DPRD Medan Tak Mau Lagi Bermitra Dengan Kepolisian


DPRD Medan Tak Mau Lagi Bermitra Dengan Kepolisian
Google
Ilustrasi
Medan, (beritasumut.com) – Komisi A DPRD Kota Medan enggan bermitra lagi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Medan. Mereka beralasan karena pengaduan warga terkait suatu kasus di Polresta Medan, yang juga disampaikan ke dewan, tidak digubris dan tidak tahu perkembangannya atau tidak ada koordinasi.

“Jadi pada saat kami advokasi masyarakat ke polresta, tidak jelas kelanjutannya. Jadi ke depan kita minta aturan kemitraan ini diubah saja, dan hal ini akan kita sampaikan kepada Komisi III DPR RI,” tegas Anggota Komisi A DPRD Medan Aripay Tambunan di Medan, Selasa (7/1/2014).

Misalnya, ujar politisi Partai Amanat Nasional itu, saat Komisi A hendak bertemu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tapi kalau tidak diterima, bagaimana hal ini akan dibicarakan dan dicari solusinya. “Jadi kita minta Mendagri merevisi PP No 16 Tahun 2010 soal Susunan dan Kedudukan DPRD,” kata Aripay.

Ia menegaskan, lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, logikanya pengawasan itu akan terwujud apabila yang mengawasi itu lebih tinggi dari yang diawasi. “Namun jika kita justru malah merasa tak diterge (dicuekin), bagaimana kita akan melakukan fungsi kita kita sebagai lembaga pengawas,” ujarnya.

Anggota Komisi A lainnya, Burhanuddin  Sitepu menambahkan, contohnya adalah mengenai kasus penganiayaan terhadap Ekel Bangun, dimana massa berunjukrasa ke kantor DPRD Medan agar kasusnya diungkap tuntas.

“Nah pada hari yang sama (saat unjukrasa), kita dijadwalkan akan bertemu dengan Kapolresta Medan pada pukul 14.00 WIB,” ujarnya.

Kemudian, imbuh Burhanuddin, melalui Kapolsekta Medan Timur, disampaikan bahwa karena kesibukan kesibukan dan pertemuan Kapolresta dengan Pangdam II/BB, pertemuan yang telah dijadwalkan itu ditunda pukul 17.00 WIB. Namun dikarenakan kesibukan juga, pertemuan itu ditunda esoknya pukul 100.00 WIB.

Ternyata, kata Burhanuddin, pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi A Porman Naibaho, itu hanya dihadiri Wakapolresta Medan. Hasil pertemuan pun tidak menyimpulkan kesepakatan apapun, karena Wakapolresta tak punya wewenang untuk mengambil kebijakan. “Jadi Komisi A sangat kecewa, karena hingga saat ini soal tindaklanjut unjukrasa itu kami tidak tahu kelanjutannya,” katanya.

Khairuddin Salim, Anggota Komisi A lainnya, menilai beban Kapolresta Medan over load karena terlalu banyak beban pekerjaan, sehingga banyak persoalan yang tidak tuntas, seperti kasus perampokan toko emas, kasus geng motor, dan lainnya. “Kapolresta Medan kita nilai tak mampu mengatasi persoalan yang prioritas di kota ini. Belum lagi soal lalulintas yang semrawut,” tandasnya.

Menyikapi keengganan Komisi A DPRD Medan bermitra dengan pihak Polresta Medan, Anggota Komisi A lainnya, Parlindungan Sipahutar, menyarankan kepada masyarakat bahwa kalau ada bermasalah langsung saja ke polisi. “Karena kalau mengadu ke dewan percuma. Sebab dewan juga tak bisa berkordinasi dengan mitranya itu,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Medan Porman Naibaho, menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat, karena pihaknya tak bisa berbuat banyak menindakalanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan persoalan di kepolisian. “Kami sangat menyesal dan minta maaf kepada masyarakat,” pungkasnya. (BS-001)

Tag: