Senin, 16 Desember 2019

    Wabup Madina Lowong, Golkar Desak Eksekutif dan Legislatif Konsultasi ke Kemendagri

    Senin, 27 Oktober 2014 22:30:00
    BAGIKAN:
    Imran Khaitamy. (Dok)
    Panyabungan, (beritasumut.com) Setelah Dahlan Hasan Nasution dilantik menjadi Bupati Mandailing Natal (Madina) definitif pada 9 Oktober 2014 lalu, sampai saat ini jabatan Wakil Bupati Madina kosong.

    DPD II Partai Golkar Madina mendesak supaya eksekutif dan legislatif konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Demikian disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar Madina As Imran Khaitamy Daulay, SH di Sekretariat Partai Golkar, Jalan Lintas Sumatera, Desa Parbangunan, Senin (27/10/2014).

    Imran berharap pemerintah dan legislatif (badan legislasi) segera melaksanakan konsultasi ke Kementerian Dalam Negri dan Pemprov Sumatera Utara, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu, terutama tentang UU Nomor 22 Tahun 2014 yang dicabut dan diganti dengan  Perppu No 1 Tahun 2014.

    "Kita berterima kasih betapa antusiasnya komponen-komponen masyarakat dalam mendesak pemerintah daerah untuk segera mengisi jabatan lowong Wakil Bupati Madina. Tapi juga kita berharap agar dalam pengisian jabatan lowong itu terlaksana dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Imram.

    Pimpinan DPRD Madina Harminsyah Batubara yang dikonfirmasi mengakui memang pihaknya masih bingung terkait penerapan undang-undang yang diterapkan terkait posisi wakil bupati yang lowong.

    Untuk itu dalam waktu dekat rencananya Pimpinan DPRD Madina akan melakukan konsultasi ke Kemendagri.

    Ketua KPU Madina Agus Salam Nasution yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya tidak mempunyai kewenangan perihal proses pengajuan dan penetapan wakil bupati sesuai Perppu No 1 Tahun 2014.

    Namun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) baru-baru ini, pihak KPU menyarankan DPRD Madina supaya melakukan koordinasi ke Kemendagri.

    Sementara Sekda Madina M Yusuf Nasution yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya saat ini sedang konsultasi ke Kemendagri. (BS-026)
    T#g:
      komentar Pembaca
      Berita Terkait
  • 4 tahun lalu

    Musda ke-IX Partai Golkar Binjai: Pemilihan Pengurus dan Ketua DPD II 2016-2021

    Beritasumut.com-Walikota Binjai HM Idaham SH MSi membuka secara resmi pelaksanaan Musda (Musyawarah Daerah) ke-IX Partai Golkar Kota Binjai yang digel

  • 4 tahun lalu

    Walikota Binjai Buka Pelaksanaan Musda ke-IX Partai Golkar

    Beritasumut.com-Walikota Binjai HM Idaham SH MSi membuka secara resmi pelaksanaan Musda (Musyawarah Daerah) ke-IX Partai Golkar Kota Binjai yang digel

  • 4 tahun lalu

    Pemprov Sumut : Lebih dari 100 Perda Bisa Dibatalkan

    Beritasumut.com-Pembatalan 54 Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri

  • 4 tahun lalu

    Pemprov Sumut Usulkan Enam Perda untuk Dibatalkan

    Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) hingga Rabu (15/06/2016) ini telah mengajukan pembatalan 54 Peraturan Daerah (Per

  • 4 tahun lalu

    Kunjungi Kabupaten Karo, Setya Novanto Ditabalkan Marga Sinulingga

    Beritasumut.com-Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto beserta rombongan berkunjung ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Minggu (12/06/2016) kemarin.Dal

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.