Kamis, 24 Oktober 2019

    Pemerintah Hentikan Sementara Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta

    Selasa, 19 April 2016 10:54:00
    BAGIKAN:
    beritasumut.com/ist
    Menko Kemaritiman Rizal Ramli didampingi Menteri LHK dan Gubernur DKI mengumumkan keputusan pemerintah terkait reklamasi Teluk Jakarta, di Gedung BPPT, Jakarta.
    Beritasumut.com-Setelah dilaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan diikuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (18/04/2016) sore, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta.

    "Secara objektif, kita hentikan sementara, kita moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Moratorium dilakukan sampai semua persyaratan dilengkapi, termasuk soal perizinan dan lain-lain," kata Menko Kemaritiman Rizal Ramil dalam jumpa pers yang digelar seusai rapai koordinasi itu.

    Selain menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta tersebut, dalam pertemuan itu juga disepakati pembentukan komite bersama atau joint commite untuk menyelesaikan masalah itu. "Supaya masalah ini bisa diselesaikan secepatnya. Tim akan segera merapatkan apa yang perlu diselaraskan dari aturan yang ada, melakukan audit dari aturan yang sudah ada apakah ada lubang, dan apa yang perlu diperbaiki," kata Rizal.

    Ia menyebutkan, komite bersama akan diisi oleh para pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Kabinet.

    "Mulai hari Kamis, tim ini akan membahas. Mereka akan melakukan audit, apa yang masih bolong akan diperbaiki," pungkas Rizal, seperti dilansir setkab.go.id.(BS01)

    T#g:reklamasi
      komentar Pembaca
      Berita Terkait
  • 6 bulan lalu

    Sepanjang 2019, Pemerintah Akan Reklamasi Tambang Lebih Dari 7.000 Hektar

    Beritasumut.com-Guna memulihkan kembali daerah bekas kegiatan pertambangan, pemerintah menargetkan akan melakukan reklamasi tambang seluas 7.000 he

  • 2 tahun lalu

    DPR: Reklamasi Jalan Terus Berarti Membiarkan Negara Dalam Negara

    Beritasumut.com-Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto berpendapat, bila proses pembangunan pulau reklamasi terus dilanjutkan maka ini berarti membiarka

  • 3 tahun lalu

    Pemerintah Perketat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

    Beritasumut.com-Dengan pertimbangan bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan

  • 3 tahun lalu

    DPR RI Ingatkan Dampak Jika Reklamasi Dilanjutkan

    Beritasumut.com-Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menilai kebijakan pemerintah, khususnya Menko Maritim dan Gubernur DKI, untuk melanjutkan

  • 3 tahun lalu

    Seskab: Presiden Minta Jangan lakukan Kriminalisasi Eksekutif yang Lakukan Proses Pembangunan

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati),untuk tida

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.