Kemampuan Caleg Pengusaha Tambang Diragukan

Kemampuan Caleg Pengusaha Tambang Diragukan
Google

Panyabungan, (beritasumut.com) – Keikutsertaan pengusaha tambang emas pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang, diragukan kemampuannya. Apakah mereka paham tugas dan fungsi DPRD?

Demikian disampaikan Ketua Majelis Muslim Madina Faisal Ardiansyah di Panyabungan, Kamis (30/5/2013), menanggapi informasi para pengusaha tambang diduga ilegal banyak yang ikut mencaleg.

Dikatakanya, tidak ada yang salah soal pencalegan para pengusaha tambang. Sebab di satu sisi ada keuntungan bagi masyarakat yaitu lebih banyak opsi pilihan calon. Namun apakah semuanya sadar dan tahu tugas serta fungsi DPR yang sebenarnya? “Saya sendiri ragu,” paparnya.

DPRD yang sekarang saja dalam satu periode belum juga maksimal dalam melaksanakan tugas. Menurut UUD 1945 dan UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3, DPR mempunyai tiga fungsi utama dalam menjalankan tugasnya yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, UU merupakan produk DPR yang utama sebagai operasionalisasi kekuasaan legislatif. Namun tidak semua anggota legislatif melaksanakan fungsinya dengan baik, terangnya.

Seharusnya partai-partai pengusung caleg, melakukan tes terhadap calegnya apakah mereka mengetahui tugas dan fungsi DPR. “Ini banyak para penguasa tambang yang ikut, saya rasa kemampuannya sangat diragukan,” jelasnya.

Sekurang-kurangnya ada beberapa item dasar yang harus diketahui  para caleg, baru mereka terjun ke dunia politik. Mengerti hukum atau minimal mau belajar tentang hukum dan perundangan biar bisa membuat UU yang berpihak pada hajat hidup rakyat banyak bukan hajat hidup partai dan pengusaha.

Bukan menjadikan DPR sebagai “mata pencaharian” tetapi benar-benar mau membela kepentingan rakyat. Bukan yang berotak bisnis dan bermental aji mumpung. Secara ekonomi sudah mapan, sehingga menjadi DPR sebagai “panggilan jiwa” untuk beramal. Berani untuk tidak mencari sponsor dari pengusaha pada masa kampanye.

Kemudian mengerti lika-liku birokrasi sehingga bisa mengontrol kinerja eksekutif. Jika tidak, maka saat sidang hanya datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, nonton film porno, pulang asalkan terima gaji dan “uang ngantuk” di ruangan. Mau omong apa kalau pemahamannya tidak ada?

“Kalau itu tidak mereka pahami, maka yang akan jadi korban nantinya adalah masyarakat karena memilih anggota DPRD yang konyol dan tidak tahu apa,” sebutnya.

Belum lagi dana yang dipakai para pengusaha tambang ilegal adalah hasil rampasan. Belum jadi DPRD saja sudah merugikan negara, apalagi nanti jadi DPRD, semakin habislah uang negara ini, tuturnya.

Di pemilihan nanti, pandai-pandailah melihat calon mana yang layak untuk jadi DPRD. Di sini tidak kaitannya banyak duit atau tidak, melainkan kemampuan, mampukah dia membawa aspirasi masyarakat, tandasnya. (BS-026)