Selasa, 17 September 2019
  • Home
  • Ekonomi
  • Aksi Sweeping Oknum Polisi ke UKM Meluas, Giliran Puluhan Pengorek Tanah Galuh Sergai Jadi Sasaran

Aksi Sweeping Oknum Polisi ke UKM Meluas, Giliran Puluhan Pengorek Tanah Galuh Sergai Jadi Sasaran

Selasa, 05 Maret 2019 11:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ilustrasi
Beritasumut.com-Oknum Polisi dari Polres Serdangbedagai semakin terang-terangan meresahkan pelaku usaha, sebelumnya puluhan peternak ayam disweeping, kini giliran  pelaku usaha pengorek tanah galuh sebagai bahan batubata, yang mendapatkan telpon polisi untuk membayar sejumlah kewajiban pengamanan. 
 
Demikian pengakuan sejumlah pelaku usaha pengorekan tanah galuh saat bertemu dengan Presidium Forda UKM Sumut Lie Ho Pheng,  Ketua Forda UKM Sumut Sri Wahyuni Nukman didampingi Sekretaris Chairil Huda, Wakil Ketua  Nurhalim Tanjung serta Wakil Sekretaris Pangeran, belum lama ini. 
 
Di hadapan para pengurus Forda UKM Sumut, salah seorang pelaku usaha pengorekan tanah menyampaikan, pada tahun 2019 ini, ada sebanyak enam pelaku usaha pengorekan tanah Galuh yang sudah didatangi oknum polisi dari Polres Serdangbedagai dan Polda Sumut. “Dari enam orang itu saja, sudah Rp60 juta yang diberikan. Kami jadi seperti ATM oknum kepolisian. Sampai kemarin, kami masih saja mendapatkan telpon agar menyetorkan sejumlah uang sesuai negosiasi,” ujar pelaku usaha yang namanya enggan disebutkan, akhir pekan kemarin. 
 
Pria berbadan tambun ini mengakui, secara fakta hasil kerja yang dilakukan para pelaku usaha pengorekan tanah Galuh ini menguntungkan dua bidang, pertama petani yang hendak menanami padi dan kedua pemilik kilang batu sebagai konsumen yang membeli tanah. Tanah Galuh inilah yang dipakai kilang batu untuk membuat bat bata yang cukup terkenal dari Serdangbedagai. 
 
Pelaku usaha lainnya, L Purba menyebutkan, sebenarnya pelaku usaha pengorekan tanah Galuh hendak mengurus izin, bahkan sudah mencoba melakukannya dengan cara melapor ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serdangbedagai, melalui stafnya kami diantar ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Pemprov Sumut, hasilnya izinnya tidak bisa dikeluarkan karena tidak ada yang mengatur aturan tanah galuh, sebab hal itu tak berkaitan dengan galian c. 
 
"Sebetulnya, kami bukan tidak mau mengurus izin, tapi aturannya yang tidak jelas, sebab ini bukan galian C. Tapi kami selalu didatangi oknum polisi dari tingkatan Polsek, Polres hingga Poldasu. Ujung-ujungnya berdamai,” ujarnya. 
 
Dia menerangkan, adapun praktik usaha yang dilakukannya yakni tanah yang diambil sebenarnya daging tanah yang selama ini oleh petani selalu dicangkul atau dibajak pakai mesin jetor. Karena tanah itu bisa dipakai, maka kami pakai alat berat Beckho membantu petani agar sawahnya bisa ditanami dan dialiri air. Kenyataannya berbeda, pelaku usaha seperti kami ini selalu mendapatkan ancaman dari oknum kepolisian.
 
Purba menjelaskan, kegiatan pengorekan tanah Galuh ini juga dilakukan secara berpindah-pindah.  Untuk satu area, biasanya hanya membutuhkan waktu seminggu dan paling lama 20 hari tergantung luas lahan yang akan dikerjakan.  
 
