Pemprov Sumut Jangan Buat Keuangan Pemko Medan Kolaps


Pemprov Sumut Jangan Buat Keuangan Pemko Medan Kolaps
Dok

Medan, (beritasumut.com) – Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan Irwan Ritonga mengakui tunggakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kepada Pemko Medan sebesar Rp500 miliar.

Menyikapi hal itu, DPRD Medan mengingatkan Pemprov Sumut untuk tidak membuat keuangan Pemko Medan menjadi kolaps.

"Pemprov Sumut harus segera mencairkan tunggakan dana bagi hasil tersebut. Sebab, saat ini kondisi kas daerah Kota Medan tidak stabil," kata Bendahara Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Medan A Hie di Medan, Kamis (24/5/2013).

Menurut Ketua Komisi C ini, tidak ada alasan Pemprov Sumut tidak mencairkan dana itu, karena itu memang miliknya Pemko Medan.

A Hie menyebutkan, dana itu sangat dibutuhkan Pemko Medan untuk membayar segala sesuatu yang tertunggak seperti tunggakan pembayaran kepada rekanan atas hasil kerja proyek Tahun Anggaran 2012 dan pencairan dana sertifikasi guru.
 
Selain menyegerakan pencairan itu, anggota dewan dari Dapil V ini juga mengingatkan Pemko Medan maupun Pemprov Sumut untuk tidak mengulangi lagi hal itu ke depan. 

Sebab, hal itu akan mengganggu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan ke depan serta mengganggu program pembangunan yang telah disusun.

“Kalau tunggakan itu terjadi lagi, bukan hanya akan mengganggu tatanan administrasi APBD Kota Medan, tetapi juga merusak tatanan program pembangunan. Sebab dalam penyusunan APBD, DBH itu dimasukkan ke dalam proyeksi anggaran sebagai salah satu pemasukan,” sebutnya.

Selain itu, A Hie, juga meminta sekaligus memaksa Pemko Medan harus menggali sumber-sumber alternatif pemasukan ke kas daerah.

Sementara itu, Kepala BPKD Kota Medan Irwan Ritonga yang dihubungi wartawan menyebutkan dari Rp194 miliar DBH yang dianggarkan, baru Rp95 miliar yang dicairkan.

Sebelumnya, Irwan Ritonga, menjelaskan sepanjang tiga tahun terakhir yakni tahun 2010, 2011 dan 2012, Pemprov Sumut tidak mencairkan seluruh Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemko Medan sebagaimana yang telah dianggarkan sebagai sumber pendapatan dalam APBD Kota Medan setiap tahunnya. 

“Utang DBH Pemprov Sumut pada Tahun 2010 ada sekitar Rp134 miliar dan Tahun 2011 sekitar Rp265 miliar,” katanya.
 
Sedangkan Tahun 2012, sambung Irwan, ditargetkan sebesar Rp184 miliar dan hanya Rp150 miliar yang dicairkan, sehingga tetap ada tunggakan sebesar Rp34 miliar lagi. 

“Berdasarkan hitung-hitungan, nilai DBH pajak yang belum dicairkan Pemprov Sumut tersebut sangat cukup untuk menutupi seluruh tunggakan yang ada. Artinya, kalau dana itu dicairkan cukup untuk menutupi tunggakan SKPD,” jelasnya.
 
DBH dari Pemprov Sumut yang harus diserahkan kepada Pemko Medan itu, lanjut Irwan, merupakan hasil penerimaan pajak daerah diantaranya, dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 
“Hasil penerimaan PKB dan BBNKB, Pemko Medan mendapat porsi 30 persen, sedangkan penerimaan dari PBBKB Pemko Medan mendapat porsi 70 persen. Begitu juga penerimaan dari pajak-pajak lainnya, Pemprov Sumut wajib membagi hasil kepada Pemko Medan sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2009,” ucapnya.
 
Sementara Walikota Medan ketika itu, Rahudman Harahap, mengatakan sesuai janji Pemprov Sumut, DBH itu akan dicairkan pada Februari 2013. Namun, hingga kini dana tersebut belum juga dicairkan. (BS-001)

Tag: