Tim Terpadu Pemkab Deli Serdang Diminta Bongkar Bangunan PDAM Tirta Deli


Tim Terpadu Pemkab Deli Serdang Diminta Bongkar Bangunan PDAM Tirta Deli
Mberngap Ginting
Pembangunan Gedung PDAM Tirta Deli di Gang BO, Desa Tanjung Morawa  A, Kecamatan Tanjung.
Tanjung Morawa, (beritasumut.com) – Tim Terpadu Pemkab Deli Serdang diminta membongkar gedung PDAM Tirta Deli dan perumahan di sepanjang alur atau pinggiran Sungai Belumai, Gang BO, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, karena dinilai cacat hukum dan menggunakan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lahan Konservasi Daerah Aliran Sungai.

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pinpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Oprasional Penindakan Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPPAN-RI) Lainan Zakri di Tanjung Morawa, Selasa (4/6/2014).

“Kami curiga, kok setiap membangun gedung, pabrik dan perumahan maupun perkantoran selalu di dekat pinggiran sungai. Jangan-jangan tujuannya agar limbah dari gedung, pabrik dan lainnya itu langsung dibuang ke sungai, dengan cara membuat saluran pembuangan bawah tanah,” bebernya.

Salah satu penyebab penyempitan dua sungai besar yang membelah Kota Medan karena banyaknya bangunan di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Bahkan sisi-sisi kedua sungai dipersempit dan diluruskan demi membangun gedung-gedung bertingkat di sekitar DAS

Selain faktor alam, faktor yang seharusnya mendapat perhatian serius adalah faktor yang disebabkan manusia di sekitar sungai itu sendiri. Ini karena Pemkab Deli Serdang lebih mementingkan sisi ekonomi dan bisnisnya daripada mempertimbangkan sisi keberlangsungan hidup manusia dan tumbuhan yang ada di sekelilingnya.

Menurut Lainan, bila Bupati Deli Serdang Amri Tambunan peduli terhadap lingkungan, maka ke depan harus menolak setiap permohonan baru izin pembangunan di sepanjang DAS. Bupati juga harus mengevaluasi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) seluruh bangunan di bantaran sungai.

Selain itu, lanjutnya, dewan juga harus benar-benar melakukan pengawasan, paling tidak mensiasati masalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Terpenting, DPRD Deli Serdang dan DPRD Provinsi Sumatera Utara jangan memberi toleransi pendirian bangunan di DAS.

“Bantaran sungai adalah 15 meter, jadi bangunan bisa berdiri 15 meter dari bibir sungai. Maka jangan ada lagi toleransi pendirian bangunan di bawah 15 meter. Selama ini kita lihat bangunan baru dibangun 8-10 meter tapi didiamkan saja, padahal sebenarnya inilah yang membuat rusaknya masterplan Deli Serdang,” cetus Lainan.

Pria yang konsen terhadap aset negara ini menilai Bupati Deli Serdang, Camat Tanjung Morawa dan Badan Wilayah Sungai Sumatera II sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya banjir nantinya. 

“Boleh saja membangun, tapi harus menghormati hak-hak alam. Jangan mentang-mentang jadi penguasa, semena-mena membuat aturan dan memberi izin berdiri semua bangunan tanpa pernah memikirkan dampak di kemudian hari. Jadi, tidak ada alasan Satpol PP maupun Tim Terpadu Pemkab Deli Serdang untuk tidak membongkar bangunan-bangunan yang berdiri di DAS Sungai Belumai,” tandasnya

Menyikapi hal itu Camat Tanjung Morawa Zainal Abidin Hutagalung mengatakan bangunan itu untuk menyalurkan air bersih ke Kecamatan Tanjung Morawa dan sudah memiliki IMB. (BS-028)

Tag: