Jumat, 24 Januari 2020

    Presiden Tidak Akan Persulit Izin Pemeriksaan Anggota DPR

    Jumat, 25 September 2015 00:51:00
    BAGIKAN:
    Setkab RI
    Pramono Anung.
    Beritasumut.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mematuhi, memenuhi, dan juga menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengharuskan pemeriksaan anggota DPR RI harus dengan seizin Presiden.

    “Presiden (Jokowi) tidak akan mempersulit bahkan akan pro aktif terhadap pelaksanaan pemeriksaan anggota (DPR) karena bagaimanapun Presiden mempunyai komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di sela-sela mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (24/9/2015) siang, dilansir situs resmi Setkab RI.

    Menurut Seskab, Presiden akan meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk  mempersiapkan tata cara prosedur pemberian izin itu, sehingga dilakukan standarisasi, dan juga bisa dilakukan dengan cepat.

    Seskab menegaskan, Presiden sangat mempercayai aparat penegak hukum. “Jadi kalau kemudian ada anggota dewan siapapun itu terindikasi ataupun dipanggil artinya prosedur itu dijalankan. Baru kemudian ada extra effort di Lembaga Kepresidenan atau Presiden sendiri katakanlah mencari tahu kebenaran soal hal itu karena akan menjelaskan seluruhnya kepada penegak hukum,” paparnya.

    Menjawab pertanyaan apakah keputusan MK yang mengharus pemeriksaan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan oleh Presiden terlebih dahulu itu menyudutkan Presiden, Pramono Anung mengatakan, apapun pemerintah menghormati MK karena MK adalah penjaga konstitusi, the guardian of constitution.

    “Jadi betul-betul harus dihormati sehingga apapun yang diputuskan itu sudah tidak ada persoalan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, harus dijalankan. Ini pengalaman kita bersama bukan hanya persoalan izin kepada anggota, mungkin beberapa nggak cocok bagi sebagian kelompok tapi wajib dijalankan,” tegas Pramono.

    Sebelumnya dalam sidang yang berlangsung Selasa (22/9/2015) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa permintaan keterangan kepada anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden, bukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

    Putusan ini tak hanya berlaku untuk anggota DPR, tapi juga berlaku untuk anggota Majelis Permusyawartan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sementara itu, untuk pemanggilan anggota DPRD Provinsi yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan dari menteri dalam negeri. (BS-001)
    T#g:Presiden
      komentar Pembaca
      Berita Terkait
  • 21 jam lalu

    Pangdam dan Kasrem 082/CPYJ Dampingi Kunjungan Wapres RI Ma'ruf Amin di Jombang

    Beritasumut.com-Ribuan Santri di Ponpes Bahrul Ulum, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terlihat antusias menyambut kedatangan Wakil

  • 2 minggu lalu

    Bertolak ke Natuna, Presiden Jokowi Dijadwalkan Tinjau Jajar Kapal dan Bertemu Nelayan

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk melakukan kunjungan kerja, Rabu (08/

  • 3 minggu lalu

    Cegah Longsor, Presiden Jokowi Instruksikan Kepala BNPB Tanam Akar Wangi di Area-Area Gundul

    Beritasumut.com-Sudah dalam perjalanan menuju lokasi bencana tanah longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Minggu (05/0

  • 4 minggu lalu

    Inilah Perpres Tentang Kantor Staf Presiden

    Beritasumut.com-Dengan pertimbangan dalam rangka peningkatan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunik

  • 2 bulan lalu

    Presiden Jokowi Berharap Staf Khusus Beri Kontribusi Inovasi Pada Kebijakan Pemerintah

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Staf Khusus Presiden (SKP) yang baru diangkatnya pekan lalu bisa memberikan masukan-masukan

  • Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.