Selasa, 18 Juni 2019

    Ranperda Retribusi Menara Telekomunikasi Terancam Tak Disahkan

    Kamis, 28 Agustus 2014 18:38:00
    BAGIKAN:
    Ilustrasi. (Google)
    Medan, (beritasumut.com) Kompleksnya masalah pengendalian menara telekomunikasi membuat ranperda atas masalah tersebut terancam tidak disahkan.

    Pasalnya, dari rapat-rapat pansus yang sudah digelar belum ada perwakilan manajemen provider telekomunikasi yang hadir.

    Ketua Pansus Ranperda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi DPRD Medan Goldfried Effendi Lubis di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Rabu (27/8/2014) mengatakan permasalahan telekomunikasi adalah mengenai masalah khalayak ramai yang tidak bisa sembarangan diputuskan.

    Ia mengatakan dalam mengambil keputusan pihaknya perlu menghadirkan dan berdiskusi dengan ahli telekomunikasi dan manajemen provider yang bersangkutan.

    "Sudah dua kali diundang rapat tapi dari pihak provider telekomunikasi belum ada yang datang. Kita khawatir ini akan diklaim dengan keputusan sepihak. Lagipula, kita perlu menghadirkan tim ahli telekomunikasi," ucapnya.

    Goldfried juga menyebutkan batas waktu yang diberi oleh Badan Musyawarah DPRD Medan untuk memparipurnakan ranperda ini adalah 10 September 2014. Namun, ia pesimis itu akan terkejar mengingat belum hadirnya pihak-pihak yang bersangkutan.

    "Selain itu, ini merupakan Ranperda baru yang perlu pengkajian mendalam," ucapnya.

    Sementara itu, dalam rapat tersebut juga terungkap banyak tower atau menara telekomunikasi yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas TRTB.

    Berdasarkan pengkajian pemetaan menara telekomunikasi Bappeda Tahun 2012 ada sekira 2.207 menara telekomunikasi yang berdiri di Kota Medan.

    "Dari pengkajian Bappeda ada 480 zona menara telekomunikasi dimana 450 diantaranya adalah zona existing dan selebihnya adalah zona baru. Namun pengkajian itu belum bersifat formal," terang Kasi Prasarana Bappeda Medan Ferri Ichsan.

    Sementara mengenai bahaya radiasi yang dipancarkan dari sebuah menara telekomunikasi pada kesehatan, Ferri mengaku pihaknya belum melakukan pengkajian sampai ke sana.

    Mengenai tower itu sendiri, Ferri mengatakan saat ini pihak provider telah melakukan pengembangan jaringan dengan memasang tiang-tiang atau tower mikrosel yang bersifat memancarkan sinyal dari menara utama.

    Diketahui, DPRD Medan akan mengesakan Perda Retribusi Menara Telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

    Perda yang serupa juga sudah diterbitkan di kota lain di Indonesia seperti Surabaya dan Yogyakarta.

    Namun, pengkajian mengenai peraturan ataupun dasar pengutipan retribusi dinilai masih perlu dilakukan secara mendalam agar ranperda tersebut berjalan efektif dan tidak merugikan siapapun.

    Hal ini mengingat belakangan ini banyak keluhan warga mengenai keberadaan tower atau menara telekomunikasi yang berada di pemukiman mereka. (BS-001)
    T#g:
      komentar Pembaca
      Berita Terkait
    Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.