Kubu ARB Tolak Konsolidasi Agung Laksono di Medan


Kubu ARB Tolak Konsolidasi Agung Laksono di Medan
Ajib Shah. (Ist)
Beritasumut.com - Menyikapi rencana Konsolidasi Nasional Partai Golongan Karya (Golkar) yang akan digelar kubu Agung Laksono di Medan, Sabtu (11/4/2015) besok, mendapat penolakan dari pengurus dan kader Partai Golkar pendukung Aburizal Bakrie (ARB).

Dengan sikap ini, semakin menguatkan perseteruan yang terjadi dan mempertegas terciptanya dua kubu kepengurusan Partai Golkar di Sumatera Utara (Sumut). Sejumlah pengurus dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumut ikut menyampaikan komitmennya terhadap kepemimpinan Ajib Shah sebagai Ketua DPD Golkar Sumut.

Dalam pertemuan rapat pleno DPD Golkar Sumut di Balai Rasa Sayang Hotel Polonia, Medan, Jumat (10/4/2015) sore, Wakil Sekretaris DPD Sumut M Faisal mengaku bahwa namanya dicatut dalam daftar atau surat keputusan (SK) penetapan pelaksana tugas (Plt) kepengurusan yang ditandatangani Agung Laksono dan Zainuddin Amali sebagai Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP.

Faisal mengaku mendapatkan informasi dari awak media perihal tersebut. Faisal yang juga Anggota DPRD Sumut itu pun menyampaikan klarifikasi tertulisnya kepada Ketua DPD Golkar Sumut Ajib Shah di hadapan seratusan kader, pengurus dan anggota dewan.

"Saya tidak tahu nama saya masuk di kepengurusan itu. Jadi secara tertulis saya akan sampaikan klarifikasinya," ujarnya bersama Wakil Bendahara Horas Sitompul, menyampaikan pernyataan tetap loyal kepada Ketua DPD Golkar Sumut di bawah pimpinan Ajib Shah.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD sekaligus Anggota DPRD Sumut Hanafiah Harahap juga mengaku tidak pernah meminta namanya masuk dalam daftar Plt tersebut. Sehingga ia pun mempertegas keberadaannya sebagai bagian dari kepemimpinan Ajib Shah. Bahkan ia menyatakan tidak pernah ingin menjadi pemberontak sejak masuk Golkar pada 1982 silam.

"Saya kira tidak gampang masuk kategori pemberontak, apalagi pengkhianat. Sekarang saya sampaikan secara administrasi, mempertegas keberadaan saya sebagai bagian dari kepemimpinan H Ajib Shah," katanya.

Klarifikasi selanjutnya disampaikan Isma Padli Pulungan yang namanya juga masuk daftar Plt Pengurus DPD Golkar Sumut versi Agung Laksono. Dirinya mengaku sudah dihubungi oleh beberapa orang yang mempertanyakan kebenarannya. Namun dalam pertemuan tersebut, hal itu dibantahnya. Termasuk dengan menyebutkan jika potensi pengkhianatan seperti terjadi saat ini, telah terlihat sejak lama.

"Tidak mungkin saya mau turun kelas. Kalau pengkhianatan ini, orang dekat ketua sendiri dan sudah lama saya prediksi," katanya.

Namun berbeda dengan yang lain, Isma tidak menyampaikan pernyataan tertulisnya kepada Ajib Shah. Menurutnya karena dirinya tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan, sehingga tidak perlu membuat klarifikasi tertulis. Meski begitu, ia tetap menyampaikan komitmennya kepada Ketua DPD Golkar Sumut itu.

Mendengar pernyataan Isma Padli, Wakil Sekretaris DPD Golkar Sumut Daud Syah meminta semua kader yang menolak namanya dicatut dalam SK tersebut, untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis. Hal ini karena Golkar merupakan organisasi yang menggunakan cara yang administratif.

Ketua DPD Golkar Sumut Ajib Shah yang memimpin rapat juga menyebutkan sejumlah kader sudah menyampaikan klarifikasinya atas keterlibatan nama dalam SK Plt tersebut, seperti Sabar Syamsurya Sitepu dan Fernando Simanjuntak. Menurutnya, bagi kader yang tidak menyanggah pencatutan namanya, akan diberikan sanksi tegas.

Selain itu, pihaknya juga akan segera mencari pengganti pengurus DPD Golkar yang dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi melakukan pengkhianatan. Bahkan atas tindakan penempatan alamat sekretariat DPD Golkar Sumut oleh kubu Agung melalui Leo Nababan yang ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Sumut, pihaknya akan melaporkannya kepada kepolisian.

Namun Ajib tetap mengingatkan agar seluruh kader Golkar di Sumut untuk tidak bertindak di luar hukum. Sebab, meskipun menyampaikan imbauan untuk tidak menghadiri konsolidasi, dirinya tidak mengamini tindakan premanisme seperti dilakukan kubu Agung Laksono yang dinilai tidak patuh dan taat hukum dengan melanggar hasil putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kita tinggalkan gaya-gaya premanisme. Tetapi insya Allah kita akan komunikasi ke Kapolda Sumut untuk melarang kegiatan tersebut yang digalang kelompok tertentu," sebutnya.

Ketua DPD Golkar Pematang Siantar Mangatas Silalahi yang hadir bersama dengan sejumlah pimpinan partai kabupaten/kota lainnya, menilai rencana pelaksanaan konsolidasi yang digelar di Sumut merupakan contoh untuk dijadikan acuan keberhasilan kubu Agung menggalang kekuatan di daerah-daerah untuk mencapai kekuasaan.

"Sumut adalah test case, kalau berhasil, maka provinsi lain akan ikut dilaksanakan konsolidasi serupa mengatasnamakan Golkar," sebutnya yang hadir bersama sejumlah DPD kabupaten/kota seperti Medan, Simalungun, Labuhan Batu, Labura, Labusel, Madina, Dairi dan Humbahas serta pengurus lainnya.

Mangatas juga menyatakan kesiapan mereka untuk mengawal penolakan kegiatan tersebut. Sebagaimana disebutkannya, sudah ada pihak yang mempublikasikan kepengurusan Plt di daerahnya. Sehingga sempat menimbulkan tanda tanya di kader.

Sebelumnya, Ajib Shah juga telah menyampaikan bahwa, kubu Agung Laksono tidak berhak melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah di Sumut. Sebab partai pengusung pada pilkada mendatang adalah partai peserta Pemilu dan Pilpres 2014 lalu. (BS-035)

Tag: