Kamis, 12 Desember 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Andi Akmal: Pemerintah Perlu Terbuka Terkait Impor Beras

Andi Akmal: Pemerintah Perlu Terbuka Terkait Impor Beras

Selasa, 05 Juni 2018 23:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Persoalan data yang membuat keputusan impor beras dinilai anggota DPR Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin sebagai permasalahan yang tidak ada ujungnya. Berpuluh tahun, silih berganti pemimpin mulai presiden, kementerian pertanian, kementerian perdagangan, Bulog hingga BPS, tidak memberikan arah perbaikan bangsa ini menjadi lebih baik akan tata kelola data pangan sampai pada implementasi tata niaganya.
 
“Banyak sekali anomali kebijakan pangan negara kita ini. Tindakan pemerintah yang berupa kebijakan pangan hingga aplikasi lapangan seperti tidak memberi dampak berarti. Sebagai contoh, kebijakan impor beras tapi tidak berdampak pada penurunan harga beras di lapangan. Contoh lain, data menunjukkan stok pangan cukup, tapi kebijakan impor diam-diam dilakukan. Ini sungguh aneh dan tidak masuk akal," ucap Akmal.
 
Akmal meminta kepada pemerintah, jangan ada lagi sandiwara data dan keijakan sunyi yang merugikan rakyat banyak. Pada kutipan data pengadaan luar negeri Perum Bulog, jumlah beras impor yang masuk mencapai 532.526 ton per 23 Mei 2018. kemudian Pemerintah kembali menerbitkan izin impor beras. Tak ubahnya jilid pertama, kuota impor beras yang diberikan untuk jilid kedua ini juga sebanyak 500 ribu ton.
 
Anggota banggar ini mengatakan, banyak masyarakat tidak waspada pada kebijakan impor beras ini kecuali para petani. Hiruk pikuk memanasnya suasana demokrasi pergantian pemimpin daerah secara serentak, kemudian kejadian aksi teror kepada masyarakat di beberapa wilayah, hingga suasana puasa dimana masyarakat fokus beribadah, membuat adanya impor beras ini menjadi sunyi. Masih bagus ada beberapa media dengan beberapa narasumber tetap memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah akan impor beras ini sehingga sekaligus menjadi kontro pemerintah dalam bertindak.
 
“Saya berharap, pemerintah terbuka terhadap situasi mengapa impor beras dilakukan dengan tidak adanya dampak penurunan harga. Tapi yang lebih penting adalah, pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani khususnya, dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya," pungkas Akmal.(Rel)
 
T#g:BerasDPRimpor berasPemerintah
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 4 hari lalu

    Inilah Besaran R-APBD Tahun Anggaran 2020 dan 4 Ranperda yang Ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Tobasa

    Beritasumut.com-Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) menetapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1,143 Triliun. Selain

  • 7 hari lalu

    Pemerintah Putuskan Lelang 20.000 Ton Beras Bulog Turun Mutu

    Beritasumut.com-Pemerintah memutuskan untuk melelang 20.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena mutunya berkurang atau susut. Kementerian Ke

  • satu minggu lalu

    Presiden Jokowi Berharap Staf Khusus Beri Kontribusi Inovasi Pada Kebijakan Pemerintah

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Staf Khusus Presiden (SKP) yang baru diangkatnya pekan lalu bisa memberikan masukan-masukan

  • 3 minggu lalu

    Gara-gara Beritakan Istri Anggota DPRD Deli Serdang Tersungkur, Wartawan Demo ke Polres Deli Serdang

    Beritasumut.com-Puluhan wartawan dan masyarakat peduli wartawan melakukan aksi unjuk rasa damai di Mapolres Deli Serdang, Rabu (20/11/2019). Aksi d

  • 3 minggu lalu

    Bupati Langkat Sampaikan 4 Poin Penting Pada Rakor Pemerintahan

    Beritasumut.com-Bupati Langkat Terbit Rencana PA  membuka Rapat Kordinasi  Pemerintahan (Rakorpem) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lan

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.