Rabu, 11 Desember 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Anggota DPR Asal Sumbar Ini Tolak Impor Beras

Anggota DPR Asal Sumbar Ini Tolak Impor Beras

Rabu, 23 Mei 2018 12:54:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Anggota Komisi 4 DPR Hermanto menolak tegas kebijakan impor beras yang kembali dilakukan pemerintah baru-baru ini. 
 
“Impor beras merupakan kebijakan yang tidak mendukung kedaulatan pangan dan berimplikasi pada semakin miskinnya petani,” ujar Hermanto menanggapi diterbitkannya izin impor beras sebanyak 500 ribu ton oleh  Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berlaku hingga Juli 2018.  Padahal, Kemendag sebelumnya juga telah menerbitkan izin impor dengan besaran yang sama,  500 ribu ton.
 
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan izin impor dikeluarkan karena pasokan beras dalam negeri kurang meskipun sebelumnya telah dikeluarkan izin impor beras 500 ribu ton.  Menurutnya,  tanda adanya kekurangan pasokan ialah harga beras yang masih tinggi di pasaran. Harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi (HET).
 
Namun menurut Hermanto, kenaikan harga beras saat ini merupakan kondisi yang sengaja diciptakan agar memberi peluang beras impor masuk kedalam sistem pasar. 
 
"Ketiadaan koordinasi antara Kemendag dan Kementan telah menimbulkan situasi yang absurd. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan besar dengan menaikan harga beras. Harga beras medium lalu naik dan bertahan diatas HET. Selanjutnya Pemerintah memutuskan untuk impor beras," paparnya.
 
“Kemendag mencari pembenaran untuk melakukan impor beras,” tambahnya.
 
Dengan akan masuknya beras impor tersebut petani tidak diuntungkan dengan kenaikan harga beras saat ini. "Semestinya pemerintah bisa mengatasi kenaikan harga beras dengan mengoptimalkan penyerapan pembelian beras dari petani dimana saat ini telah masuk musim panen," tuturnya.
 
Belum lama ini Hermanto meninjau kawasan pertanian Bukit Mendawa Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dimana kondisi padi siap panen.  "Petani disana minta agar panenan padi ini dibeli oleh pemerintah," ucapnya.
 
Lebih jauh ia menegaskan, impor beras tidak selaras dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  Undang-undang ini mengamanatkan kedaulatan pangan. "Kedaulatan pangan itu artinya apa yang kita makan berasal dari yang kita produksi. Dengan kata lain pangan kita diproduksi di dalam negeri sendiri," pungkas legislator FPKS dari dapil Sumbar I ini.(rel)
T#g:beras imporImporimpor berasimpor pangan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 4 bulan lalu

    Presiden Jokowi Minta Pemilik Mal Beri Ruang Strategis Brand Lokal

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa pasar Indonesia gede sekali, jangan sampai pasar yang ada yang besar ini dikuasai o

  • 4 bulan lalu

    Singapura Minta Pasokan Durian, Rambutan, Kopi dan Gula Merah dari Medan

    Beritasumut.com-Konjen Singapura untuk Kota Medan, Mr Richard Grosse menggelar silaturahmi dengan Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin SMSi diwakil

  • 4 bulan lalu

    Gunakan B20, Darmin: Impor Solar Sudah Turun Rata-Rata 45 Persen Per Bulan

    Beritasumut.com-Pelaksanaan mandatory Biodiesel 20 (B20) sejak setahun terakhir telah nyata memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. S

  • 4 bulan lalu

    Presiden Jokowi Kurangi Impor Minyak, Biodiesel B20 Akan Diganti B30 Mulai Januari 2020

    Beritasumut.com-Presiden RI Ir H Joko Widodo (Jokowi) berharap pada Januari 2020 nanti pelaksanaan mandatori biodiesel sudah bisa berpindah dari B2

  • 5 bulan lalu

    Pemerintah Ekspor 8,9 Ribu Ton Hasil Perikanan Serentak di 5 Pelabuhan, Termasuk dari Belawan

    Beritasumut.com-Dalam rangka Bulan Bakti Karantina, Mutu dan Hasil Perikanan Tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.