Olahraga

Piala Kemerdekaan Masih Belum Jadi Percontohan


Piala Kemerdekaan Masih Belum Jadi Percontohan
Istimewa
Syawal Rifai.
TANGGAL 17 April Menpora RI Imam Nahrawi mengeluarkan keputusan mengejutkan. Di tanggal, Menpora membekukan PSSI Pusat. Dengan begitu, “padamlah” geliat sepak bola. Berbulan-bulan mati suri. Akhirnya, denyut sepak bola berskala nasional kembali berdetak. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo yang langsung memukul gongnya di Kota Serang, Banten, 15 Agustus lalu. Piala Kemerdekaan yang diikuti oleh klub-klub Divisi Utama itu diharapkan oleh si penggagasnya, Tim Transisi Kemenpora, sebagai percontohan “tata kelola sepak bola” yang lebih baik.

Sayang, dua pekan turnamen bergulir, banyak persoalan yang muncul. Pertama, Pelatih Kepala tim Ayam Kinantan PSMS Medan Suharto AD kesal dan kecewa dengan kepemimpinan wasit saat timnya bermain imbang 1-1 lawan Kalteng Putra dalam lanjutan pertandingan Grup A di Stadion Teladan, Medan, Ahad (23/8/2015). Kedua, ketika Manajer PS Kwarta Syafri Musa menyebut wasit yang dikirimkan tim Transisi masih berkelas rendah, saat timnya  PS Kwarta melawan Persitara dan berkesudahan imbang tanpa gol, Senin (24/8/2015). Ketiga, soal macetnya penyaluran honor pertandingan kepada para peserta. Kemudian, terjadinya aksi pemain mendorong wasit ketika laga PS Kwarta lawan Persitara, Senin (24/8/2015). Mirisnya, luapan tak puas dan kekecewaan itu datang dari klub tuan rumah PSMS dan PS Kwarta.

Dari sederet persoalan di atas, maka kita bisa menilai target penyelenggara (Tim Transisi) untuk menjadikan Piala Kemerdekaan ini sebagai proyek contoh tata kelola sepak bola yang baik, jelas tidak bisa dicontoh. Juga tak bisa dibilang baik. Wasit masih dijadikan “kambing hitam” dan dikasari, hak-hak pemain juga macet, tim sudah melakoni tiga pertandingan, honor baru sekali dibayar. Sama saja dengan apa yang terjadi sebelum PSSI dibekukan.

Saya pernah berdiskusi dengan Pengawas Pertandingan Drs Azam Nasution yang juga Kabid Olahraga Dispora Medan, tentang korelasi turnamen Piala Kemerdekaan dengan tata kelola sepak bola, saya jawab tidak ada hubungannya sama sekali. Mengapa' Tidak pada porsinya bila kita menjadikan keberhasilan sebuah turnamen sebagai parameter menjawab persoalan dalam pengelolaan kompetisi yang lebih besar. Ibarat membandingkan kapal kecil dengan kapal induk.

Di turnamen, tidak ada yang namanya (jenjang) pembinaan. Pemain dikumpulkan, lalu main begitu saja. Di Turnamen, tidak ada sporting merit (olahraga prestasi) kecuali prestise semu. Tidak ada pencapaian akhir (internasional) yang dituju.

Lalu, jika mengelola turnamen saja tidak teratur (profesional), lantas apa manfaat yang bisa diambil untuk tata kelola kompetisi formal nan besar dan terstruktur' Bisa dibilang tidak ada kecuali hanya mengisi kekosongan kegiatan.

Tidak mudah mengelola sepak bola. Bahkan oleh ahlinya sekalipun. Karena hal ini terkait dengan kondisi sosial masyarakat yang melingkupinya. Semua butuh proses, tidak bisa sekonyong-konyong. Tidak bisa revolusi, tapi evolusi. Pemain nakal yang ingin menjadi baik saja perlu waktu. Wasit jelek yang ingin berubah menjadi baik, juga perlu tahapan dan pembinaan terus menerus. Ini realitas yang tak bisa dibantah.

Pembangunan fisik seperti sarana, fasilitas, dan infrastruktur bisa ditarget kapan selesainya, tapi tidak dengan pembangunan sumber daya manusia. Mengelola sebuah event spesifik seperti sepak bola, apalagi berskala nasional, tidak cukup hanya mengandalkan jasa promotor atau event organizer. Dibutuhkan orang-orang yang kompeten dan expert di belakangnya sehingga menghasilkan organisasi dan penyelenggaraan yang baik.

Dan, apa yang kita saksikan dari penyelenggaraan Piala Kemerdekaan sejauh ini, masih sangat jauh dari harapan tata kelola sepak bola yang baik. (Syawal Rifai/Pengamat Sepak Bola)

Tag: