Ajib Tolak Konsolidasi Kubu Agung, Ridho Bakal Dipecat


Ajib Tolak Konsolidasi Kubu Agung, Ridho Bakal Dipecat
Ilustrasi. (Google)
Beritasumut.com - Konsolidasi Nasional (Internal) Partai Golongan Karya (Golkar) yang akan digelar kubu Agung Laksono di Medan, Sabtu (11/4/2015), mendapat penolakan dari kubu Aburizal Bakrie (ARB). Seluruh pengurus, kader, legislator dan ormas diminta tidak hadir.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) Ajib Shah menilai apa yang dilakukan pihak Agung Laksono terebut adalah tindakan premanisme untuk mencapai keinginan. 

Sebab, meskipun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sudah mengesahkan kepengurusan DPP Agung Laksono, namun dengan adanya gugatan dari kubu ARB yang telah diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur awal April lalu, hal tersebut tidak dapat dieksekusi dan harus ditunda hingga ada keputusan final. 

"Di sini sangat jelas, kita melihat adanya gaya-gaya premanisme untuk mencapai keinginan," ujar Ajib didampingi pengurus lainnya seperti Jimmy Ong (Bendahara), Indra Alamsyah dan Muchrid Nasution (Wakil Ketua) serta Hardi Mulyono dalam konferensi pers di Sekretariat Golkar Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Kamis (9/4/2015).

Menanggapi rencana konsolidasi yang digalang kubu Agung di Hotel Tiara, Ajib menegaskan bahwa pihaknya meminta seluruh pengurus Golkar, baik DPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumut, Anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumut, kader dan ormas untuk tidak menghadiri acara tersebut. 

Sampai saat ini, mereka masih komit terhadap hasil pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Bali dimana seluruh pengurus DPD Golkar di Sumut ikut menjadi peserta.

"Kita minta pengurus provinsi hingga kabupaten/kota, anggota dewan dan kader untuk tidak menghadiri acara yang diselenggarakan oleh kelompok tertentu. Kita taat hukum dan sampai hari ini belum diputuskan (pengurus DPP yang sah). Oleh karenanya kami masih komit dengan (hasil) Munas Bali," tegasnya.

Ajib juga meminta Kapolda Sumut untuk melarang kegiatan tersebut dilakukan di Sumut. Sebab, tindakan tersebut ilegal dengan mengatasnamakan partai tanpa dasar hukum yang inkracht. Ditambah lagi dengan ditemukannya bukti pemalsuan dokumen kepesertaan Munas Ancol dan sudah ditetapkan dua orang tersangka.

"Jadi kawan-kawan yang ingin di jalan yang benar, untuk tidak hadir. Begitu juga 17 Anggota DPRD Sumut dan 184 Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut agar bersabar dan tidak perlu takut dengan ancaman dan sikap premanisme. Apalagi dengan merekrut orang yang tidak pernah duduk di Partai Golkar," sebutnya.

Selain itu, dengan keterlibatan Sekretaris DPD Golkar Sumut Yasyir Ridho Loebis sebagai Panitia Pelaksana Konsolidasi Nasional (Internal), yang bersangkutan akan diberhentikan. Hal ini berdasarkan perintah langsung DPP, karena dianggap telah berkhianat. Hardi Mulyono akan ditunjuk sebagai pengganti Ridho.

"Dengan terang benderangnya Sekretaris (DPD Golkar Sumut), maka kami menyatakan dalam minggu ini juga, pemberhentian saudara Yasyir Ridho, atas perintah DPP dengan SK pengganti. Termasuk jabatan Ketua Fraksi yang melekat. Besok, DPD Golkar Sumut akan melaksanakan pleno untuk menyikapi persoalan ini," terangnya.

Untuk Surat Keputusan (SK) tentang Plt kepengurusan Golkar di Sumut yang dikeluarkan Agung Laksono, Ajib menyatakan sebagian nama di dalamnya tidak mengetahui dirinya dimasukkan sebagai Plt. Sehingga beberapa diantaranya telah mengklarifikasi langsung dan membantah keterlibatan dalam SK tersebut. Tapi bagi yang tidak menyampaikan sanggahan, maka dianggap menerima dan mendukung tindakan kubu Agung.

"Semua nama-nama yang ada dalam SK 31 Maret itu, yang tidak memberikan sanggahan, akan diberhentikan dari (pengurus) DPD. Dan yang pasti, jabatan-jabatan di dewan, kita akan gantikan," katanya.

Ajib juga menegaskan pihaknya akan mempertahankan kantor/sekretariat DPD Partai Golkar Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim. Begitu juga dengan keberadaan kantor DPD Golkar di seluruh kabupaten/kota se-Sumut untuk tidak diambil alih oleh pihak lain.

"Jangan coba merebut kantor-kantor Golkar di seluruh sumut," tegasnya.

Pun begitu, dirinya tetap akan menerima putusan final atas kepengurusan DPP Golkar yang saat ini sedang terpecah. Mereka pun siap meninggalkan jabatan sebagai pengurus bahkan posisi Ketua DPRD Sumut sekalipun yang saat ini dipercayakan partai kepadanya setelah berhasil membawa kemenangan pada Pemilu Legislatif 2014 lalu.

"Kalau nanti mereka (kubu Agung) menang, kita siap tinggalkan jabatan di partai dan DPRD Sumut. Kita tidak haus jabatan dan kekuasan. Apapun keputusan inkracht, kita tidak pernah mau berkhianat, karena itu hal yang hina," tegasnya.

Sementara soal periodesasi kepengurusan DPD Golkar Sumut, Ajib menegaskan bahwa hanya pimpinan DPP di bawah ARB yang dapat mengevaluasi dan menentukan bagaimana keberlanjutan kepengurusan di daerah, bukan pihak Agung. (BS-035)

Tag: