Rabu, 17 Juli 2019

    FPKS:UU Perlindungan Nelayan Harus Segera Miliki Aturan Turunan

    Senin, 25 April 2016 21:55:00
    BAGIKAN:
    Beritasumut.com/Ist
    Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi IV) Fraksi PKS DPR RI Akmal Pasluddin 
    Beritasumut.com-Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi IV) Fraksi PKS DPR RI Akmal Pasluddin mendesak agar UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam memiliki aturan turunan, baik di pemerintah pusat dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah), atau di pemerintah daerah dalam bentuk perda (Perda).
     
    "Sebagai salah satu fraksi yang menginisiasi lahirnya undang-undang ini, PKS mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menyusun PP dan Perda agar implementasi di lapangan dapat lebih teratur sesuai yang," jelas Akmal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/04/2016) dalam siaran persnya.
     
    Sebelumnya, Komisi IV DPR RI bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengesahkan UU Perlindungan Nelayan dalam Rapat Paripurna ke-21 pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016. Oleh karena itu, DPR mendesak pemerintah daerah, salah satunya Pemprov DKI untuk segera menyusun perda, sebagai bagian dari perlindungan nelayan atas kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta.
     
    "Meskipun sudah dimoratorium, tapi Pemprov DKI harus memberikan kepastian hukum dan keadilan melalui penyusunan Perda Perlindungan Nelayan. Jangan sampai pasokan protein hewani dari ikan di dalam negeri, terganggu hanya karena nelayan tidak dilindungi secara kebijakan," jelas Akmal.
     
    Oleh karena itu, Akmal berharap dengan adanya moratorium dan perda yang diinisiasi oleh Pemprov DKI ini, dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola laut dan kehidupan pesisir di Indonesia."Moratorium Reklamasi teluk Jakarta harus menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola laut dan pesisir Indonesia. Tata Kelola ini wajib hukumnya sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, khususnya para nelayan yang menjadi pemasok kebutuhan protein dalam negeri", kata Politisi PKS ini.

    Diketahui, pada 18 April 2016 silam, Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyepakati reklamasi Teluk Jakarta untuk dimoratorium. Namun arah moratorium ini bersifat sementara, sambil menunggu hasil kajian dari tim gabungan yang berasal dari lintas kementerian dan instansi untuk mendapatkan kekuatan hukum agar reklamasi dapat berlanjut."Kita semua harus mengambil pelajaran pada setiap kejadian, sebagai dasar memberikan pelayanan kepada masyarakat dari aspek pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini.(BS01)

    T#g:PKS
      komentar Pembaca
      Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    Waspadai Aliran Deras Hot Money

    Beritasumut.com-Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai derasnya alir

  • 4 bulan lalu

    PKS Tegaskan Tolak RUU Pro Zina dan LGBT

    Beritasumut.com-Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Sumut menggelar acara "Silaturrahim Tokoh Muslimah Sumatera Utara"

  • 4 bulan lalu

    PKS Sumut Gelar TFT, Konsolidasi Saksi dan Advokasi

    Beritasumut.com-Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS Sumut menggelar "Training for Trainer, Konsolidasi Saksi dan Advokasi PKS se-Sumut&qu

  • 4 bulan lalu

    MUI Sumut Dukung PKS Tolak RUU-PKS

    Beritasumut.com-MUI menyambut dengan baik dan mendukung perjuangan PKS dalam menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS

  • 5 bulan lalu

    Audisi Film PKS 8 Stories, 2 Peserta Lolos dari Medan

    Beritasumut.com-Rapat tim juri audisi dan casting film bertajuk "8 Stories" di Jakarta, Kamis (21/02/2019), akhirnya memutuskan 2 peserta

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.