Di Setiap TPS Diharapkan Dicantumkan Jenis Disabilitas Pada Kolom Keterangan Daftar Pemilih

Di Setiap TPS Diharapkan Dicantumkan Jenis Disabilitas Pada Kolom Keterangan Daftar Pemilih
Ist

Medan, (beritasumut.com) – Tidak boleh ada satupun warga yang terhalangi haknya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Adalah jaminan bagi setiap warga untuk didaftarkan sebagai pemilih dan mendapatkan pelayanan saat menyalurkan pilihannya tersebut, termasuk bagi kalangan penyandang disabilitas.

Demikian dikatakan Ketua Panwaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara Yos Batubara via telepon, Jumat (11/01/2013), ketika dikonfirmasi hasil pengawasan mengenai daftar pemilih terutama penyandang disabilitas atau cacat.

Yos menuturkan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan data atau daftar pemilih menggunakan formulir Model A-KWK.KPU paling sedikit meliputi nomor urut, nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tanggal lahir dan umur, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, dan  jenis cacat yang disandang.

”Kalau pemilih tersebut adalah penyandang disabilitas atau cacat, maka harus disebutkan jenis cacat yang disandang oleh pemilih tersebut,” ujar Yos.

Berdasarkan data yang dimiliki Panwaslu Labura, jumlah pemilih penyadang disabilitas sepeti tuna netra dan tuna daksa sebanyak 397 orang.

“Tuna netra atau buta sebanyak 117 orang dan tunadaksa atau cacat tubuh sebanyak 280 orang, disabilitas terbanyak yaitu di Kecamatan Kualuh Selatan tercatat 172 orang, di kecamatan ini tuna netra 55 orang, demikian juga dengan tuna daksa 117 orang,” sebut Yos.

Persoalan utama mengenai pemilih penyandang disabilitas ini, tutur Yos, adalah berkenaan dengan alat bantu dan lokasi TPS yang menjadi prasyarat utama tentang keaksesan pilkada yaitu alat bantu tuna netra (braille template), meja bilik suara, ketinggian meja kotak suara, lebar bilik suara dan jalan menuju TPS.

Dari itu, untuk pemilih penyandang disabilitas, Yos berharap harus ada jaminan pendataan.

“Karena jika tidak dicantumkan kolom keterangan jenis disabilitas di daftar pemilih nanti maka akan menyulitkan petugas TPS untuk mengidentifikasi pemilih penyandang disabilitas dan alat bantu yang bisa dipersiapkan untuk mereka pada saat hari pemungutan suara,” sebut Yos.

Selanjurnya Yos menuturkan, dilakukannya pengawasan akses bagi pemilih penyandang disabilitas ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menjamin partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam mewujudkan Pilgub Sumatera Utara yang aksesibel.

Penghormatan terhadap hak memilih tersebut ditingkatkan melalui kegiatan pengawasan untuk memastikan pemilih penyandang disabilitas terdaftar sebagai pemilih, menentukan pilihan secara mandiri dan rahasia, bebas dari intimidasi dan memperoleh informasi yang memadai mengenai pilkada.

Kedua, memastikan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan aspirasi politik dalam Pilgub Sumut. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas dan materi pemilihan sudah tepat, dapat diakses dan mudah dimengerti dan digunakan serta melindungi hak pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan suara melalui kertas suara yang terjaga kerahasiaannya.

Dan ketiga, mengetahui pelanggaran akses Pilgub Sumut. Usaha untuk mewujudkan Pilgub Sumut yang aksesibel, berawal dari pentingnya mengetahui tentang pelanggaran-pelanggaran sehingga jaminan bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan aspirasinya terpenuhi. Pengetahuan ini bertujuan mengurangi sedikit mungkin pelanggaran yang pada akhirnya memberikan landasan keabsahan atau legitimasi yang kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Pilgub Sumut.

Aktivis penggiat pemilu ini juga menjelaskan, untuk menjamin kemudahan dan kerahasiaan bagi pemilih tunadaksa maka TPS yang aksesibel menyediakan meja bilik suara yang memiliki ruang kosong di bawahnya sehingga memudahkan kursi roda saat melakukan pemungutan, ukuran ketinggian meja dan kotak suara yang tidak melebihi seratus sentimeter sehingga memudahkan untuk memasukkan surat suara dan lebar bilik suara juga harus dipastikan menjamin kerahasiaan pemilih penyandang disabilitas.

“Di antara ketentuan jaminan kerahasiaan pemilih adalah Petugas TPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir C7-KWK.KPU,” imbuh Yos.

Apabilan hal ini dilanggar maka UU No 32 Tahun 2004 Pasal 117 ayat (7) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat dua bulan dan paling lama dua belas bulan dan/atau denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak sepuluh juta rupiah.

“Dengan diketahuinya jumlah pemilih disabilitas, maka nanti akan memudahkan pengawasan pada tahapan pendistribusian logistik dan tahapan pungut itung, dan dari itu pada tahapan pungut itung nanti diharapkan di setiap TPS-TPS nanti ada dicantumkan jenis disabilitas pada kolom keterangan daftar pemilih,” tandas Yos. (BS-005)