SKPD Pemko Medan Dinilai Masih Buruk Dalam Mengelola Pajak


SKPD Pemko Medan Dinilai Masih Buruk Dalam Mengelola Pajak
Dok
Ketua Komisi C DPRD Kota Medan A Hie
Medan, (beritasumut.com) Hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap Dinas Pendapatan (Dispenda) dan Dinas Pertamanan Pemerintah Kota Medan mengenai pajak hotel, restoran dan reklame masih ditemukan sejumlah kelemahan yang harus diperbaiki dalam pengelolaannya.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Medan A Hie mengatakan hal itu menjadi bukti bahwa kinerja kedua SKPD di lingkungan Pemko Medan itu masih buruk dalam mengelola pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Hasil LHP itu menjadi bukti, karena retribusi pajak dari kedua SKPD itu masih minim," sebut A Hie melalui telepon, Ahad (13/1/2013).

Secara global, kata politisi Partai Demokrat ini, bukan hanya kedua SKPD tersebut yang memiliki kelemahan dalam pengelolaan pajak, namun hampir semua SKPD tidak jauh berbeda. 

"Karena, rata-rata SKPD tidak memenuhi target pajak yang dibebankan. Jadi, jangankan untuk menggali, memenuhi target yang dibebankan saja tidak bisa," katanya.

Menurut Bendahara Fraksi Partai Demokrat ini, untuk memenuhi pajak tersebut tergantung mental dan integritas moral aparatur Pemko Medan, karena potensi pajak yang tersedia cukup besar dan dahsyat. 

"Jika kutipan pajak itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ada, besar kemungkinan akan over target," sebut anggota dewan dari Dapil V ini.

Namun, sebut A Hie, selama ini aparatur Pemko Medan bekerja hanya berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya, dan bukan melihat kepada kemampuan potensi PAD yang harus dicapai. 

"Potensi yang tersedia saja belum mampu diraih secara maksimal, bagaimana pula mau menggali diluar potensi yang ada," kata A Hie mepertanyakan.
 
Kondisi itu, sambung A Hie, dapat dilihat dari PAD Pemko Medan pada TA 2014 dari semua sektor hanya sebesar Rp1,511 triliun lebih. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp66 miliar lebih atau 4,21 persen dari tahun anggaran 2013 sebesar Rp1,578 triliun lebih. Padahal, target PAD yang dituangkan itu berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. 

"Artinya, SKPD itu menargetkan PAD yang diyakininya akan dapat tercapai, itupun tidak terealisasi dengan baik," ungkapnya.

Seharusnya, Pemko Medan memberlakukan sistem reward and punishment (penghargaan dan hukuman). Artinya, sebutnya, Pemko Medan harus memberi reward kepada wajib pajak yang patuh dan melakukan pembayaran pajak secara sempurna serta memberikan hukuman kepada yang sebaliknya, termasuk kepada aparatur penagih pajak yang nakal.

Karena, sampai hari ini Pemko Medan tidak ada memberikan jaminan kepada pembayar pajak yang sempurna dan patuh, termasuk menindak aparatur yang nakal dan "bermain" dalam memungut pajak. 

"Kalau ini tidak dilakukan, sampai kapan-pun indikasi kebocoran pajak itu akan terus terjadi dan PAD tidak akan memenuhi target, apalagi over target," pungkasnya. (BS-001)

Tag: