Sabtu, 20 Juli 2019

    Menaker Pastikan Revisi Program JHT BPJS Segera Selesai

    Selasa, 11 Agustus 2015 20:40:00
    BAGIKAN:
    Dokumentasi
    Menteri Ketenagakerjaan (Menakera) M Hanif Dhakiri.
    Beritasumut.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menakera) M Hanif Dhakiri mengatakan proses revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus dikerjakan. Target revisi PP  ini akan sesegera mungkin diselesaikan.

    Proses revisi terus dilakukan dengan melibatkan lintas kementerian dan instansi terkait. Bahkan Hanif  pun telah melakukan diskusi dan dialog untuk menampung aspirasi dari perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha untuk membahas revisi PP JHT ini.

    "Tahapan revisi PP program JHT terus dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Kita dorong terus agar segera selesai sesegera mungkin," ujar Menaker di Jakarta, Selasa (11/8/2015).

    Hal tersebut diungkapkan Hanif Dhakiri seusai menghadiri Sosialisasi era baru BPJS Ketenagakerjaan di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin (10/8/2015) malam. Turut hadir dalam acara ini Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin,  Plt Wali Kota Palembang Harnojoyo  dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Evlyn G Massasya.

    Menaker Hanif menegaskan bahwa terkait revisi program JHT ini posisi pemerintah tidak salah dalam menetapkan aturan PP tersebut. Namun alasan revisi ini dilakukan lebih karena konstruksi dari sistem jaminan sosial  yang ideal belum "nyambung" (sinkron) dengan realitas dengan realitas ketenagakerjaan di lapangan.

    "Dalam PP ini sebenarnya pemerintah tidak mengambil langkah yang salah, tapi memang terdapat kesenjangan fakta di lapangan terutama berkaitan dengan kepastian status  kerja dan sistem pesangon saat terjadi PHK," kata Hanif.

    Ada Ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT BPJS Ketenagakerjaan itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kenyataan di lapangan yakni sering dijumpai karyawan baru mendapakan pesangon setelah tiga atau empat bulan setelah PHK, atau menerima tidak penuh.

     "Faktanya ada yang bekerja dengan sistemnya on dan off, kemudian untuk yang PHK memang ada yang sudah menerapkan sistem perlindungan melalui pesangon.Tapi memang kenyataan di lapangan hal tersebut terkadang belum tidak berjalan dengan baik," kata Hanif.

    Oleh karena itu, pemerintah akan menekankan agar PP tersebut nantinya dapat memberikan pengecualian kepada para pekerja yang terkena PHK, sehingga mereka bisa mencairkan tabungan JHT sesegera mungkin paling lambat satu bulan setelah keluar dari perusahaan tempat mereka bekerja.

    Hanif menambahkan revisi itu dilakukan atas arahan langsung dari Presiden Joko Widodo dalam menanggapi berbagai aspirasi dari para pekerja yang merasa keberatan jika dana JHT pada BPJS Ketenagakerjaan baru bisa dicairkan setelah 10 tahun bekerja, atau saat pekerja memasuki usia 56 tahun.

    Aturan itu berlaku bagi kepesertaan yang sudah memasuki masa lima tahun dan terkena PHK sebelum 1 Juli 2015. 

    "Untuk para pekerja yang di PHK sebelum 1 Juli 2015 tetap bisa melakukan pencairan JHT-nya sekarang, asal pekerja itu terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan aturan yang ada," pungkas Hanif. (BS-001)
    T#g:Menaker
      komentar Pembaca
      Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    Menaker Minta Gubernur Awasi Aturan Perhitungan THR Pekerja Perusahaan Swasta

    Beritasumut.com-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Ha

  • 3 bulan lalu

    Sukses Terapkan SMK3, PT Pollung Karya Abadi Raih Penghargaan dan Apresiasi dari Kemenaker RI

    Beritasumut.com-PT Pollung Karya Abadi berhasil meraih sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian Tenaga K

  • 9 bulan lalu

    Tetapkan Kenaikan UMP 2019 Sebesar 8,03 Persen, Baru 26 Provinsi yang Sudah Lapor ke Menaker

    Beritasumut.com-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengemukakan, hingga saat ini sudah 26 provinsi telah menyampaikan laporan tentang

  • 2 tahun lalu

    Menaker RI Buka Dies Natalis dan Launching Bursa Kerja Khusus di Universitas Simalungun

    Beritasumut.com-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Muhammad Hanif Dhakiri membuka acara Dies Natalis sekaligus Launching Bursa K

  • 2 tahun lalu

    Partisipasi Organisasi Masyarakat Sangat Diperlukan Bagi Pembangunan Ketenagakerjaan

    Beritasumut.com-Agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh elemem masyarakat. Diharapkan, organisasi m

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.