Warga Komplek IDI Kwala Bekala Mengadu ke DPRD Medan Protes Kenaikan PBB


Warga Komplek IDI Kwala Bekala Mengadu ke DPRD Medan Protes Kenaikan PBB
Ilustrasi. (Google)
Medan, (beritasumut.com) – Warga yang bertempat tinggal di Komplek Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jalan Pintu Air, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, memprotes penetapan kenaikan zona nilai tanah atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di daerahnya.

Sebab, dengan kenaikan zona nilai tanah dimaksud berdampak terhadap kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang cukup tinggi hingga 400 persen.
 
Protes sudah disampaikan warga ke Dinas Pendapatan Kota Medan namun tidak ada respon, sehingga warga mengadu ke DPRD Medan, Rabu (28/5/2014) sekaligus menyampaikan surat keberatan agar penetapan zona nilai tanah dapat ditinjau kembali.
 
Salah seorang warga, M Manullang kepada wartawan di gedung dewan, mengatakan, DPRD Medan diharapkan dapat menyahuti surat keberatan warga sekaligus memediasi kepada Pemko Medan mencari solusi. Pemko Medan diminta dapat meninjau kembali kenaikan zona nilai tanah di daerahnya.

Dalam surat pengaduan warga sebagai alasan keberatan kenaikan NJOP yakni karena warga yang menempati perumahan Komplek IDI adalah masyarakat ekonomi lemah. Tidak ada satupun dokter yang tinggal menetap di Komplek IDI saat ini, melainkan masyarakat golongan menengah kebawah dan prasejahtera. Satu unit rumah/satu persil tanah yang dulunya dihuni dokter diperjualbelikan kepada warga dan dipersil dibagi dua atau tiga pembeli.
 
Untuk itu, warga berharap penetapan nilai PBB supaya kembali seperti Tahun 2013 lalu karena nilai PBB Tahun 2014 yang diterima warga melalui SPPT PBB terlalu memberatkan bahkan mencekik leher. Sebelum jatuh tempo pada Agustus nanti diharapkan penurunan PBB dapat terealisasi.
 
Adapun kenaikan PBB yang dinilai sangat tidak wajar seperti SPPT PBB a/n Riany Sebayang warga Jalan Seruling No 04, Kelurahan Kwala Bekala. Pada Tahun 2013 PBB-nya sebesar Rp54.676 namun pada Tahun 2014 sesuai SPPT PBB menjadi Rp751.875.
 
Sama halnya kenaikan PBB yang dialami S Sembiring warga Komplek IDI lainnya. Pada Tahun 2013 jumlah PBB hanya Rp57.090, namun pada Tahun 2014 menjadi Rp751.875.      
 
Menanggapi surat keberatan warga, Anggota Komisi C DPRD Medan Kuat Surbakti kepada wartawan mengatakan, Pemko Medan harus mengakomodir keluhan warga. Penetapan zona nilai tanah yang dilakukan Pemko Medan diharapkan harus tepat sasaran dan tidak memberatkan warga ekonomi lemah. 
 
Disebutkan Kuat Surbakti, pihaknya, akan membicarakan hal tersebut di Komisi C DPRD Medan yang membidangi perpajakan. Sekaligus mengusulkan ke pimpinan supaya dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan warga dan Pemko Medan.

“Kita sangat mengerti keluhan warga, punya niat bayar PBB tapi merasa terbebani karena kenaikan yang cukup drastis,” ujar Politisi PAN ini. (BS-001)

Tag: