Rabu, 21 Februari 2018
  • Home
  • Ekonomi
  • Belum Ketok Persetujuan Bersama, Kdh/DPRD Lima Daerah Terancam Tak Gajian Enam Bulan
pilkada beritasumut.com

Belum Ketok Persetujuan Bersama, Kdh/DPRD Lima Daerah Terancam Tak Gajian Enam Bulan

Kamis, 04 Januari 2018 18:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Lima Kepala Daerah (KDH) dan DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terancam belum bisa menerima hak keuangan. Hal ini menyusul belum adanya keputusan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) kabupaten/kota 2018 yang diberi batas waktu sebelum tahun anggaran 2017 berakhir. 
 
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Raja Indra Saleh didampingi Kepala UPT Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah I, Dani Lubis mengatakan bahwa hingga Kamis (04/01/2018) lima daerah belum menyerahkan draft Ranperda APBD 2018 ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Kelima daerah ini Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Nias Utara, Kota Tanjung Balai dan Padang Sidempuan.
 
“Untuk Labuhan Batu, informasinya besok Jumat (05/01/2018) baru persetujuan bersama. Sedangkan yang lain masih pembahasan dengan dewan (DPRD). Jadi pedomannya adalah pengambilan Keputusan Bersama sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (2018). Ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomro 12/2017 (tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah),” katanya.
 
Berdasarkan aturan tersebut, lanjut Raja, pada Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa diamanatkan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dijatuhi sanksi administratif. Selanjutnya pada ayat (2) huruf o dinyatakan bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya antara lain apabila persetujuan bersama tidak dilakukan tentang APBD sebelum dimulainnya tahun anggaran setiap tahun (2018).
 
Pada pasal berikutnya (37), juga tertulis bahwa sanksi dijatuhkan oleh Presiden, Menteri, dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dimaksud. Selanjutnya disebutkan beberapa sanksi diantaranya teguran tertulis, tidak dibayarkan hak keuangan selama 3-6 bulan, penundaan evaluasi ranperda, penundaan dan pemotongan DAU atau dana bagi hasil dan lainnya. “Jadi kalau mengacu aturan tersebut, nanti akan dilihat keterlambatan itu ada dimana, apakah kepala daerah, DPRD atau keduanya. Kita sudah menyurati kabupaten/kota meminta percepatan untuk persetujuan bersama,” tambah Dani.
 
Lebih jauh lanjut Dani, sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selama enam bulan tersebut akan diberikan setelah keluar hasil pemeriksaan perihal penyebab keterlambatan pengambilan keputusan persetujuan bersama di masing-masing daerah. Jika disebutkan, baik kepala derah/wakil kepala daerah, DPRD maupun keduanya, maka seluruh gaji dan tunjangan tidak akan diberikan selama enam bulan. Dengan demikian, hak yang biasanya diterima oleh bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota serta seluruh anggota DPRD (anggota dan pimpinan), terancam diberhentikan selama satu semester.
 
Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut Sulaiman Hasibuan menyebutkan bahwa hingga kini, beberapa daerah masih dalam proses eksaminasi untuk diberikan legalitas hasil evaluasi oleh Pemprov Sumut. Disampaikannya, ada tiga kabupaten/kota yang masih diproses yakni Gunung Sitoli, Madina dan Kota Medan. “Untuk Kota Medan sekarang masih proses evaluasi juga, belum masuk ke kita. Karena setelah dari BPKAD evaluasinya, kita tinggal mengeksaminasi, untuk ditandatangani (Gubernur),” tandas Sulaiman. (BS03)
T#g:BPKAD SumutBelanja DaerahDPRD SumutPemprovsuRanperda APBDSumatera Utara
ceritasumut.com
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 13 jam lalu

    Angka Kematian Tinggi, Kenali Gejala Kanker Serviks Sejak Dini

    Beritasumut.com-Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Sumut yang juga Ketua TP PKK Pemprovsu  Ny Hj Evi Diana Erry Nuradi merasa prihati

  • 16 jam lalu

    Pemprov Sumut Usulkan 18 Ranperda di Prolegda Tahun 2018

    Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengusulkan 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke dalam Program Legislas

  • kemarin

    Sumatera Utara Tuan Rumah Paskah Nasional 2018

    Beritasumut.com-Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah perayaan Paskah Nasional tahun 2018. Rencananya kegiatan ini dilaksanakan di Huta Pusukbuhit

  • kemarin

    Wagubsu Ajak Masyarakat Cegah Kekerasan dan Traficking

    Beritasumut.com-Wagubsu Nurhajizah Marpaung mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota Sibolga untuk menutup pintu-pintu masuknya

  • 2 hari lalu

    Gubernur Sumut Resmikan Gedung Karantina Ikan Sistem X-Ray Pertama di Indonesia

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir HT Erry Nuradi MSi, meresmikan Gedung Layanan Pemeriksaan Fisik serta Launching Modernisasi S

  • Copyright © 2010 - 2018 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.