Jumat, 15 November 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Bupati Karo Minta SKPD Optimalkan Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan

Bupati Karo Minta SKPD Optimalkan Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan

Sabtu, 19 Oktober 2019 13:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Bupati Karo Terkelin Brahmana meminta agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengoptimalkan Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Karo.
 
Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo Sanco Simanullang dalam keterangan tertulis, senin, 14 Oktober 2019 mengungkapkan, Bupati Karo dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si menyampaikan 6 butir instruksi yang harus dilaksanakan Pimpinan SKPD.
 
Adapun ke enam instruksi tersebut antara lain pertama, Melaksanakan secara konsisten Peraturan Bupati tentang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo  dan juga Peraturan Bupati  tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Perangkat Desa.
 
Kedua, melaksanakan Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimasing masing OPD khususnya bagi tenaga honorer. Ketiga, Pengguna anggaran di lingkungan SKPD agar mendaftarkan seluruh tenaga kerja Non PNS  baik pekerja tidak tetap  maupun pekerja harian lepas, termasuk pekerja borongan, pekerja waktu tertentu, perangkat Desa ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan minimal Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian.
 
Selanjutnya keempat, dalam hal melaksanakan proyek pembangunan agar mewajibkan para penyedia jasa, kontraktor/pemborong dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan termasuk proyek yang didanai APBDES(ADD).
 
Kelima, secara konsiten menjadikan BPJS Ketengakerjaan sebagai salah satu persyaratan pengurusan penerbitan izin  termasuk untuk IMB. Dan keenam, seluruh Desa agar menganggarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, perangkat desa dan BPD pada APBD tahun 2019/2020  dimana penahapannya sesuai peraturan yang berlaku.
 
Turut hadir dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Kepala Kepesertaan Bukan Penerima Upah Inggrid Mayasari, Para Camat Se Kabupaten Karo dan juga Kepala Kejaksaan Negeri Karo yang diwakili Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Muhammad Taufik.   
 
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Karo dalam amanahnya turut mendorong Pemerintah Daerah untuk  secara gencar mengoptimalkan BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam proyek jasa konstruksi, tenaga Honor Daerah dan Perangkat Desa.(BS09)
T#g:BPJSBPJS Ketenagakerjaan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 5 jam lalu

    BPJS Kesehatan Menunggak Rp 19 M ke RSUD Pirngadi

    Beritasumut.com-Pemko Medan meminta agar BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan kepada RSUD Dr Pirngadi Medan sebesar Rp.19 miliar. Sebab tunggak

  • 2 minggu lalu

    Inilah Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan, Berlaku 1 Januari 2020

    Beritasumut.com-Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dankesinambungan program jaminan kesehatan, pemerintah memandang perlu dilakukan pe

  • satu bulan lalu

    Anggota DPR Menolak Kenaikan Iuran BPJS

    Beritasumut.com-Anggota DPR RI, yang juga berprofesi sebagai dokter, H Adang Sudrajat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan BPJS ke

  • satu bulan lalu

    Aturan Baru BPJS Kesehatan, Puskesmas di Medan Boleh Rujuk Langsung ke RS Pirngadi

    Beritasumut.com-Sekda Kota Medan Wirya Alrahman mengatakan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi kini telah diperbolehkan menerima rujukan la

  • 2 bulan lalu

    BPJS Ketenagakerjaan Diharapkan Mampu Lindungi Pekerja Pasar

    Beritasumut.com-Program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara kepada masyarakatnya yang disesuaikan dengan kondis

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.