Dia pun berharap agar aktivitas usahanya tidak menjadi masalah, dan ilegal. Apalagi sambungnya, kebutuhan kilang batu sangat bergantung kepada usaha yang dilakoninya. Untuk tanah yang kami jual sebenarnya tidak mahal-mahal, untuk per motornya dijual seharga Rp300 ribu per motor. 
 
Purba bersama dengan pihak pelaku usaha lainnya sudah pernah mengadakan pertemuan dan sosialisasi bersama pihak terkait, yang  menghasilkan peraturan bupati. Namun sayangnya, peraturan tersebut tidak bisa diselesaikan dan sampai sekarang tidak ada juga peraturannya. Padahal saat itu, sudah ada namanya galian rakyat. Setelah itu diganti dengan  gerakan cetak sawah mandiri. 
 
"Kami tidak bisa dikategorikan sebagai galian C, karena tanah kami tanah galong atau tanah sawah. Dulu sebutnya ada kategori perda tentang galian C ini adalah pasir, kerikil, dan tanah pasir di Sergai, tanah urakan , tanah paling sibuk,” ujarnya. 
 
Menyikapi keresahan para pengeruk tanah galuh ini, Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni Nukman mengatakan akan mengakomodir keresahan tersebut, termasuk akan mempertanyakan regulasi yang mengatur aktivitas para pengorek tanah ada enam pengerok tanah galung yang dijadikan ATM dengan besaran rata-rata Rp 60 juta. Sehingga kondisi ini semakin memberatkan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
 
Dia meminta kepada pihak aparat kepolisian khususnya Kapolda Sumut untuk menghentikan aksi sweeping oknum polisi ke puluhan pelaku usaha di Sumut. Pasalnya, para pelaku usaha bukan tidak mau urus izin, melainkan secara aturan yang mengatur izin usahanya belum ada. Kami mengajak Polda Sumut agar sama-sama mendesak Gubernur Sumut bersama DPRD Sumut untuk melahirkan aturan hukum terhadap ke beberapa bidang usaha yang memiliki kekosongan hukum. 
 
“Pelaku usaha nyaman, pasti Sumut aman secara ekonomi. Di kondisi semakin sempitnya peluang usaha, kami mengajak Polisi dan Gubernur serta DPRD sama-sama melindungi para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil menengah,” ajaknya.(BS08)
T#g:Forda UKMUKMUMKMpunglisweaping UKM
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Buka Seminar UMKM Indomaret, Wabup Dairi Berharap Hasil Produksi Dairi Masuk Gerai Indomaret

    Beritasumut.com-Wakil Bupati (Wabup Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing SH membuka seminar UMKM yang diadakan oleh Indomaret Balai Budaya Sidikalan

  • 3 hari lalu

    Poldasu Periksa Ajudan Wali Kota Terkait OTT Kasus Pungli di BPKAD Pematang Siantar

    Beritasumut.com-Rilan, yang disebut sebagai ajudan Wali Kota Pematang Siantar diperiksa Penyidik Subdit III/Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Kh

  • 2 minggu lalu

    Wali Kota Medan Ingatkan UKM dan Koperasi Garap Potensi Ekonomi Digital Generasi Milenial

    Beritasumut.com-Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-72 Tingkat Kota Medan dimeriahkan dengan UKM Expo Kota Medan 2019 yang digelar di Taman Gajah

  • 3 minggu lalu

    Dua Koperasi Terima Izin Salurkan Gula Rafinasi, Pelaku UKM Diharapkan Dapat Harga Lebih Murah

    Beritasumut.com-Kabar gembira bagi pelaku Usaha Kecil Menegah (UKM) yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman di Kota Medan. Sebentar

  • satu bulan lalu

    Ketua BIN Sumut: Oknum Kepsek Korupsi Dana Bos dan Lakukan Pungli Harus Dipecat

    Beritasumut.com-Realita yang dihadapi masyarakat sangat ironis terhadap hak anak dalam pendidikan. Negara sudah menyiapkan dana untuk pendidikan an

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.