DPRD Medan Rekomendasikan Perumnas Martubung Hentikan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga


DPRD Medan Rekomendasikan Perumnas Martubung Hentikan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
Google

Medan, (beritasumut.com) Komisi C DPRD Kota Medan merekomendasikan pihak Perusahaan Umum (Perum) Perumnas Griya Martubung untuk menghentikan kerjasama dengan pihak ketiga dikarenakan adanya keberatan penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di komplek tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP)  yang dipimpin langsung Ketua Komisi C A Hie didampingi Sekretaris Komisi Dianto MS dan Anggota Komisi Abdul Rani dengan pihak Perum Perumnas Griya Martubung dan pihak masyarakat serta pedagang di Ruang Komisi C DPRD Medan, Jalan Krakatau, Medan, Senin (25/11/2013), terdapat enam poin rekomendasi yang diberikan kepada pihak Perumnas Griya Martubung.

Selain menghentikan kerjasama dengan pihak ketiga, kata A Hie, jika tetap ingin mengelola danau, maka Perumnas Griya Martubung harus melibatkan masyarakat sekitar dengan berpegang pada perjanjian awal. Selain itu, apabila seandainya ada kesepakatan dengan masyarakat,  Perumnas Griya Martubung harus terlebih dahulu mengurus izin usaha ke Pemko Medan.

"Kalau memang pihak Perum Perumnas Griya Martubung tidak melakukan kerjasama dengan masyarakat, tidak mengurus izin usaha dan mengadakan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat maka pihak Perum Perumnas Griya Martubung akan dilaporkan ke pihak kepolisian," tegas A Hie.

A Hie menambahkan, pihak perumnas telah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola danau buatan yang ada di Martubung. Pada 2007 sudah ada kesepakatan dengan masyarakat untuk resapan air. Akan tetapi dalam kerjasama tersebut tidak memiliki izin dari Pemko Medan. 

"Sebelum keluar izin, para pedagang dikutip 15.000 tiap kali berjualan di lokasi tersebut. Untuk itu kita (DPRD) meminta dihentikan kerjasamanya," tambah A Hie. 

Hal senada disampaikan Anggota Komisi C Abdul Rani. Apabila terbukti para pedagang dipungut bayaran di areal tersebut, maka oknum yang melakukan pungli dapat dipidanakan. 

"Kalau memang terbukti ada pungli bagi pedagang, itu bisa dipidana," ujarnya.

Sementara itu, Agus Widodo dari pihak Perumnas Griya Martubung mengatakan akan siap menjalankan arahan sesuai rekomendasi dari DPRD. Apa-apa yang menjadi kesepakatan dalam forum tersebut, bertujuan untuk kepentingan masyarakat. 

"Tujuan kita sama, bagaimana menguntungkan semua pihak," ujar Agus.  

Di samping itu, Agus juga menyampaikan keluhan warga terkait maraknya kafe-kafe liar di lokasi perumnas yang membuat kondisi jalan semakin semrawut. 

"Masyarakat sudah komplain karena jalan semakin semrawut. Yang pasti kami tetap akan menjaga para pedagang yang sudah lama berjualan di situ. Untuk kafe-kafe liar akan segera kami koordinasikan untuk dibongkar," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Jantan, seorang tukang jagung dan es kelapa yang sudah 13 tahun berjualan di lokasi itu, merasa terusik dengan keberadaan kafe-kafe tersebut. Dia meminta agar seng-seng yang menghalangi tempat usahanya segera dibongkar. 

"Jujur pak, dengan keberadaan kafe-kafe itu membuat saya terganggu berjualan. Selama ini kondisinya begitu tenang dan tenteram, tapi sekarang saya merasa terusik dengan adanya kafe tersebut dan adanya pungli," katanya.

Selain poin yang sudah disebutkan tersebut, Komisi C juga merekomendasikan pihak perumnas untuk membuka seng yang di sekitar kolam dan terhadap pedagang yang ada sekarang, jangan diusir tetapi dibina dan ditata. 

"Kita minta agar pedagang jangan diusir, tapi ditata dan dibina lebih baik. Kami juga meminta komitmen pihak perumnas untuk tegas membongkar kafe-kafe tersebut," pungkas A Hie. (BS-001)

Tag: