Ratusan Guru Honor di Madina Demo Tuntut Diangkat Jadi CPNS


Ratusan Guru Honor di Madina Demo Tuntut Diangkat Jadi CPNS
M Saima Putra

Panyabungan, (beritasumut.com) – Ratusan guru honor Kategori II yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Honorer Sekolah Dasar Negeri (FK THSN) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), berunjukrasa di Gedung DPRD Madina, Senin (9/12/2013). Mereka menuntut diangkat menjadi CPNS.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua FK THSN Bisri Samsuri, pengunjukrasa menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang hanya mengangkat 30 persen honerer Kategori II menjadi CPNS. 

Menolak batas ambang kelulusan (passing grade) dan mendesak DPRD Madina serta Plt Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution secepatnya berangkat ke Kemenpan-RB di Jakarta bersama dengan perwakilan tenaga honorer Kategori II Madina untuk memperjuangkan supaya semua Honorer K2 diangkat menjadi CPNS, secara bertahap.

Desakan tersebut disampaikan atas pertimbangan agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara tenaga honerer Kategori II dengan tenaga honerer kategori I yang telah selesai diangkat menjadi CPNS tanpa tes. 

Kemudian tenaga honorer Kategori II Madina sudah mengabdi dengan masa 9 tahun hingga 17 tahun. Selain itu Madina juga masih kekurangan tanaga guru, dan tenaga honorer Kategori II kebanyakan bertugas di daerah terpencil. Selain itu tenaga honorer Kategori II banyak yang sudah berumur di atas 35 tahun sehingga tidak bisa lagi mengikuti pelamar umum.

Setelah berorasi, pengunjukrasa diterima Ketua DPRD Madina Imran Khaitamy Daulay bersama Wakil Ketua Komisi I Iskandar Hasibuan dan Jakfar Sidik di Ruangan Banmus DPRD Madina.

Ketua DPRD Madina dan Wakil Ketua Komisi I dalam kesempatan tersebut menyampaikan, terkait honorer Kategori II, sebelum ada aksi ini, DPRD sudah pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Plt Bupati Madina saat meninjau pelaksanaan ujian CPNS.

“Karena kita menilai ini adalah kebijakan yang tidak produktif. Kebijakan ini sangat merugikan tenaga honorer Kategori II. Ini harus kita sampaikan ke Kemenpan-RB agar direvisi,” jelasnya.

Kalau kebijakan ini dilanjutkan, Madina akan rugi karena Madina dan daerah lain tidak sama pengangkatannya. Walapun nantinya 100 persen diangkat menjadi CPNS, Madina masih akan kekurangan tenaga pendidik, paparnya.

“Kita dari DPRD Madina sangat mendukung gerakan ini. Mengenai permintaan saudara untuk ke Jakarta untuk mendesak ini, kami bersama Komisi I siap bersama FK THSN untuk memperjuangankan ini,” tegas Imran.

Sementara Kepala BKD Madina Sahdan Lubis AP ketika menanggapi pengunjuk rasa, menyampaikan Pemkab Madina juga menyayangkan kebijakan pemerintah pusat terkait guru honorer Kategori II, karena ujian yang harus dilewati adalah lulus dulu ujian dasar. Setelah itu baru bisa ikut ujian kompetensi bidang.

“Kebijakan ini sangat merugikan kita. Apalagi peraturannya, itu wewenang Bupati, hasil disampaikan kepada Bupati, SK dikelurakan Bupati. Tetapi yang berhak mengumukannya adalah Kemenpan. Kan ini sangat aneh,” ujar tanya Sahdan.

“Kita dari BKD berharap 353 orang yang masuk honerer Kategori II ini diangkat menjadi CPNS agar kita tidak kekurangan guru lagi. Apalagi kita sama-sama mengetahui bahwa guru Kategori II sudah ada yang mengabdi selama 15 tahun,” imbuhnya.

Terakhir, Kepala BKD mengimbau masyarakat dan honorer Kategori II tidak percaya kepada orang yang menjanjikan bisa mengurus menjadi CPNS. Saat ini sudah banyak orang yang mengatasnamakan Kepala BKD Madina untuk mengurus honere Kategori II dengan meminta uang. “Itu semua bohong, sekarang kita sistem terbuka,” paparnya.

Sedangkan Plt Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution yang datang atas pemerintaan pengunjuk rasa menyampaikan, sebelum ini terjadi, Dahlan sudah pernah mempertanyakannya kepada Panitia Penerimaan CPNS dari Kemenpan saat itu datang ke Madina. Sebab Dahlan menilai sistem perekrutan Honorer Kategori II sangat merugikan daerah.

Terkait lamaran, surat pelamaran memang selalu ditujukan kepada Bupati. Namun kewenangan tidak diberikan kepada Bupati. Kebijakan ini harus direvisi agar seluruh tenaga honorer Kategori II diangkat menjadi CPNS. Sebab dari hasil wawancara kepada beberapa guru saat melakukan peninjauan ujian CPNS, ada yang mengabdi jadi guru sudah selama 15 tahun mulai dari gaji Rp150 ribu, terangnya.

“Saya sudah suruh BKD Madina untuk mengkonsep surat yang ditujukan kepada Presiden dengan tembusan Menpan dan instansi terkait lainnya. Saat saya mengikuti pelatihan yang narasumbernya dari Menpan, saya juga sudah pernah mempertanyakan ini. Waktu itu saya meminta Menpan agar mengangkat 70 persen lagi tenaga honorer Kategori II agar kita tidak kekurangan guru,” terangnya.

Lanjut Dahlan, untuk itu, apa yang menjadi tuntutan guru honorer Kategori II, Pemerintah dan Ketua DPRD Madina, Komisi I DPRD Madina, siap memperjuangkan hal ini ke pusat dan akan sama-sama berangkat menemui Menpan, jelasnya.

Kesimpulan pertemuan, Plt Bupati Madina bersama Komisi I DPRD Madina dan perwakilan FK TSHN akan berangkat ke Kemenpan-RB pada Kamis (12/12/2013). (BS-026)

Tag: