Rabu, 21 Agustus 2019

    Pemko Medan Jangan Jadikan Perda Sebagai Tameng Untuk Menghabisi Menara Telekomunikasi

    Senin, 24 Februari 2014 21:38:00
    BAGIKAN:
    Ilustrasi. (Google)
    Medan, (beritasumut.com) – Fraksi PPP DPRD Kota Medan mempertanyakan desain tata ruang dan wilayah terkait dengan pengendalian menara komunikasi.

    “Kami mengingatkan perda ini nantinya jangan menjadi tameng bagi pemerintah kota untuk menghabisi menara telekomunikasi di Kota Medan, karena komunikasi merupakan sarana penting bagi kehidupan manusia atau menyuburkan menara telekomunikasi sehingga Kota Medan penuh dengan menara,” ujar Anggota DPRD Kota Medan M Yusuf yang membacakan pemandangan umum Fraksi PPP terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (24/2/2014)

    Kemudian, dalam Ranperda ini, Fraksi PPP tidak melihat adanya satu pasal pun yang mengatur tentang pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi oleh pemerintah kota. Padahal menurut Fraksi PPP, peraturan dapat terlaksana dengan baik bilamana informasi atas peraturan tersebut diketahui masyarakat sebagai subjek retribusi. Oleh karena itu, FPPP menyarankan penambahan satu pasal yang mengatur tentang sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi.

    Kemudian, pelayanan pengendalian menara telekomunikasi, sesungguhnya tidak saja menyangkut retribusi dan subjek retribusi. Yang sangat penting adalah perlindungan terhadap masyarakat atas penetapan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang akan diberikan pemerintah kota. Pertanyaannya, bagaimana bentuk pengawasan terhadap pengendalian menara telekomunikasi di Kota Medan.

    Lalu Pada Bab XII Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Retribusi, Pasal 13 Ayat 3 dinyatakan, jika pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Ayat 4 tidak dipenuhi, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebesar 2 persen per bulan dari tagihan tunggakan.

    Pertanyaannya adalah, dalam ketentuan Pasal 13 Ayat 4 tersebut, mengatur tentang apa dan terdapat pada pasal berapa dalam ranperda ini. Karena kalaupun dilihat Ayat 4 pada Pasal 13, ketentuannya mengatur tentang pembayaran retribusi  di rekening kas umum daerah. Artinya tidak connect antara ketentuan Ayat 3 dan Ayat 4 pada Pasal 13.

    “Kemudian pada BAB XII tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Retribusi, terdapat dua pasal yang sama yakni Pasal 13. Yang perlu kami ketahui, apakah penempatan kedua Pasal 13 ini, salah ketik atau disengaja salah. Bila disengaja salah, maka penyusun ranperda ini harus mendapatkan sanksi, tapi bila salah ketik, maka tim penyusun ranperda ini perlu mendapatkan penyegaran sehingga ke depan dalam menyusun ranperda akan lebih teliti,” ujar Yusuf.

    Selanjutnya terkait dengan adanya penulisan BAB XII yang double, pertama mengatur tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi dan yang kedua mengatur tendang kerjasama pengendalian menara telekomunikasi. Fraksi PPP minta penjelasan.

    Selanjutnya pada BAB XIII tentang Tata Cara Keringanan dan Pembebasan Pasal 16 Ayat 1 mengatur pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi. Menurut Fraksi PPP, dengan adanya ketentuan ini, maka ketentuan yang diatur pada BAB XII Pasal 13 Ayat 3 tentang sanksi bagi yang tidak membayar retribusi, akan menjadi sia-sia. Juga ketentuan pada BAB XV Ayat 1 yang mengatur denda pidana kurungan dan pidana denda.

    “Misalnya ada wajib retribusi yang tidak menunaikan kewajibannya, maka wajib retribusi tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan pidana kurungan dan pidana denda bila Walikota membebaskannya dari kewajiban membayar retribusi sebagaimana diatur dalam ranperda ini. Oleh karena itu, kami dari Fraksi PPP mohon penjelasan dari Saudara Plt Walikota Medan,” tegas Yusuf kembali.

    Pada kesempatan itu, Fraksi PPP juga ingin mempertanyakan seberapa besar potensi retribusi di bidang pengendalian menara telekomunikasi. Apakah pemerintah kota sudah melakukan pendataan pontensi wajib retibusi yang ada di Kota Medan, pungkas Yusuf. (BS-001)
    T#g:
      komentar Pembaca
      Berita Terkait
  • 3 tahun lalu

    Konflik di Hermes, Pemko Medan Perlu diajak Bicara

    Beritasumut.com-Tim Pembela Masjid Taqwa Polonia Aliansi Ummat Islam memandang persoalan keributan yang terjadi beberapa hari yang lalu adalah ekses p

  • 3 tahun lalu

    Wika, Korban Trafficking Dipulangkan dari Kuala Lumpur

    Beritasumut.com-Warga Negara Indonesia diduga menjadi korban human trafficking atau Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) di Malaysia terus bertambah.

  • 3 tahun lalu

    Granat Kota Medan Dukung Pemko dan DPRD Tambah Anggaran Kepolisian

    Beritasumut.com-Granat Kota Medan mendukung Pemko Medan dan DPRD Medan menambah anggaran Kepolisian khususnya dalam rangka pemberantasan narkoba. Hal

  • 3 tahun lalu

    Antisipasi Bolos, Sekolah Ini Miliki CCTV yang Terkoneksi ke HP Orangtua Siswa

    Beritasumut.com-Untuk mengantisipasi siswa yang membolos sekolah, banyak cara yang dilakukan pihak sekolah agar siswanya tak dapat membolos saat jam s

  • 3 tahun lalu

    Hujan Deras Sambut Hari Pertama Sekolah di Langkat

    Beritasumut.com-Memasuki hari pertama masuk sekolah, para siswa sekolah yang akan mengikuti proses belajar mengajar di Tanjung pura, pada hari ini, Se

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.