DPRD Minta Pemprov Sumut Cairkan DBH Rp2 Triliun


DPRD Minta Pemprov Sumut Cairkan DBH Rp2 Triliun
Google

Medan, (beritasumut.com) – Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta Pemprov Sumut segera mencairkan anggaran DBH (Dana Bagi Hasil) Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013, yang nilai total keseluruhannya ditaksir mencapai Rp2 triliun lebih untuk 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara yang hingga kini belum seluruhnya disalurkan ke daerah-daerah, sehingga menimbulkan protes dari pemkab dan pemko.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD Sumut Janter Sirait dan Mulkan Ritonga kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (29/5/2013), menanggapi masih tertahannya sebahagian besar anggaran DBH selama 4 tahun anggaran (TA 2010, 2011, 2012 dan 2013) untuk 33 kabupaten/kota di Sumut.

Dari data sementara yang diperoleh Janter dan Mulkan, anggaran DBH untuk 33 Kabupaten/Kota selama empat tahun ini besarnya mencapai Rp2 triliun lebih. Dana ini harus segera disalurkan, karena merupakan hak daerah. "Jika Pemprov Sumut terus menahan-nahannya, berarti sudah melanggar Perda (Peraturan Daerah) No 1/2011 tentang pembagian DBH," tegas Janter.

Seperti diketahui, setiap tahunnya APBD Sumut menganggarkan Rp500 miliar lebih dana DBH dari penerimaan PKB, BBN-KB, PBB-KB, ABT/APU, PKAA (Pajak Kendaraan di Atas Air), BBN-KAA (Balik Nama Kendaraan di Atas Air) untuk disalurkan ke 33 kabupaten/kota. Apabila dihitung selama 4 tahun anggaran, berarti ada sebesar Rp2 triliun lebih DBH yang harus disalurkan Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota, ungkap Janter Sirait.

Yang menjadi pertanyaan saat ini, kata politisi Partai Golkar ini, apakah ke 33 kabupaten/kota telah menerima sepenuhnya kucuran anggaran DBH terhitung sejak TA 2010-2013. Apabila tidak, maka diharapkan kabupaten/kota segera menagihnya ke Pemprov Sumut, sebab dana itu merupakan hak daerah yang tidak boleh ditahan-tahan.

“Pembagian dana DBH ini sudah ada perda yang mengatur tentang mekanisme penyalurannya. Kalau Pemprov Sumut belum mencairkannya, sudah saatnya 33 bupati/walikota bersama DPRD berbondong-bondong mendatangi Pemprov Sumut, untuk menagih jatah DBH mereka,” sebut Janter sembari mengingatkan para kepala daerah untuk tidak segan-segan meminta haknya.

Di bagian lain, Mulkan mengakui, dalam pembahasan, pembagian dan penyaluran DBH ini tidak pernah dilibatkan legislatif, tapi hanya eksekutif, sehingga tidak mengetahui secara pasti besaran “jatah” yang diterima kabupaten/kota.

Berkaitan dengan itu, Komisi C menyarankan kepada Pemprov Sumut, agar pemanfaatan DBH dapat dipertanggungjawabkan, alangkah baiknya melibatkan lembaga legislatif (khususnya Komisi C yang membidangi keuangan) dalam pembahasan, pembagian dan penyalurannya ke masing-masing daerah, sehingga benar-benar transparan.

Selama ini, sebut Mulkan, DPRD Sumut tidak pernah diikutsertakan membahas program DBH. Begitu juga kabupaten/kota si penerima dana, seharusnya ikut terlibat agar komit dalam hal mengelolanya, sehingga tepat guna. "Memang, pembahasan program DBH ini kerap dilakukan pemkab/pemko pada saat anggota dewan reses ke dapil masing-masing, namun faktanya, DPRD Sumut  tidak pernah dilibatkan," akunya.

Kedua Anggota DPRD Sumut ini mengajak seluruh kabupaten/kota se Sumut untuk tidak segan-segan mendatangi Pemprov Sumut bersama DPRD untuk menagih DBH yang merupakan pajak berupa penerimaan PKB, BBN-KB, PBB-KB, ABT/APU dan lainnya, sebab DBH adalah hak daerah, dan wajib diterima pemerintah daerah. (BS-022)

Tag:DBH