Rabu, 11 Desember 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • KPPU Akan Ajukan Kasasi Soal Putusan PN Terkait Penentuan Harga Gas

KPPU Akan Ajukan Kasasi Soal Putusan PN Terkait Penentuan Harga Gas

Jumat, 02 Februari 2018 09:01:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Pada tanggal 1 Februari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diketuai Ach Fauzi SH MH dan anggota majelis Sdri Steery Marleine Rantung SH MH dan Mohammad Noor SH MH telah memutus Perkara No 02/PDT.SUS.KPPU/2017/PN.JKT.BAR terkait dengan upaya hukum keberatan Putusan KPPU No 09/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 UndangUndang No. 5 Tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan, Sumatera Utara.
 
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan Perkara a quo pada pokoknya merupakan kewenangan KPPU untuk memeriksa dan memutus perkara sebaliknya bukan ruang lingkup Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
 
Terkait dengan pokok keberatan Pemohon mengenai penetapan harga yang berlebih (excessive price) dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan objek yang dikecualikan berdasarkan ketentuan
Pasal 50 huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1999.
 
Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon dan Membatalkan Putusan KPPU No. 09/KPPUL/2016. Bahwa dalam proses upaya hukum keberatan, KPPU telah menyampaikan penjelasan terkait dengan tidak termasuknya pelanggaran penetapan harga ini dalam pengecualian Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
 
Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU RI Taufik Ariyanto Arsad SE ME, menyampakan, bahwa Putusan Perkara No. 02/PDT.SUS.KPPU/2017/PN.JKT.BAR tidak bersifat final karena terdapat upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 
 
"KPPU akan mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan," ujar Taufik.(BS01)
 
T#g:KPPUdugaan monopoli gasHarga gaspenentuan harga gas
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 6 bulan lalu

    Percepat Proses Pembangunan, Seluruh OPD dan BUMD di Sumut Perlu Bersinergi dengan KPPU

    Beritasumut.com-Seluruh pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, kabupaten/kota dan Badan Usaha Milik Daerah

  • tahun lalu

    Pemprovsu Apresiasi Peran KPPU Medan Wujudkan Iklim Usaha Sehat

    Beritasumut.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengapresiasi peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan dalam mewuju

  • tahun lalu

    PLN KITSBU akan Dilaporkan ke KPPU Sumut, Ini Alasannya

    Beritasumut.com-Lembaga Swadaya Masyarakat Citra Damai Alam Semesta (LSM Cadas) Indonesia akan melaporkan PLN KITSBU ke Komisi Persaingan Pelaku Us

  • 2 tahun lalu

    Jelang Ramadan, KPPU Medan Sidak RPH di Kampung Lalang

    Beritasumut.com-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah potong he

  • 2 tahun lalu

    Regulasi Kerap Jadikan Persaingan Usaha Tak Sehat

    Beritasumut.com-Regulasi yang dibuat oleh pemerintah sering kali menimbulkan gejolak, salah satunya persaingan usaha yang tidak sehat. "Jadi k

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.