Selasa, 10 Desember 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Ekonomi Digital Jadi Pertimbangan UU Ketentuan Pajak Baru

Ekonomi Digital Jadi Pertimbangan UU Ketentuan Pajak Baru

Jumat, 09 Februari 2018 18:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Komisi XI Fraksi NasDem, Donny Imam Priambodo
Beritasumut.com–Perkembangan ekonomi digital yang melanda dunia juga dirasakan Indonesia. Kondisi ini mendisrupsi pola-pola ekonomi tradisional yang pernah ada di berbagai negara. Perkembangan teknologi yang belum mencapai titik jenuhnya ini menjadi pertimbangan Fraksi NasDem dalam pembahasan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) antara pemerintah dengan DPR. Mengantisipasi perkembangan teknologi perlu menjadi pertimbangan dalam menghasilkan undang-undang yang mampu berkualitas. Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI Fraksi NasDem, Donny Imam Priambodo dalam diskusi bertema Reformasi Perpajakan yang diselenggarakan di DPR, Kamis (08/02/2018) kemarin.
 
Dalam pandangannya, saat ini Indonesia telah mengalami juga pergeseran pola transaksi ekonomi seiring perkembangan teknologi yang demikian pesat. Hal ini menurutnya menuntut perbaikan sistem perpajakan yang tanggap terhadap situasi ke depan. “Disruption technology (teknologi disruptif) ini menjadi tantangan dan harus dijawab oleh UU ini. Misalnya, kenapa selama ini di e-commerce kita selalu banyak kehilangan pajak di situ,” ujar legislator Jawa Timur III ini melalui siaran persnya, Jumat (09/02/2018).
 
Menurutnya, ketidakmampuan sistem pajak Indonesia untuk menggarap salah satu sektor ekonomi digital akan merugikan Indonesia. Mengambil contoh e-commerce, dia menerangkan lemahnya sistem pajak Indonesia untuk menggarap bidang ini. Jauh tertinggal dengan pengalaman negara lain seperti Jepang yang telah memberlakukan pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan melalui ip gateway-nya. Sehingga negara dapat menikmati hasil pajak dari transaksi e-commerce yang terjadi. “Semua lalu-lintas jual beli e-commerce yang masuk ke IP Indonesia harus melalui payment gateway Indonesia. Ini juga harus diatur dalam UU (KUP),” usul Donny.
 
Dia mengatakan permasalahan pajak antara pemerintah dengan Google beberapa waktu lalu semestinya bisa menjadi pembelajaran dalam pembentukan UU KUP baru.Donny berharap anggota DPR lainnya juga memiliki pemikiran yang sama bahwa RUU KUP dapat bertahan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi digital.
 
Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian Fraksi NasDem terkait UU KUP adalah berkenaan dengan tarif pajak yang semestinya dibuat makin kompetitif dengan persaingan global antar negara. Donny menekankan perlunya perubahan tarif pajak yang diberlakukan Indonesia seperti Undang-undang lama PPn (UU 42/20009) dan PPH (UU 39/2008). Menurutnya tarif yang dikenakan dalam Undang-undang lama jauh lebih tinggi ketimbang negara lain. Amnesti Pajak tahun lalu menjadi pembelajaran penting menurutnya untuk menarik potensi pajak Indonesia ke depan.
 
“Tidak hanya UU KUP saja, ada UU PPn, PPH, (yang perlu diubah) apakah tarif itu kompetitif terhadap negara tetangga?” gugatnya. Donny berharap dengan tarif pajak yang makin kompetitif orang yang biasa membangun usaha di luar negeri mau dengan sukarela memasukkannya ke Indonesia termasuk memasukkan kekayaannya ke Indonesia. (Rel)
T#g:DPR RIDPR-RIDonny Imam PriambodoDunia mayaDunia SiberE-CommerceE CommerceEkonomi DigitalFraksi NasdemGooglePajak OnlinePasar Internet
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Baru, IM3 Ooredoo 696 dengan Asisten Google, Cari Informasi Secara Gratis

    Beritasumut.com-Indosat Ooredoo, perusahaan telekomunikasi digital yang telah 52 tahun berkontribusi di Indonesia, terus berinovasi menghadirkan pe

  • 4 minggu lalu

    Ladara Indonesia Platform E-Commerce dari Dharma Pertiwi Diluncurkan

    Beritasumut.com-Dharma Pertiwi meluncurkan Laut Darat Udara (Ladara) Indonesia yang merupakan Platform E-Commerce untuk mewadahi hasil karya keraji

  • 3 bulan lalu

    BUMDES MJ Bordir Unimed Bangun Strategi Pemasaran Berbasis E-Commerce

    Beritasumut.com-Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MJ Bordir melakukan perubahan yang Fundamental pada strategi pemasaran dengan menggunakan strategi

  • 3 bulan lalu

    Presiden Jokowi Berharap RUU KUHP dan Sejumlah RUU Lain Dibahas DPR Periode Mendatang

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunda menunda pengesahan sejumlah ranc

  • 5 bulan lalu

    Pemko Medan Minta Ada Penambahan Sekolah Negeri ke Komisi X DPR RI

    Beritasumut.com-Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi menerima kunjungan kerja Komi

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.