Jumat, 23 Februari 2018
  • Home
  • Ekonomi
  • DPR Desak Pengaturan Batas Minimal Biaya Umrah
pilkada beritasumut.com

DPR Desak Pengaturan Batas Minimal Biaya Umrah

Selasa, 29 Agustus 2017 14:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, menegaskan perlunya pengaturan batas minimal biaya umroh, dalam sebuah Undang-undang khusus penyelenggaraan umrah, agar kasus travel umrah bermasalah seperti First Travel tidak terjadi lagi.
 
"Jika dihitung, biaya perjalanan umroh minimal Rp 21juta, dengan berbagai fasilitas dasar. Sehingga masyarakat tidak mudah tertipu iming-iming ongkos umrah murah, namun pada akhirnya bermasalah," katanya, Senin (28/08/2017).
 
Selain itu, menurut Iskan, keberadaan batas bawah biaya umrah itu perlu diatur, agar dapat melindungi kepentingan jamaah umroh dalam mendapatkan fasilitas minimal di tanah suci.
 
"Jamaah bisa teredukasi bahwa untuk pergi umroh memerlukan biaya minimal sekian, dengan fasilitas sesuai yang dibayarkan. Sehingga mendapat jaminan tidak terlantar di tanah suci," katanya.
 
Seharusnya sejak dulu menurutnya batas minimal biaya umrah perlu diatur, dengan ikut memaparkan berbagai fasilitas yang akan didapatkan calon jamaah, sehingga mereka tidak merasa membeli kucing dalam karung.
 
Iskan menambahkan, untuk menghindari penipuan, calon jamaah umroh juga perlu membuka di website Kemenag mengenai mana saja travel umroh yang sudah resmi berizin. Karena banyak travel belum memiliki izin umroh dari Kemenag, dan hanya berbekal izin kementerian pariwisata, namun berani memberangkatkan umroh. 
 
"Biasanya mereka mendapatkan visa umroh dengan bekerjasama dengan travel yang sudah mendapatkan izin Kemenag. Ini berbahaya, karena tanpa memiliki izin resmi umrah, mereka tidak akan mendapatkan pengawasan dari Kemenag," katanya.
 
Politisi PKS ini menilai bahwa dengan jumlah orang yang ingin pergi umrah sangat besar ditambah pemerintah yang kurang memberikan edukasi dan pengawasan, maka pada akhirnya banyak menimbulkan fenomena travel umrah bermasalah. Untuk itu menurutnya sudah mendesak dibuat Undang-undang khusus umroh agar Kemenag mudah mengawasi.
 
"Peminat perjalanan umroh ini sangat besar sekali, sekitar 800.000 orang per tahun. Oleh karena itu perlu diatur undang-undang khusus untuk melindungi jamaah. Apalagi selama ini peran Kemenag pada penyelenggaraan umrah belum sekuat seperti pada penyelenggaraan haji," pungkasnya.(rel)
T#g:Hajiibadah hajiUmrah
ceritasumut.com
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 23 jam lalu

    Wakil Gubernur Sumut: Ulama Berperan Antisipasi Dini Kekerasan Perempuan dan Anak

    Beritasumut.com-Seusai mengunjungi Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), pada hari ketiga Kunjungan Kerja (Kunker) Wagub Sumut ke Kabupaten/Kota di

  • 3 hari lalu

    Walikota dan BPN Segera Terbitkan Sertifikat Tanah di Seluruh Kota Sibolga

    Beritasumut.com-Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH, mengatakan agar Pemerintah Kota dan BPN membuat semua bida

  • 4 hari lalu

    Wagubsu Ajak Masyarakat Cegah Kekerasan dan Traficking

    Beritasumut.com-Wagubsu Nurhajizah Marpaung mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota Sibolga untuk menutup pintu-pintu masuknya

  • 3 minggu lalu

    Kedokteran Nuklir di RSUP Haji Adam Malik Medan Masih Sebatas Deteksi Penyakit

    Beritasumut.com-Model Kedokteran Nuklir Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik untuk saat ini masih sebatas mendeteksi penyakit dan belum me

  • 3 minggu lalu

    DPD AMPHURI Wilayah Sumbagut Disambut Walikota Medan dengan Jamuan Makan Siang

    Beritasumut.com-Walikota Medan diwakili Wakil Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution Msi, menjamu makan siang Pengurus DPD Asosiasi Muslim Penyelengga

  • Copyright © 2010 - 2018 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.