober 2019 21:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/BS03
Beritasumut.com–Kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) resmi dibentuk di empat kota yaitu Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. Peresmian keempat kantor tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI) Enggartiasto Lukita, di Gedung Surveyor Indonesia, Jalan Sunggal No.197, Kota Medan, Rabu (09/10/2019).
 
Persemian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Mendag didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag RI Veri Anggriono Sutiarto, dan Kakanwil Bea Cukai Sumut Oza Olavia.
 
Wagub menyampaikan ucapan selamat datang kepada Mendag dan rombongan, sekaligus terima kasih atas dibentuknya kantor BPTN Regional Sumut. Dengan adanya kantor ini, maka konsumen akan terlindungi dan pelaku usaha akan tertib dalam melakukan importasi. “Dengan adanya kantor balai ini, dengan port (pelabuhan) di Belawan, tentu meminimalisir harga distribusi. Sehingga harga barang lebih terjangkau nantinya ketika sampai di masyarakat. Perusahaan yang belum memiliki izin impor tentu juga terbantu dengan adanya kantor ini. Mudah-mudahan, barang-barang ilegal tidak lagi beredar di masyarakat kita dan yang legal harganya semakin terjangkau,” ujar Musa Rajekshah.
 
Namun, lanjut Wagub, seperti arahan dari Mendag RI, pengawasan dan monitoring harus senantiasa ditingkatkan dan diperketat. Sehingga, produk-produk impor tidak mematikan produk-produk dalam negeri, khususnya barang lokal Sumut. Menanggapi perihal SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sumut yang saat ini tersebar di dinas-dinas lain, Wagub menyampaikan akan dilakukan pendataan agar SDM-SDM tersebut ditarik kembali untuk melakukan tugas di Kantor BPTN. “Seperti kata Pak Menteri, SDM yang melakukan pengawasan tentu harus yang sudah memiliki keahlian, tidak bisa sembarangan. Keahlian dan ilmu PPNS itu penerapannya adalah di sini,” jelas Musa Rajekshah.
 
Di akhir, Musa Rajekshah menyampaikan, bahwa Pemprov Sumut akan senantiasa mendukung kegiatan pengawasan Post Border terhadap peredaran produk yang masuk melalui impor. Kepada pelaku usaha, diimbau agar mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam melakukan importasi.
 
Sementara itu, Mendag Enggartiasto Lukita menjelaskan, tujuan dibentuknya kantor BPTN adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan terhadap produk impor di luar kawasan pabean (post border) di berbagai wilayah Indonesia. “Semula sebelum adanya kantor-kantor balai seperti ini, maka ketika ada sesuatu kirim staf dari Jakarta. Dan itu hampir tidak mungkin, 17.000 pulau kita, sulit mengcovernya. Sedangkan kebijakan post border ini, upaya untuk mempermudah. Hal ini juga untuk memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha,” tuturnya.
 
Ditanya perihal barang impor yang sering masuk, Mendag menjawab sangat beragam. Beberapa di antaranya, pakaian bekas, baja, dan lainnya. Kepada Pemprov Sumut, Mendag berpesan agar PPNS segara didata untuk kemudian ditempatkan di balai.
 
Ditjen PKTN Kemendag RI Veri Anggriono Sutiarto menambahkan, pengawasan post border dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di pintu masuk barang asal impor dan domisili perusahaan importir. Adapun pembagian wilayah BPTN yaitu di Kota Medan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Sumatera. Kota Bekasi meliputi Jawa Barat dan wilayah Banten. Kota Surabaya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Kota Makassar meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.
 
Turut hadir dalam peresmian tersebut Sekjen Kemendag RI Oke Nurwan, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag RI Tjahya Widayanti, dan rombongan Kemendag RI. Kemudian, Direksi Surveyor Indonesia Tri Widodo dan Darwin Abas, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Kadis Perindag Sumut Zonny Waldi dan OPD Pemprov Sumut lainnya. (BS03)
T#g:BPTN MedanBarang IlegalMendag RITertib Niagawagubsu
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    Pemprov Sumut Dukung Upaya Penurunan Tingkat Kematian Ibu dan Bayi

    Beritasumut.com–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi dan mendukung program USAID Jalin di Sumut, yang bertujuan

  • 2 minggu lalu

    Ustadz Subhan Bawazier Isi Kajian Islami di Medan, Wagub Berharap jadi Pengingat dan Penguat Iman

    Beritasumut.com–Untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan keimanan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utar

  • 2 minggu lalu

    Wagubsu Sebut Masyarakat Agamis Harus Miliki Ruang Ibadah yang Layak

    Beritasumut.com-Masyarakat yang agamis adalah masyarakat yang memiliki keimanan, taat ibadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas

  • 2 minggu lalu

    Upaya Dini Cegah Korupsi, Wagubsu Ingin Adanya Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Bagi Kepala Daerah

    Beritasumut.com–Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah, menginginkan adanya pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan bagi

  • 3 minggu lalu

    Dugaan Malapraktik Dana BOS, Wagubsu Minta Disdik dan Inspektorat Segera Lakukan Evaluasi

    Beritasumut.com-Menanggapi laporan dari perwakilan guru, komite sekolah dan siswa SMAN 1 Tiganderket, Kabupaten Karo, tentang dugaan malapraktik pe

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.