Selasa, 25 Februari 2020

    Tak Lulus Lima Tahun, Mahasiswa Kena DO

    Senin, 20 Oktober 2014 21:26:00
    BAGIKAN:
    Darwin Sipahutar. (Dok)
    Medan, (beritasumut.com) – Dalam pasal 17 ayat 3 butir d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa masa studi terpakai bagi mahasiswa untuk program sarjana (S1) dan diploma 4 (D4) maksimal 5 tahun. Kalau tidak mahasiswa akan di-drop out (DO).

    Sekretaris Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Utara Darwin Sipahutar menilai kebijakan ini sebagai kebijakan gaya baru dari produk lama Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) di masa Orde Baru. Peraturan menteri ini secara otomatis akan diterapkan kepada seluruh mahasiswa yang mulai menempuh masa studi pada Tahun Ajaran 2014-2015. 

    “Kebijakan ini akan berdampak bagi mahasiswa dimana hak-hak kebebasan mahasiswa dalam berkembang, bertindak, berucap, kembali terkungkung. Artinya para pemegang hak veto kebijakan ini tidak menginginkan mahasiswa sebagai pribadi yang hebat, pribadi yang kritis, pribadi yang memilih jalan membela untuk rakyat (aktivis kampus). Mereka (kapitalis) lebih menginginkan mahasiswa Indonesia sebagai kaum pekerja bodoh yang miskin dan siap dijadikan sebagai buruh dari kepentingan mereka di negeri ini,” tegas Darwin Sipahutar dalam siaran pers, Senin (20/10/2014).

    Kita bisa melihat peran organisasi kemahasiswaan jika kampus seperti USU, Unimed, UIN (IAIN) dan kampus- lain akan menerapkan kebijakan tersebut. Peran organisasi kemahasiswaan tidak lagi berorientasi pada pembangunan wawasan kebangsaan akibat rasa apatis mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam organisasi kemahasiswaan ekstra maupun intra kampus yang mana selama ini menjadi pilihan paling dominan untuk mengasah daya kritis mahasiswa. Dengan kata lain timbulnya kebijakan ini secara sadar telah membungkam sikap kritis mahasiswa.

    Itulah sebabnya kebijakan yang tidak populis ini harus dilawan demi menangkis meningkatnya apatisme berjamaah mahasiswa terhadap kegiatan organisasi di kampus semakin besar dan secara berangsur-angsur akan meredam pergerakan mahasiswa di setiap kampus. 

    Darwin Sipahutar mengimbau seluruh elemen mahasiswa di Sumut untuk secara bersama-sama menolak kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini dianggap sebagai sebuah tindakan pembodohan pasca reformasi dimana hak-hak mahasiswa sudah diatur dalam undang-undang. (BS-001)
    T#g:
      komentar Pembaca
      Berita Terkait
    Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.