Vonis 18 Bulan Mantan Bupati Simalungun Bukti Tidak Adanya Kepastian Hukum


Vonis 18 Bulan Mantan Bupati Simalungun Bukti Tidak Adanya Kepastian Hukum
Google

Medan, (beritasumut.com) – Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Medan yang menyatakan mantan Bupati Simalungun Drs HT Zulkarnain Damanik MM bersalah kemudian dihukum selama 18 bulan penjara dan tidak ditahan, sebagai bukti tidak adanya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan Sumatera Utara (Pushpa Sumut) Muslim Muis SH di Medan, Sumatera Utara, Ahad (13/01/2013).

"Putusan seperti inilah yang disebut putusan banci. Pengadilan yang seyogiyanya diharapkan sebagai benteng terakhir untuk tegaknya satu keadilan, malah tidak berani mengambil keputusan atau vonis yang benar dan adil. Hakim itu harus berani mengambil keputusan yang benar dan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Kalau tidak bersalah, hakim harus berani memvonis bebas,” kata Muslim Muis.
 
Menurutnya, vonis Majelis Hakim Tipikor Medan atas perkara terdakwa Zulkarnain Damanik tidak mencerminkan kepastian hukum. Alasan pemerhati hukum itu, karena fakta-fakta dan bukti selama persidangan digelar, tak satupun ada alat bukti dan saksi-saksi yang mengatakan bahwa terdakwa Zulkarnain Damanik bersalah seperti didakwakan Jaksa Amardi Barus SH.
 
Tapi kenapa majelis hakim yang diketuai Jonner Manik SH tak bernyali untuk menjatuhkan vonis bebas dan malah menjatuhkan hukuman selama 18 bulan penjara dan tidak ditahan (sebelum inkrah) serta denda Rp50 juta atau subsider kurungan satu bulan?
 
“Inilah sebagai bukti, bahwa mentalitas majelis hakim kita di Indonesia masih takut dengan opini yang berkembang di masyarakat, karena selalalu dimomoki kalau divonis bebas takut dituduh terima suap,” katanya.
 
Akibatnya, tambah Muslim, kerja hakim kita terkesan bukan untuk menegakkan keadilan, tapi tak lebih semacam kerja lepas rodi tanpa memikirkan akibatnya akan hak-hak hukum dan hak asasi terdakwa, sehingga nurani keadilan terdakwa menjadi sangat dicederai.
 
“Padahal vonis bebas bukan hal yang tabu dan bukan barang haram, melainkan bagian dari pendidikan hukum kita. Agar masyarakat juga tahu, bahwa tidak semua yang diadili atau dijadikan terdakwa harus dinyatakan bersalah. Contohnya, sejak zaman Orde Baru sudah banyak kasus yang salah vonis, orang tak bersalah dihukum, misalnya Sangkon dan Karta. Belum lagi kasus-kasus korupsi lainnya yang divonis bebas. Tapi vonis bebas itu hanya mungkin dilakukan oleh hakim yang benar-benar punya hati nurani dan bermental Dewi Themis atau dewi yang menjadi simbol keadilan,” kata Muslim.
 
Terlebih lagi jika mengamati selama proses persidangan, seperti barang bukti dua lembar cek yang dijadikan Jaksa Penuntut Umum Amardi Barus SH sebagai salah satu bukti dakwaannya, hingga persidangan berakhir, JPU ini tidak mau menyerahkan bukti asli kedua lembar Cek Bank Sumut itu.
 
Padahal majelis hakim secara resmi di persidangan sudah sembilan kali memerintahkan agar JPU Amardi Barus SH menyerahkannya kepada terdakwa untuk dibawa ke Labkrim Polda Sumut, sebab terdakwa dan penasihat hukumnya DR Junimart Girsang SH MH sudah melaporkan kedua Cek Bank Sumut itu ke Polda Sumut, karena terdakwa sejak di Penyidik Polres Simalungun mengatakan tandatangan yang tertera di dalam dua lembar Cek Bank Sumut itu bukan tandatangannya. Tapi tandatangan di dua lembar cek Bank Sumut Nomor CG 788417 dan cek No CG 724329 itu telah dipalsukan orang lain.

Di pertimbangan putusannyapun, majelis hakim mengakui kalau Zulkarnain Damanik dalam kasus ini justru sebagai saksi pelapor, tapi kenapa justru oleh JPU berbalik menjadikannya sebagai terdakwa di dalam kasus perkara dugaan korupsi anggaran APBD 2006.

Untuk itulah, Muslim mengharapkan Pengadilan Tinggi Medan segera mengambil alih seluruh berkas perkara dan menvonis bebas Mantan Bupati Simalungun tersebut karena tidak satupun keterangan saksi selama persidangan yang memberatkannya, justru saksi-saksi yang di BAP Polres Simalungun malah tidak sedikit yang mencabut keterangannya dan di hadapan majelis hakim mengatakan kesaksian mereka yang di BAP itu adalah “bahasa polisi” termasuk saksi dari Bank Sumut dan saksi Bendahara Umum Daerah Sugiati dalam sidang terpisah.

Selain diambilalih PT Medan, pihak Komisi Yudisial seharusnya melakukan review terhadap sejumlah kasus korupsi, dimana selama proses persidangan barang bukti ataupun keterangan saksi sama sekali tidak ada mengarah kepada terdakwa. (BS-021)

Tag: