Pemprov Sumut Kesulitan Bayar DBH


Pemprov Sumut Kesulitan Bayar DBH
Google

Medan, (beritasumut.com) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini masih kesulitan untuk membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota di Sumut. Padahal dana tersebut merupakan hak masing-masing daerah.

Sejak Tahun 2010 hingga saat ini utang Pemprov Sumut berupa DBH Pajak kepada kabupaten dan kota mencapai angka Rp144.552.726.386.

"DBH Pajak itu merupakan hak kabupaten/kota yang harus segera dibayar. Pemprov Sumut harus segera melunasinya," kata Ketua Komisi C DPRD Sumut Zulkarnaen saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Biro Keuangan Pemprov Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (16/04/2013).

Untuk itu Komisi C, kata Zulkarnain mendesak Pemprov Sumut segera membayar seluruh hutang DBH tersebut selambat-lambatnya tahun depan.

"Kita minta segera dibayar, sehingga tidak menimbulkan praduga macam-macam ditujukan masyarakat kepada Biro Keuangan Sumut maupun Gubernur," katanya pada RDP yang juga dihadiri Kepala Biro Keuangan Setdaprov Sumut Baharuddin Siagian. 

Hadir pada RDP tersebut sejumlah Anggota Komisi C diantaranya Nurul Azhar, Mulkan Ritonga dan Rooslynda Marpaung.

Sementara Nurul Azhar yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan menyebutkan, persoalan DBH Pajak yang hingga saat ini belum diterima kabupate/kota berdampak terhadap tertundanya pembangunan di beberapa daerah di Sumut. Padahal seharusnya dana tersebut langsung diserahkan ke daerah yang memang berhak menerimanya. 

DBH, kata Nurul juga harus dipertanggungjawabkan oleh daerah karena 10 persennya harus digunakan untuk perbaikan sarana, seperti, jalan dan jembatan, sehingga serapan pembangunan di daerah ini maksimal.

Dia menegaskan, untuk Kabupaten Langkat, saja, Pemprov Sumut masih terutang DBH sebesar Rp21 miliar.

Di sisi lain, kata Nurul, pembagian DBH kepada kabupaten/kota juga harus melalui perumusan secara profesional sesuai peraturan maupun ketentuan. "Jangan ada lagi daerah yang merasa dianaktirikan oleh Pemprov Sumut mengenai pembagian DBH tersebut," ujarnya.

Sementara Kepala Biro Keuangan Baharuddin Siagian, bertekad mampu merealisaskan DBH secara keseluruhan ke kabupaten/kota Tahun 2013.

"Biro Keuangan tidak pernah menghambat pencairan DBH maupun dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) sebagaimana yang dikeluhkan kabupaten/kota selama ini, sepanjang tahapan-tahapan berkasnya sudah lengkap," katanya.

Namun demikian dia mengakui pencairan dana untuk Tahun 2012 memang terlambat, namun untuk serapan anggaran 2013, pihaknya akan berupaya untuk terus menggenjot sehingga tidak terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Unit Pelaksana Teknis di kabupaten/kota.

Namun Baharuddin berdalih anggaran BDB terealisasi seluruhnya pada Tahun 2012 ke beberapa daerah. BDB yang telah terealisasi menurutnya diantaranya Kabupaten Asahan sebesar Rp143.842.940.000, Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp10.075.440.000, Kabupaten Labuhan Batu, Rp37.470.782.800, Kabupaten Dairi Rp12.894.188.000, Kabupaten Tapanuli Tengah Rp109.334.145.000, Kabupaten Tapanuli Selatan Rp65.776.476.000.

Sedangkan BDB yang belum terealisasi secara keseluruhan di antaranya Kota Medan  Rp34.665.100.000, baru terealisasai Rp27.620.100.000, Kota Binjai dari Rp88.318.035.661 terealisasi Rp88.173.811.463. KemudianTanjung Balai, dari Rp74,921.588.000 terealisasi Rp62.036.086.080, Kabupaten Samosir dari Rp14.312.620.000 terealisasi Rp10.907.620.000. (BS-022)

Tag: