Pemilih Ganda dan Surat Suara Sudah Dicoblos Picu Kerusuhan di Dairi


Pemilih Ganda dan Surat Suara Sudah Dicoblos Picu Kerusuhan di Dairi
Ist

Medan, (beritasumut.com) – Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sumatera Utara mewarning (memberi peringatan keras) Komisi Pemilihan Umum agar menunda Pilkada Dairi jika persoalan 30.000 pemilih ganda yang terjadi tidak segera diberesi, demi menghindari kerusuhan yang lebih besar.

“Kita beri waktu 2 x 24 jam sejak 4 Oktober 2013 segera memberesi persoalan pemilih ganda, sebelum pelaksanaan Pilkada Dairi,” warning Sekretaris DPD PDI Perjungan Sumut H Muhammad Affan SS didampingi Wakil Ketua Wakil Sekretaris, Analisman Zalukhu SSos MSP, Drs H Akhyar Nasution dan Drs Soetarto MSi di Sekretariat DPD PDIP Sumut, Jalan Hayam Wuruk, Medan, Sabtu (5/10/2013) kemarin.

Affan maupun Analisman menyatakan, salah satu persoalan yang memicu kerusuhan di Kantor KPU dan DPRD Dairi, ada beberapa kejadian yang mencederai Pilkada Dairi, diantaranya ditemukan lebih kurang 30.000 pemilih ganda, keterlibatan aparatur pemerintahan mulaui dari kepala dinas, lurah, camat, kades dan PNS dan disinyalir adanya suara sudah dicoblos salah satu pasangan calon.

“Masalah keterlibatan aparatur pemerintahan dan adanya kotak suara yang sudah rusak sebelum digunakan pada hari H 10 Oktober, sudah dilaporkan oleh DPC DPDI Perjuangan maupun pasangan calon Nomor Urut 2 Passiona M Sihombing/Insanuddin Lingga ke panwaslu,” kata Affan.

Analisman Zalukhu juga menyatakan, dari hasil kunjungan maupun perhitungan dilakukan DPD PDIP ke lapangan, secara kasat mata terjadinya pemilih ganda lebih kurang 30.000 ada di 5 kecamatan.

“DPD sepakat agar masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) diperbaiki, karena masyarakat yang hadir pada rapat DPT juga menuntut agar daftar pemilih ganda diperbaiki. Kalau dalam waktu 2 kali 24 jam atau sampai hari Ahad (6/10/2013) belum diperbaiki, kita minta Pilkada Dairi ditunda,” tandas Analisman.

Affan maupun Analisman minta KPU Sumut dan Bawaslu Sumut agar turun mengintervensi dan mengambil sikap terkait dengan kekisruhan pelaksanaan tahapan pilkada dan melakukan pengawasan. Plt Bupati Dairi dan seluruh aparatur pemerintahan diminta bersifat netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon.

“Bawaslu disini harus memberi perhatian masalah netralitas PNS dan menindaklanjutinya, agar kerusuhan tidak semakin melebar. Plt Bupati dan jajarannya sebagai DES pilkada agar memfungsikan dirinya sebagai penyelenggara negara,” ujar Affan mengingatkan.

Soetarto maupun Akhyar Nasution juga mengingatkan, KPU Sumut yang belum terkontaminasi perlu mengambil tindakan tegas dan intervensi, sesuai ketentuan dan Bawaslu Sumut perlu melakukan pengawasan intensif turun langsung ke Dairi, tidak lagi mengawasi dari pemberitaan media. 

“Aparat keamanan khususnya kepolisian juga harus arif dan bijaksana, mengutamakan penegakan kebenaran ketimbang penegakan keamanan,” tambah Akhyar.

Affan yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut itu berharap, penyelenggaraan dan pelaksanaan pilkada harus sesuai ketentuan dan UU, serta dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil agar diperoleh hasil yang berkualitas dan bermartabat. 

“Kita tidak ingin tahapan Pilkada Dairi dicederai pihak-pihak yang menghalalkan segala cara dan mencabik-cabik hak demokrasi rakyat,” tandas Affan. (BS-022)

Tag: