Sabtu, 23 November 2019

    Masyarakat Pertanyakan Tindak Lanjut Dugaan 18 Pelangaran Bupati Madina

    Kamis, 21 Februari 2013 13:19:00
    BAGIKAN:
    M Saima Putra

    Panyabungan, (beritasumut.com) – Perwakilan ulama, tokoh masyarakat dan Generasi Muda Mandailing Natal mendatangi Kantor DPRD Madina untuk mempertanyakkan tindak lanjut dugaan 18 pelanggaran Bupati Madina HM Hidayat Batubara yang diserahkan pada aksi demo, 17 Januari 2013 lalu.

    Perwakilan diterima Ketua DPRD Madina As Imran Khaitamy Daulay SH, Anggota Fraksi Golkar Plus Arsidin Batubara dan Sekretaris DPRD Sahnan Batubara di Ruang Bamus DPRD Madina, Panyabungan, Madina, Sumatera Utara, Rabu (20/02/2013).

    Tuang Bais perwakilan Ulama Madinamenyampaikan, kedatangan mereka ke Gedung DPRD untuk mempertanyakan sudah sejauhmana kinerja Anggota DPRD terkait dugaan 18 Pelanggaran Bupati Madina yang sebelumnya buktinya sudah diserahkan ke DPRD.

    “Sudah sejauhmana? Karena kami mendapat isu persoalan itu tidak akan jalan, sebab Anggota DPRD diduga telah dibayar Bupati jangan dibentuk pansus. Kalau ini betul terjadi Madina akan hancur,” sebutnya.

    Mari sama-sama kita perhatikan Madina yang dirundung musibah. Ini bukan ulah masyarakat melainkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap bencana yang baru saja terjadi di Madina, paparnya.

    “Apabila seorang pemimpin itu telah telodor kinerjanya, kita yang menjadi korban. Untuk itu perlu kita memberikan peringatan dan menggantinya. Kita tidak akan biarkan pemimpin yang melakukan kezoliman,” tegasnya.

    H Yahyauddin yang juga ulama, juga mempertanyakan sudah sejauhmana tindak lanjut aksi yang mereka lakukan pada 17 Januari lalu.
    “Kenapa kami mempertanyakan ini kembali, karena kami ingin mengetahui kepastian terkait yang telah kami sampaikan pada demo yang dulu. Karena kalau ini tidak jelas kemungkinan aksi demo kedua dengan jumlah masyarakat yang lebih banyak kemungkinan akan ada. Kalau ini sampai terjadi kami tidak bisa menghalangi masyarakat dan tidak bertanggung jawab,” sebutnya.

    Oleh karena itu diminta kepada DPRD Madina supaya membentuk pansus ataupun hak veto untuk menyikapi persoalan ini, agar tidak terjadi demo yang lebih besar.

    Kemudian di luaran telah beredar kabar bahwa sebagian Anggota DPRD Madina telah dibayar Rp1,5 miliar supaya tidak membentuk pansus terkait persoalan ini. Hal itu terungkap setelah salah seorang wartawan mempertanyakan hal tersebut kepada Bupati.

    Sedangkan Irwansyah perwakilan Generasi Muda Madina atau Naposo Nauli Madina menyampaikan, sebanyak 31 DPRD Madina telah menyetujui pembentukan pansus. “Kita akan datangi semua Anggota DPRD Madina agar secepatnya membentuk pansus terkait pelangaran yang dilakukan Bupati Madina. Dapat saya sampaikan, dari hasil Tatib DPRD yang kita ketahui, untuk melakukan hak angket harus perlu rekomendasi 7 anggota DPRD dari 2 Fraksi. Kalau itu terpenuhi hak angket akan ada. Dan untuk melakukan Bamus harus ada 22 orang. Kalau itu semua terpenuhi maka paripurna akan dilakukan dan di paripurna akan terbentuk pansus,” paparnya.

    Masih kata Irwansyah, seperti yang disampaikan ulama sebelumnya, kalau persoalan ini tidak tuntas massa yang akan melakukan aksi demo akan lebih banyak. Pada demo pertama 10 ribuan massa, nanti akan datang 30 ribuan massa yang akan melakukan aksi demo, sebutnya.

    Hal yang sama disampaikan Tokoh Masyarakat Madina H Ismail Hakim Lubis (H Atas). “Sudah sampai mana tindak lanjut yang kami serahkan itu kepada DPRD Madina terkait fakta-fakta kesalahan Hidayat Batubara,” tanyanya.

    “Saya ikut dalam aksi ini bukan karena ada kekesalan saya kepada Bupati, tetapi saya kasihan melihat masyarakat saya yang mengeluh terkait kepemimpinan bupati sekarang. Kalau saya tidak ikut, saya merasa berdosa sebagai Tokoh Masyarakat Madina,” paparnya.

    Sementara Ketua DPRD Madina As Imran Khaitamy Daulay SH yang didampingi Arsidin dari Fraksi Golkar Plus dan Sekwan DPRD Madina menyampaikan, sebagai Ketua DPRD Madina intinya menunggu usulan dari anggota DPRD Madina atau sudah dibamuskan.

    “Kalau usulannya sudah datang kepada saya, saya sebagai Ketua DPRD tidak akan buat proses ini lama. Tetapi usulan itu belum ada datang, intinya saya menunggu. Saya tidak bisa mengintervensi Anggota DPRD lainnya, karena semua anggota DPRD mempunyai hak pendapat yang lain-lain. Jadi sebagai Ketua DPRD Madina saya tidak bisa intervensi anggota DPRD yang laia. Yang saya bisa garansi adalah Fraksi Golkar, karena selain Ketua DPRD, saya juga sebagai Ketua DPD Golkar Madina,” katanya.

    Ditekankan, Golkar tidak akan lari segaris pun dari persoalan ini. Golkar akan tetap bersama rakyat untuk menerima aspirasi-aspirasi masyarakat ini. Imran sudah menekankan kepada Fraksi Golkar agar tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait persoalan itu.

    Ditambahkan Arsidin, terkait persoalan ini, DPRD perlu dukuangan dari masyarakat dan ketua-ketua partai politik. Masih kita ingat pada aksi yang pertama, di situ ada dua ketua partai politik sebagai delegasi. “Saya rasa dengan adanya Golkar ditambah dua partai yang ikut dalam aksi, hak angket ini mungkin akan terbentuk,” katanya.

    Kemudian kepada DPRD lainnya supaya jangan terlalu dangkal untuk menykapai persolan ini, mari kita cari pembuktian data-data yang diserahkan masyarakat ini,” pintanya. (BS-026)
    T#g:
      komentar Pembaca
      Berita Terkait
  • 4 tahun lalu

    Bupati Tidak Hadir, Paripurna Istimewa Hanya Dihadiri 10 Anggota DPRD Madina

    Beritasumut.com - Pembacaan pidato kenegaraan dalam Hari Ulang Tahun ke-70 Republik Indonesia pada Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Mandailing Natal

  • 4 tahun lalu

    Anggota DPRD Madina Erwin Nasution Gelar Sunat Massal di Ulu Pungkut

    Beritasumut.com - Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dari Fraksi Partai Golkar, Erwin Efendi Nasution, melakukan sunat massal bagi kelua

  • 4 tahun lalu

    Pemkab Diminta Konsultasi ke DPRD Terkait Anggaran Pilkada Madina

    Beritasumut.com - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) diminta konsultasi dengan DPRD Madina terkait anggaran Pemilihan Kepala Daerah Madina

  • 5 tahun lalu

    Komisi IV DPRD Akan Rekomendasikan Pemberhentian Kadis Kesehatan Madina

    Beritasumut.com - Banyaknya permasalahan Kadis Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) drg Ismail Lubis, membuat Komisi IV DPRD Madina akan sege

  • 5 tahun lalu

    IM3 Kecewa Kinerja Komisi IV DPRD Madina

    Beritasumut.com - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muslim Madina (DPP IM3), merasa kecewa terhadap kinerja Komisi IV DPRD Kabupaten Mandailing Na

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.