Pemprov Sumut Tahan DBH Pemkab Langkat Rp22 Miliar


Pemprov Sumut Tahan DBH Pemkab Langkat Rp22 Miliar
Google

Medan, (beritasumut.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat menyampaikan curahan hati dan melaporkan kepada Tim Reses DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan XI Binjai dan Langkat, tentang persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Langkat Tahun 2011-2012 sebesar Rp22 miliar yang masih ditahan Pemprov Sumut.

Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Langkat Marino di hadapan rombongan Tim Reses DPRDSU Dapil XI Binjai-Langkat yang dipimpin H Yan Syahrin selaku ketua tim, di Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Selasa (26/03/2013). 

Dalam pertemuan yang dihadiri Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Sekda Langkat Surya Djahisa, Pimpinan SKPD, Mariono mengungkapkan, bahwa pihaknya ada mendengar dana bagi hasil yang merupakan hak Kabupaten Langkat sampai sekarang belum dicairkan. 

Padahal, pihaknya sudah melakukan pendekatan dan mendatangi Biro Keuangan Pemprov Sumut, namun jawaban yang diperoleh tidak ada dana di Biro Keuangan Sumut. Bahkan anggaran DBH tahun 2012 untuk bulan Oktober-November-Desember 2012 atau triwulan keempat sebesar Rp10 miliar, juga belum dicairkan .

Terkait hal itu, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mengemukakan, Pemkab Langkat akan melayangkan surat kepada Gubernur Sumut untuk mempertanyakan dana DBH yang sesuai undang-undang harus diserahkan kepada Pemkab Langkat. "Dana itu sudah merupakan hasil audit BPK, sehingga sesuai undang-undang, harusnya sudah diserahkan untuk dikelola oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Selain DBH belum cair, Tim Reses DPRD Sumut juga mendengarkan masukan tentang pembangunan jembatan Tanjung Pura sampai saat ini masih satu yang ditangani APBD Kabupaten Langkat.

Seharusnya, kata Kepala Dinas PU Langkat Bambang, ada sejumlah jembatan di jalan penghubung yang harus dikerjakan. Namun dengan keterbatasan anggaran, infrastruktur itu mengalami kendala. Karenanya, meraka meminta dan berharap kepada DPRD Sumut agar pembangunan jembatan selanjutnya bisa ditampung dalam APBD Sumut melalui Bantuan Daerah Bawahan.

Berdasarkan laporan tersebut, Ketua Tim Reses DPRD Sumut Yan Syahrin didampingi anggota tim masing-masing Nurul Azhar Lubis, Syahrial Harahap, Rauddin Purba dan Ferry Tanuray Kaban merasa terkejut dan sangat prihatin, sebab dengan laporan dari BPK bahwa DBH untuk Kabupaten Langkat nyangkut di Pemprov Sumut dan sampai saat ini belum dicairkan untuk TA 2011 sebesar Rp22 miliar. 

“Kita, sebagai wakil rakyat  dari Daerah Pemilihan XI Binjai dan Langkat merasa heran, kok bisa terjadi uang dana bagi hasil senilai Rp22 miliar belum diserahkan oleh Pemprov Sumut, padahal ini kan sudah disahkan. Kemana itu dananya, DPRD Sumut segera akan telusuri dimana nyangkutnya dana bagi hasil itu,” tegas politisi Partai Gerindra ini. (BS-022)

Tag: